Banyak Daerah Rawan Pangan dan Kemiskinan, Jadi PR Besar Pemkab Cirebon

Kabupaten Cirebon
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon H Muhidin memaparkan progres desa rawan pangan di 2018 dan sejumlah persoalan lainnya yang dihadapi Pemkab Cirebon. Selain masalah rawan pangan, Pemkab Cirebon juga dihadapkan pada masalah kasus stunting. FOTO: ANDRI WIGUNA/RADAR CIREBONKepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon H Muhidin memaparkan progres desa rawan pangan di 2018 dan sejumlah persoalan lainnya yang dihadapi Pemkab Cirebon. Selain masalah rawan pangan, Pemkab Cirebon juga dihadapkan pada masalah kasus stunting.FOTO: ANDRI WIGUNA/RADAR CIREBON

CIREBON-Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon optimis menatap tahun 2019. Beberapa target akan dikejar dan diselesaikan, utamanya yang berkaitan dengan dua isu pengentasan desa rawan pangan dan penanggulangan persoalan stunting di Kabupaten Cirebon.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan H Muhidin kepada Radar Cirebon menuturkan, berdasarkan data Bapelitbangda, ada 23 desa di Kabupaten Cirebon yang termasuk desa rawan pangan, sementara menurut FSEA (Food Security and Vulnerability Atlas) ada 6 desa. Persoalan ini menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diatasi. “Yang kita gunakan tentu data pasti dari Bapelitbangda. Terakhir yang masuk ke saya ada 23 desa, dihitung sejak tahun 2016, tersebar dari Cirebon barat sampai Cirebon timur,” ujarnya.

Ada beberapa upaya yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan untuk mengatasi hal tersebut. Beberapa di antaranya melakukan intervensi dengan memberikan bantuan terhadap kelompok-kelompok yang ada di wilayah tersebut, baik melalui program dari Pemerintah Kabupaten Cirebon , Pemprov Jabar ataupun Pemerintah Pusat. Dari mulai intervensi kawasasan mandiri pangan (KMP), kawasan rumah pangan lestari (KRPL) dan pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM).

“Setiap program yang digulirkan tentu akan dievaluasi dari tingkat keberhasilannya, tingkat manfaatnya dan beberapa indikator lainnya yang digunakan untuk mengetahui, seberapa berhasil program tersebut dilaksanakan,” imbuhnya.

Salah satu yang dilakukan saat ini adalah Dinas Ketahanan Pangan sedang memantau program bantuan untuk Desa Kudu Keras, Kecamatan Babakan yang menerima bantuan hampir Rp100 juta dari program KMP.

“Ini untuk membantu masyarakat, kelompok agar tidak pinjam uang ke rentenir. Harapannya, bisa dikembangkan dan modal ini jangan sampai hilang. Untuk tahun ini, ada tiga KMP yang direalisasikan. Untuk tahun depan, saya mengusulkan ada 10 desa untuk penerima tahun 2019. Namun saya belum tahu berapa desa yang nanti akan disetujui. Semuanya saya ajukan programKMP, KRPL dan PUPM,” jelasnya.

Sementara itu, masih banyaknya desa rawan pangan di Kabupaten Cirebon  membuat pekerjaan rumah (PR) Pemkab Cirebon semakin banyak. Aktivis Cirebon Timur, Rian Jaelani kepada Radar Cirebon menuturkan, pengentasan masalah kemiskinan seharusnya tidak melulu menunggu bantuan dari pemkab ataupun pemerintah pusat.

Pasalnya, saat ini pemerintah desa pun bisa mulai membedah persoalan kemisikinan di desanya masing-masing, dan mencoba menyelesaikannya dengan program-program yang dilahirkan melalui ADD dan DD, yang setiap tahun jumlahnya cukup besar. “Desa harus mulai berinovasi. Anggaran yang turun ke desa setiap tahunnya cukup besar. Minimal bisa mengatasi persoalan-persoalan yang ada di wilayahnya,” ungkapnya. (dri)