Calon Kuwu Incumbent Kembalikan Uang Rp 2,5 Miliar

Calwu Harus Bebas Utang
HARUS BEBAS UTANG: Inspektur Inspektorat Kabupaten Cirebon Hendra Nirmala menunjukkan surat keterangan tidak sedang memiliki tunggakan untuk calwu incumbent dan perangkat desa. Foto: Deny Hamdani/Radar Cirebon

CIREBON – Para bakal calon kuwu (calwu) dari unsur incumbent serta perangkat desa wajib memiliki surat keterangan tidak sedang memiliki tunggakan. Hal itu sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan dari aparat pengawas internal pemerintah (Inspektorat) selama menjabat kuwu maupun perangkat desa yang dikeluarkan oleh Inspektorat untuk mendaftar pilwu.

Untuk membuat surat keterangan tersebut, para calwu incumbent dan perangkat desa wajib mengembalikan apabila ada sangkut paut tunggakan. Dari 190 calwu incumbent dan perangkat desa telah mengembalikan uang negara sebesar Rp 2,5 miliar.

Inspektur Hendra Nirmala kepada Radar mengatakan, setiap calwu incumbent, mantan kuwu serta perangkat desa wajib membuat surat keterangan tidak sedang memiliki tunggakan sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan dari aparat Inspektorat selama menjabat kuwu maupun perangkat desa saat mendaftar sebagai peserta pilwu 2019.

“Aturan ini sesuai dengan Perbup nomor 21 tahun 2019 tentang tata cara pemilihan kuwu pasal 18 ayat dua. Lalu surat edaran bupati Cirebon nomor 141 tentang persyaratan bakal calon kuwu,” ujarnya.

Diungkapkan Hendra, surat keterangan tersebut akan dibuatkan pihaknya jika yang bersangkutan memang terbebas dari tunggakkan hasil pemeriksaan Inspektorat selama menjabat kuwu ataupun perangkat desa. “Harus bebas tunggakkan dulu baru kami buatkan surat keterangan tersebut,” tuturnya.

Namun, kata Hendara, jika yang bersangkutan memiliki tunggakkan maka wajib melunasi tunggakan uang negara tersebut. “Tidak akan kami buatkan selama tunggakkan tersebut belum dibayarkan. Sudah lunas tunggakan baru akan kami berikan surat keterangan tersebut,” ungkapnya.

Dibeberkan Hendra, ada sekitar 190 bakal calwu yang berasal dari incumbent dan perangkat desa. “Terdiri dari 122 dari kuwu dan 68 dari perangkat Desa totalnya 190 bakal calwu,” jelasnya.

Dari jumlah itu, sebutnya, ada sekitar 18 bakal calwu yang ditangguhkan surat keterangan tersebut karena belum membayar tunggakan. “Dari 190 calwu incumbent dan perangkat desa ada 18 yang belum kami buatkan karena mereka belum melunasi tunggakan tersebut,” ungkapnya.

Saat ini, Inspektorat telah berhasil mengembalikan kepada kas daerah sekitar Rp 2,5 miliar dari para bakal calwu incumbent dan perangkat desa yang telah mengembalikan tunggakan tersebut. “Yang sudah dikembalikan tunggakkan total nominalnya sekitar Rp 2,5 miliar,” sebut Hendra.

Dijelaskannya, nominal tunggakan para bakal calwu dari incumbent dan perangkat desa yang paling besar Rp 250 Juta. Hendra menegaskan aturan ini tidak hanya kepada bakal calwu incumbent dan perangkat desa tetapi penjabat kuwu dari kalangan PNS dan juga mantan kuwu lama yang ingin mencalonkan. “Mereka wajib membuat surat keterangan ini,” pungkasnya. (den)

Berita Terkait