oleh

BPJS Naik, Tinggal Tunggu Perpres , Kelas I dan II Mulai Januari 2020

-Kota Cirebon-35 views

CIREBON-Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen. Ini dilakukan sebagai solusi untuk menutup defisit. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyebut kenaikan berlaku per 1 Januari 2020 dan hanya berlaku bagi peserta kelas I dan II.

Nantinya kelas I yang semula Rp80 ribu per bulan harus membayar Rp160 ribu, sedangkan kelas II sebelumnya Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu per bulan. Sementara peserta kelas III yang hanya membayar iuran sebesar Rp25.500 harus bayar Rp42 ribu per bulan.

Sedangkan PBI (penerima bantuan iuran) atau yang dibebankan melalui APBN baik pusat dan daerah menjadi Rp42 ribu dari semula Rp23 ribu per bulan per jiwa. Khusus kelas III, belum ditetapkan karena masih ditolak DPR. Para wakil rakyat menolak kenaikan iuran kelas III karena membebani masyarakat kelas bawah.

Sementara itu, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cirebon hingga kini belum mendapatkan pemberitahuan secara resmi mengenai kenaikan iuran tersebut. Staf Unit Hukum Komunikasi Publik dan Kepatuhan BPJS Kesehatan KCU Cirebon Bayu Mahargusta Akwilla mengatakan meski telah beredar banyak kabar mengenai rencana tersebut, namun sebelum dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) hal itu masih sebatas wacana.

“Terkait rencana penyesuaian iuran sampai dengan saat ini masih belum ada informasi resmi yang terkait dengan ini. Tetapi yang jelas besaran penyesuaian iuran itu ditentukan melalui preaturan presiden,” ujarnya kepada Radar Cirebon.

Dikatakan Bayu, BPJS selaku penyelenggara program JKN-KIS tidak memiliki kewenangan mengatur besaran iuran. Dalam hal ini, Presiden atau pemerintah yang memiliki kewenangan tersebut.  Kendati begitu, diakui Bayu, sejatinya sesuai UU Nomor 24 tahu 2011, besaran iuran BPJS Kesehatan akan mengalami penyesuaian setiap dua tahun.

Penyesuaian tersebut terakhir dilakukan pada tahun 2016 lalu dan seharusnya dilakukan penyesuaian kembali pada tahun 2018. “Seharusnya tahun kemarin, tetapi memang  tidak dilakukan. Mungkin pemerintah punya pertimbangan tersendiri,” ucapnya.

Bayu berkilah, persoalan defisit sejatinya bukanlah hal baru. Bahkan sejak tahun 2014, ketika program BPJS diluncurkan. Di mana, iuran yang ditetapkan tidak sesuai dengan perhitungan aktuaria. Artinya, terdapat ketidaksesuaian antara pemasukan dan pengeluaran. Inilah yang akhirnya jadi biang defisit. “Terakhir, kalau pun memang ada penyesuaian pasti akan diimbangi dengan peningkatan pelayanan dan peningkatan kepuasan peserta,” ujarnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed