CIREBON-Ratusan massa gabungan dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Aliansi Rakyat Cirebon Anti Korupsi (RACAK), dan beberapa LSM yang lainnya seperti menggelar demo di BBWS CC. Mereka menuntut kinerja Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung yang selama ini dinilai tidak maksimal. Pantauan radarcirebon.com pada Rabu (23/4) sekitar pukul 10.00 WIB di depan kantor BBWS CC
CIREBON- Sekolah-sekolah mulai mempersiapkan persyaratan administrasi untuk pencairan dana subsidi SPP dari pemerintah. Salah satunya adalah pengajuan dan juga proposal yang nantinya diserahkan kepada dinas pendidikan (disdik). Kepala SMAN 2 Cirebon DR Suroso MPd membenarkan bila ada persyaratan administrasi yang harus ditempuh oleh pihak sekolah. Dijelaskan Suroso, sekolah harus melakukan pengajuan dan menyerahkan proposal kepada
KESAMBI- Pelayanan kependudukan secara gratis masih terganjal pungutan oleh beberapa oknum yang menawarkan jasa. Padahal Pemerintah Kota Cirebon sudah menggratiskan pelayanan penduduk semenjak awal tahun 2014. Kepala Disdukcapil Kota Cirebon Sanusi SSos mengatakan selama ini bagi masyarakat Kota Cirebon yang datang langsung ke kantor disdukcapil, dijamin tidak ada pungutan untuk semua layanan administrasi kependudukan seperti
KESAMBI– Beberapa kasus hukum yang pernah terjadi di proyek-proyek DPUPESDM, membuat dinas tersebut berbenah diri. Langkah nyata yang akan dilakukan, dengan meningkatkan pengawasan terhadap berbagai proyek yang dijalankan. Hal ini untuk meminimalisasi berbagai kemungkinan tidak baik yang terjadi pada proyek tersebut. Termasuk di dalamnya pengurangan kualitas pekerjaan. Kepala DPUPESDM Kota Cirebon Ir H Yoyon Indrayana
KEJAKSAN– Peningkatan status penyelidikan menjadi penyidikan merupakan hak dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Cirebon. Jika mereka sepakat menaikan status, hal itu menjadi bagian dari keputusan yang harus dihormati. Begitu pula sebaliknya, jika penyelidikan dihentikan, keputusan tersebut menjadi kewenangan penegak hukum. Pengamat hukum pidana, Wandy Kelana SH mengatakan sebagai penyelidik, Kejari Cirebon memiliki hak untuk menentukan arah
** Seluruh Tersangka Pelanggaran Pemilu Segera Diadili JAKARTA – Pemilu legislatif 2014 diwarnai banyak pelanggaran di sejumlah daerah. Mabes Polri memastikan seluruh kasus pidana pemilu itu tengah diproses di kepolisian setempat. Sedikitnya, 20 kasus diantaranya sudah siap dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Semua terkait kasus politik uang (money politic). “Prosesnya di masing-masing daerah sedang berjalan
SUMBER- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cirebon telag menyelenggarakan rapat harian dan pleno Pengisian Lowongan Antar Waktu ketua MUI periode 2016-2016, di ruang sekretariat MUI Kabupaten Cirebon, Sabtu (20/4). Rapat dipimpin oleh KH Wawan Arwani mewakili unsur Dewan Pimpinan Harian dengan didampingi Drs H Zen MA sebagai sekretaris umum. Rapat Pleno juga turut dihadiri oleh
JAKARTA – Hiruk-pikuk penggalangan koalisi oleh partai politik dan capres yang diusung, sepertinya mengesampingkan program-program yang akan diperjuangkan jika kelak memimpin. Padahal, mayoritas publik sebenarnya ingin tahu program yang ditawarkan para capres. Analisis survei nasional pasca pemilu legislatif yang dilakukan Lingkaran Survei Nasional Indonesia (LSI) menunjukkan, masyarakat menginginkan para kandidat presiden beradu gagasan untuk memajukan
Edi: Kita Tidak Bisa Langkahi Aturan yang Lebih Tinggi KEJAKSAN- Untuk kesekian kalinya, perda minuman beralkohol (perda mihol) nol persen kembali mencuat untuk dibahas. Dalam waktu dekat ini, legislatif bersama eksekutif berencana duduk bersama untuk membahas penyesuaian aturan hukum, terutama aturan perda pelarangan mihol dengan peraturan lain yang lebih tinggi. Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon
** Akhirnya Caleg Dinah Raih Suara Terbanyak CIREBON – KPU Kabupaten Cirebon mengakui adanya kesalahan dalam penulisan hasil penghitungan perolehan suara Partai Demokrat dapil 7 di Kecamatan Losari. Hal tersebut terungkap pada surat berita acara rapat pleno nomor 26/BA/IV/2014 yang ditanda tangani seluruh komisioner KPU Kabupaten Cirebon. Dalam surat berita acara rapat pleno tersebut menyatakan
