DPD RI Dorong BUMD Majukan Ekonomi Daerah

SAPTA-OESMAN
DORONG BUMD: Ketua DPD RI Oesman Sapta menyampaikan sambutan dalam Acara Penganugerahan Top BUMD Award 2018, di Balai Kartini Jakarta Selatan, Kamis, (3/5). Foto: Radar Cirebon

JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendukung BUMD berperan penting sebagai penggerak perekonomian masyarakat daerah. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Oesman Sapta dalam Acara Penganugerahan Top BUMD Award 2018, di Balai Kartini Jakarta Selatan, Kamis, (3/5).

Hadir dalam Acara tersebut Ketua DPD RI Oesman Sapta, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Anggota DPD RI Parlindungan Purba, Walikota/Bupati se-Indonesia, Pimpinan BUMN dan BUMD se-Indonesia.

Dalam amanat Pembukaan UUD 1945 yang dijabarkan lebih rinci dalam Pasal 33 UUD 1945, bahwa memajukan kesejahteraan umum merupakan tugas konstitusional negara dan pemerintah daerah. Dalam memajukan kesejahteraan umum tersebut, BUMD sebagai suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan berperan sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian daerah dan nasional, di samping BUMN, usaha swasta, dan koperasi.

“BUMD merupakan penggerak perekonomian masyarakat daerah yang sangat penting perannya. Itulah sebabnya, DPD RI sangat konsen terhadap hal ini, dan telah mengajukan usul inisiatif RUU tentang BUMD,” tegas Oesman dalam sambutannya.

DPD RI berharap kepada pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama mengawasi dan memberikan masukan dalam setiap pembahasan RUU. Sehingga BUMD mempunyai payung hukum sendiri sebagaimana BUMN.

DPD RI sebagai wujud bingkai Nusantara senantiasa mendorong kebijakan-kebijakan pro daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Beberapa hal yang telah dilakukan DPD RI, antara lain, melakukan MoU dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tentang Pengawasan dan Optimalisasi Dana Desa yang salah satunya mendorong Desa membentuk BUMDES. Selain itu, DPD RI sedang menyusun MoU dengan BPH Migas tentang kebijakan satu Penyalur BBM di setiap Desa.

Senator asal Sukadana, Kayong, Kalimantan Barat ini juga meminta agar BUMD di Indonesia mampu meningkatkan peran secara signifikan bagi pembangunan daerah. Kondisi ini dikarenakan berbagai sebab yang sangat kompleks yang membutuhkan penyelesaian secara komprehensif.

Selain itu, itu BUMD harus peka dan melakukan introspeksi diri. Sehingga mampu mendeteksi posisinya di tengah perkembangan dunia pengetahuan dan teknologi.

“Saya mendorong BUMD bisa melantai di pasar modal, untuk mengembangkan diri dengan memanfaatkan pendanaan pasar modal. Dengan melantai di BEI, tata kelola BUMD juga diharapkan membaik lantaran bakal dipantau secara langsung oleh masyarakat atau investor,” lanjut Senator yang juga Ketua Umum Partai Hanura.

Ketua DPD RI Oesman Sapta mengapresiasi adanya BUMD Award 2018. Dengan adanya penghargaan tersebut diharapkan pelaku ekonomi daerah secara khusus BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah melalui peluang-peluang usaha yang mendukung ekonomi daerah.

“Saya menyampaikan selamat kepada BUMD yang meraih penghargaan dan bagi yang belum dapat, saya berharap tahun depan mendapat penghargaan,” pungkasnya. (frs/fin)

Content Protection by DMCA.com