oleh

Bahas Bus Trans Cirebon/BRT, Organda Sebut Bisnis Angkot Tidak Sehat

CIREBON-Dinas Perhubungan Kota Cirebon melakukan rapat dengan para beberapa pihak seperti Organda, Satlantas Polresta Cirebon dan Forum Lalu Lintas untuk membahas rencana pengoperasian Bus Rapit Transit (BRT) atau Bus Trans Cirebon. Beberapa yang menjadi fokus pembahasan adalah soal rute yang masih menjadi polemik. Khususnya dengan para pelaku angkutan kota (angkot).

Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon Ir H Yoyon Indrayana MT mengatakan, sejak awal pihaknya mengajak beberapa stake holder terkait untuk membicarakanya, sebelum BRT benar-benar diluncurkan. Termasuk juga untuk mengkaji beberapa trayek yang akan digunakan.

Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi potensi konflik yang terjadi dengan angkutan moda yang lain. Sejauh ini pihaknya mengaku menerima banyak sekali masukan terkait dengan rute yang akan digunakan untuk BRT. Namun begitu, dirinya memastikan rute yang akan digunakan tidak akan mengganggu jalur trayek angkot. “Kita tidak mengambil rute angkutan mode lain, tapi kita akan membuat rute tersendiri. Ini supaya mereka saling terintegrasi,” kata Yoyon kepada Radar Cirebon.

Terkait dengan rencana rute BRT yang menjangkau beberapa wilayah di Kabupaten Cirebon, pihaknya menilai bahwa sebagai kawasan pusat bisnis, Kota Cirebon memang seharusnya memiliki moda transportasi yang terintegrasi dengan wilayah wilayah perbatasan dan sekitarnya. “Sebenarnya, BRT akan ada lebih efektif dan efisien kalau menjangkau wilayah perbatasan dan sekitarnya. Tapi sejauh ini masih sama dengan 8 rute lainya. Masih harus dilakukan kajian,” tuturnya.

Sementara itu, terkait dengan pengelolaanya, Yoyon membeberakan dua opsi untuk pengelolaan BRT. BRT bisa dikelola dengan perusahaan daerah atau dengan pihak ketiga atau konsorsium. Pasalnya sesuai dengan peraturan, Dishub tidak sendiri tidak bisa melakukan pengelolaanya sendiri.

Pihaknya juga masih memproses Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) dari Kementerian Perhubungan yang sampai sekarang belum juga selesai. Ia berharap bulan ini, BASTO sudah selesai agar pihaknya melakukan beberapa langkah untuk percepatan operasional BRT.

Sementara itu, Sekertaris Organda Cirebon Kota Cirebon Karsono mengatakan BRT merupakan antisipasi dari pemerintah terkait dengan menurunya pelayanan transportasi umum. Beberapa moda angkutan dinilainya sudah tidak lagi visible yang membuat pelayanan transportasi umum semakin hari semakin menurun.

“Dari SK Waikota saja, yang jumlahnya 1.039, sekarang yang operasional tinggal 40 persen. Yang 60 persen sudah tidak bisa bertahan menyediakan jasa transoprtasi. Ini membuat pelayananya semakin menurun,” ujarnya.

Karsono mengatakan, para pelaku angkutan umum tidak perlu gusar dan khawatir dengan kehadiran BRT. Sebab, usaha angkot sudah tidak lagi sehat. Pasalnya kebanyakan angkot dimiliki oleh perorangan. Sesuai UU 22/2009, usaha angkot harus berbadan hukum minimal sesuai perijinan memiliki 5 unit.

“Sebelum gagal, kita ingin membangun transportasi lebih baik. Kita juga  ingin meningkatkan pengemudi yang penghasilanya kurang mumpuni. Termasuk dengan memperjuangkan pengemudi angkot ini menjadi pengemudi BRT,” katanya. (awr)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed