Home

SBY Pertimbangkan Perpanjang Sutanto

JAKARTA – Ada kemungkinan jabatan Kapolri Jenderal Sutanto diperpanjang oleh Presiden SBY. Banyak pihak yang menyarankan agar SBY mempertahankan Sutanto sampai terlaksananya Pemilu 2009. ’’Banyak masukan yang meminta agar Pak Sutanto diperpanjang pensiunnya,’’ kata Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa di Istana Negara kemarin (7/8). Selama menjabat Kapolri, kinerja Sutanto dinilai bagus. Banyak kasus yang diselesaikan. Mulai kasus perjudian, terorisme, dan illegal logging. Menghadapi Pemilu 2009, tampaknya, SBY membutuhkan situasi keamanan yang kondusif, sehingga masa tugas Sutanto yang dinilai teruji diperpanjang. Berbagai kalangan juga telah mendesak agar presiden memperpanjang Sutanto. Salah satunya adalah Ketua DPR Agung Laksono. Dia menilai Sutanto memiliki prestasi yang bagus selama menjabat Kapolri. SBY, tampaknya, juga cocok pada gaya Sutanto yang selalu berhati-hati dalam memberikan keterangan kepada media massa. Seharusnya Sutanto pensiun pada September 2008. Sesuai undang-undang, presiden berhak memperpanjang pensiun Kapolri hingga dua tahun. ’’Dalam UU-nya sendiri memungkinkan,’’ jelas Hatta. Hingga kini, kata dia, presiden belum memutuskan memperpanjang Sutanto atau mengangkat Kapolri baru. Selain banyak saran untuk memperpanjang, ada yang memberi masukan nama-nama yang dianggap layak menggantikan Sutanto. ’’Semua itu hak prerogatif presiden. Jadi, ditunggu saja dalam waktu dekat,’’ ujarnya. Blue Print Serse Sementara itu, korps reserse tak ingin terus-menerus mendapat rapor merah dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang menampung keluhan masyarakat. Pembenahan terus dilakukan, termasuk mengimplementasikan cetak biru (blue print) yang kemarin (7/8) dibeberkan Kabareskrim Komjen Pol Bambang Hendarso Danuri kepada Kapolri Jenderal Pol Sutanto. Dalam rapat tertutup yang berlangsung di Bareskrim Polri lebih dari 5 jam tersebut, hadir sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Mereka, antara lain, Irwasum Polri Komjen Pol Yusuf Manggabarani, Kababinkam Komjen Pol Iman Haryatna, dan Kabaintelkam Irjen Pol Saleh Saaf. Hampir seluruh direktur dan kepala biro di lingkungan Bareskrim juga hadir. ’’Ini semua supaya korps reserse lebih profesional dalam penegakan hukum. Mulai sekarang, blue print ini diimplementasikan,’’ kata Kapolri setelah rapat. Apa isi blue print itu? ’’Menyangkut mekanisme. Segala macam yang akan dilakukan secara bertahap. Ini kan soal personel juga yang perlu lebih transparan,’’ jawabnya. Awal Juli lalu (5/7) Kompolnas melansir laporan semester pertama. Dari 153 keluhan yang masuk dari seluruh Indonesia, semua mengeluhkan kinerja korps reserse. Fungsi lalu lintas, samapta, intelkam, dan binamitra tak mendapatkan satu pun keluhan. Dari 153 keluhan tersebut, Direkrorat Reserse Polda Metro Jaya muncul sebagai ’’jawara’’ dengan mengantongi 35 keluhan (23 persen). ’’Input blue print itu didapatkan Bareskrim dari segala penjuru. Mulai pakar, Kompolnas, mantan anggota Polri, hingga media massa,’’ tambah Kapolri. Menurut Kabareskrim, blue print itu akan diimplemantasikan di jajaran serse, mulai tingkat Polres hingga Bareskrim Mabes Polri. (naz/oki)

 

< Sebelumnya		Berikutnya >