Bawa Bambu Runcing, Warga Hadang Alat Berat Proyek Pembangunan GITET PLTU 2

Kabupaten Indramayu
Kapolsek Patrol AKP Mashudi memberikan arahan kepada massa aksi yang melakukan penolakan pembangunan GITET PLTU di Desa Mekarsari, Patrol.FOTO: KOMARUDIN KURDI/RADAR INDRAMAYU

INDRAMAYU-Pembangunan PLTU 2 Indramayu, masih mendapat penolakan dari warga Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol. Pada saat dimulainya proyek Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET), warga melakukan penghadangan alat berat, Rabu (28/11).

Pantauan Radar, warga berbondong-bondong mendatangi lokasi yang akan dibangun GITET di Desa Mekarsari. Massa yang membawa bambu runcing itu menghadang dan menyandera alat berat backhoe yang hendak melakukan pekerjaan proyek.

Aksi tersebut akhirnya bisa diredam setelah petugas keamanan dari kepolisian setempat dan TNI datang. Massa mendapatkan pengarahan dari Kapolsek AKP H Mashudi SH MH dan Danramil Kapten Inf Catur P Irian.

Kendati demikian pekerjaan proyek pembangunan GITET dihentikan untuk sementara. Petugas terus berjaga di lokasi karena hingga sore massa masih terlihat.

Domo, koordinator aksi mengatakan, warga Desa Mekarsari, tetap menolak pembangunan PLTU 2. Menurutnya. Keberadaan PLTU tidak menguntungkan masyarakat. Baik secara ekonomi maupun kesehatan. Pembangunan PLTU ini justru menggerus sawah produktif yang menjadi tempat mencari nafkah warga.

“Selama ini kami mencari makan dari hasil pertanian. Kalau PLTU 2 dibangun, kita akan kelaparan karena tidak ada sawah yang digarap. Selain itu adanya PLTU 2 menambah masalah kesehatan, karena asap batubara yang dikeluarkan dari cerobong berdampak pada gangguan kesehatan. Apakah tidak ada cara lain agar tidak mengganggu kesehatan, seperti menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan?” ujarnya.

Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat Indramayu barat, KH Nuramin Syafii, mengatakan, PT PLN (Persero) harus memahami kondisi yang terjadi di lapangan. Menurutnya, penolakan warga Desa Mekarsari sangat beralasan karena mempertahankan hak mereka.

“Hingga kini penolakan masih terjadi, meskiipun PT PLN sudah melakukan pembebasan lahan, bahkan sudah mulai dikerjakan pembangunananya. Menurut saya, masalah ini bisa diselesaikan jika ada upaya pendekatan yang masif. Persoalannya ini proyek negara dan program Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik.(kom)