Dokumen Pemekaran Resmi Diserahkan ke Pemprov Jabar

Kho-Persyaratan Pemekaran Resmi Diserahkan Pemprov Jabar
SERAH TERIMA: Disaksikan Ketua PPKIB Sukamto SH, Kabag Otda Sekda Pemkab Indramayu Edi Kusnaedi menyerahkan dokumen persyaratan pemekaran kepada Kabag Urusan Pemerintahan pada Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekda Pemprov Jabar Neni Rohaeni MAP, Selasa (10/9).FOTO: PPKIB FOR RADAR INDRAMAYU

INDRAMAYU-Dokumen persyaratan pemekaran Kabupaten Indramayu resmi diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Selasa (10/9).

Dokumen lengkap disertai usulan rencana pembentukan calon daerah persiapan (CDP) Kabupaten Indramayu Barat (Inbar) itu simbolis diserahterimakan dari Kabag Otda Sekda Pemkab Indramayu Edi Kusnaedi kepada Kabag Urusan Pemerintahan pada Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekda Pemprov Jabar Neni Rohaeni.

Turut menyaksikan Asda I Setda Indramayu Drs H Jajang Sudrajat serta Ketua Panitia Pembentukan Kabupaten Indramayu Barat (PPKIB), Sukamto SH dan anggota Badrun SAg. Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Drs H Rinto Waluyo MPd juga ikut mengantarkan dokumen persyaratan pemekaran ke Gedung Sate.

“Alhamdulillah sudah diserahkan secara resmi ke Pemprov Jabar. Setelah itu nanti dikoreksi dan diverifikasi oleh tim dari Desk Daerah Persiapan bentukan Pemprov Jabar,” kata Sukamto.

Dari hasil audensi dengan Bagian Urusan Pemerintahan pada Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekda Pemprov Jabar, ungkapnya, Kabupaten Indramayu merupakan daerah kedua setelah Bogor Timur yang sudah menyerahkan persyaratan dokumen pemekaran dari 16 CDP Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

“Indramayu yang kedua setelah Bogor Timur dari 16 CDP Kabupaten/Kota yang mengajukan usulan pemekaran daerah. Ini menjadi bukti bahwa kita serius dan mudah-mudahan menjadi prioritas Pemprov Jabar untuk dikaji dan ditindaklanjuti,” harapnya.

Sukamto optimistis, dokumen persyaratan pemekaran Kabupaten Indramayu cukup lengkap karena penyusunannya merujuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah sebagai aturan pelaksanaan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dokumen yang tersusun dari beberapa buku setebal hampir setengah meter itu berisi antara lain persetujuan nama CDP Kabupaten Inbar, pembagian aset, batas wilayah, sampai hasil calon lokasi ibu kota daerah persiapan Kabupaten Inbar yang disampaikan Tim Lembaga Penelitan dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung.

“Saya yakin tidak banyak kekurangan, paling perbaikan-perbaikan menyesuaikan dengan regulasi yang nanti diterbitkan oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

Sukamto memaparkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provonsi Jawa Barat menargetkan 6 pemekaran daerah untuk kabupaten/kota.

Meski terbatasnya kuota, PPKIB optimistis usulan pemekaran Bumi Wiralodra menjadi prioritas. Pasalnya, secara administrasi persyaratan pemekaran daerah Kabupaten Indramayu hampir tidak ada lagi persoalan.

Masalah di daerah lain yang masih terganjal dukungan dari pemerintah daerah serta DPRD, tidak terjadi di Kabupaten Indramayu. Pihak eksekutif maupun legislatif di Indramayu justru sama-sama berkomitmen agar aspirasi masyarakat soal pemekaran dapat segera terwujud.

“Daerah lain mungkin baru memulai. Tapi kita sudah berproses sejak tahun 1999 dan sekarang kelengkapan persyaratannya sudah lengkap. Jadi sangat optimis, pemekaran Kabupaten Indramayu menjadi prioritas Pemprov Jabar,” katanya.

Dengan percepatan pengajuan persyaratan pembentukan Kabupaten Inbar hal ini akan menjadi nilai plus karena menjadi bukti keseriusan dari Pemerintah Kabupaten Indramayu terhadap rencana pemekaran.

“Kami sangat menginginkan usulan pembentukan DOB Kabupaten Inbar ini ada daftar antre pertama. Saya yakin itu menjadi point atau nilai plus tersendiri betapa kita benar-benar serius,” jelas Sukamto.

Sementara itu, dari informasi yang diterimanya, meski pemekaran wilayah masih moratorium, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap berharap pemekaran bisa segera dilakukan mengingat tujuan pemekaran adalah untuk menguatkan pelayanan publik.

Bappeda Provinsi Jawa Barat sendiri telah melakukan kajian terhadap sejumlah daerah termasuk Kabupaten Indramayu yang dicalonkan sebagai CDP karena memiliki kawasan yang terlalu luas serta jumlah penduduk yang terlalu padat.

Mendukung rencana itu, Gubernur Ridwan Kamil telah membentuk Desk Calon Daerah Persiapan Baru. Keputusan gubernur tentang Desk Calon Daerah Persiapan Baru didasarkan pada ketentuan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mekanisme pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) sekarang sebelum diusulkan menjadi DOB maka harus melewati tahap daerah persiapan selama 3 tahun untuk dievaluasi kelayakannya.

Pembentukan Desk Calon Daerah Persiapan Baru merujuk banyaknya usulan pemekaran daerah, namun tidak disertai dengan kematangan persyaratan untuk menjadi DOB. Akibatnya, usulan tidak bisa ditindaklanjuti.

Desk ini nantinya berfungsi untuk memanggil, mengumpulkan, menghimpun, mengkaji dan mengevaluasi kelengkapan usulan DOB sekaligus juga membantu memfasilitasi dalam proses melengkapi persyaratannya. Desk Daerah Persiapan akan membuat sebuah studi kelayakan agar nantinya usulan-usulan tersebut bisa memenuhi standar. (kho)

Berita Terkait