oleh

Begini Tanggapan Warga Cirebon Tentang Rencana Kenaikan Iuran BPJS

CIREBON-Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen mulai tahun depan dianggap terlalu berat. Meski demikian, warga pasrah dengan kebijakan pemerintah. Asalkan kenaikan itu nanti dibarengi dengan pelayanan yang maksimal.

Muhammad Fauzi keberatan dengan naiknya iuran BPJS Kesehatan mulai Januari 2020. Meski, ia juga tak bisa berbuat apa-apa jika akhirnya tetap naik. Tapi, pria 29 tahun warga Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, itu berharap kelak pelayanan kesehatannya juga lebih baik.

“Naiknya tidak tanggung-tanggung. Jelas masyarakat akan dibuat kaget. Misalnya kelas II yang biasa Rp51 ribu, saat naik bayar menjadi dua kali lipat. Yang harus bayar untuk dua bulan, kini cukup satu bulan. Bagi saya pribadi memberatkan,” katanya.

Jika memang harus naik, sebagai masyarakat Fauzi hanya bisa mematuhi. Namun dengan harapan, pelayanan yang tak kendor. Ia mengatakan pelayanan harus sebanding dengan biaya yang dikeluarkan setiap bulannya. Juga terkait aturannya, dia berharap tidak membingungkan. Sejauh menggunakan BPJS Kesehatan, Fauzi tidak terlalu keberatan dengan biaya.

Menyoal pelayanan, ia tidak berkomentar lebih. Namun Fauzi mengaku sering mengetahui pasien BPJS Kesehatan yang kerap mengeluh berkaitan dengan pelayanan di fasilitas-fasilitas kesehatan. “Karena saya sendiri jujur jarang menggunakan BPJS itu. Kalau di klinik atau dokter yang sudah bekerjasama dengan BPJS, memang mudah dan tidak terlalu ribet,” kata Fauzi.

Warga lainnya Novita Ayu Ningsih mengatakan jika alasan BPJS menaikkan iuran karena tidak mampu menutup defisit, justru patut disoal. Ia yang merasa membayar bulanan secara rutin, merasa ‘cemburu’. “Uang yang kita bayarkan selama ini ke mana? Saya bayar rutin, sementara dipakai aja jarang. Masa orang lain yang menunggak kita yang terkena imbasnya,” kata Novi.

Meski begitu, dia tidak merespons secara frontal rencana kenaikan tersebut. Hanya menyayangkan dan berharap yang terbaik dari rencana yang sedang bergulir. Novi menilai, BPJS selama ini belum menerapkan pelayanan maksimal. Terlihat dari berbagai keluhan masyarakat yang pernah ia ketahui. “Pelayanan harus bisa sebanding dengan iuran yang dibayarkan. Jangan sampai membuat masyarakat kecewa. Secara pribadi, saya sendiri tidak setuju kenaikan ini,” ujarnya.

Serba mahal disebut salah seorang warga asal Kecamatan Kesambi, Delia. Dia mengatakan, masyarakat Indonesia saat ini harus bekerja ekstra lebih. “Semuanya serba mahal. Kebutuhan pokok, listrik, sekarang mau BPJS yang naik. Bakal susah kalau penghasilannya pas-pasan,” ungkapnya.

Dia berharap, ada pengecualian rencana kenaikan tersebut. Yakni BPJS kelas III atau yang biasa digunakan warga kurang mampu dengan iuran yang relatif lebih murah. “Kalau bisa yang kelas III jangan naik. Kasihan mereka yang ingin mendapat fasilitas kesehatan tapi tak punya penghasilan lebih,” tukasnya.

Mengenai pelayanan, Lia mengatakan masih kurang memuaskan. Terkesan ada pengecualian dan perbedaan dengan pasien umum. “Ngerasa dibedain aja kalau makai BPJS. Kalau jadi naik, wajibnya pelayanan juga maksimal. Jangan setengah-setengah terhadap kesehatan masyarakat,” tuturnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed