Final, Hasil Musdes Tujuh Desa Tolak TPAS

dri - perkembangan TPAS (1)
FINAL: Warga dari tujuh desa di Kecamatan Pasaleman sudah melakukan Musdes dan menolak rencana pembangunan TPAS di Pasaleman. Penolakan warga pun masih disuarakan lewat spanduk yang dipasang di Jembatan Pasaleman.FOTO: ANDRI WIGUNA/RADAR CIREBON

CIREBON-Warga Kecamatan Pasaleman sudah sepakat menolak rencana Pemkab Cirebon membangun TPAS di Pasaleman. Hal tersebut sudah tertuang melalui musyawarah desa di tujuh desa yang ada di Kecamatan Pasaleman.

Hal tersebut disampaikan Ketua Forum Pemuda Peduli Lingkungan Pasaleman, Nono Kardono saat ditemui Radar Cirebon, kemarin (9/9). Menurutnya, penolakan tersebut sudah final dan tidak ada hal yang perlu diperdebatkan lagi.

“Ini sudah final, keputusannya sudah bulat. Ini sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Kita menolak keberadaan TPAS dengan segala iming-iming yang diberikan Pemkab Cirebon,” ujarnya.

Dikatakan Nono, berkas dan berita acara penolakan hasil musyawarah desa tersebut, sudah diserahkan kepada Pemerintah Kecamatan agar diteruskan ke lembaga-lembaga lainnya, baik eksekutif maupun legislatif di Kabupaten Cirebon.

“Kemarin sudah kita serahkan ke pemcam berkas-berkasnya. Tinggal satu desa yang belum menyerahkan, yakni Desa Tonjong. Tapi, untuk Musdes di Tonjong sudah digelar, dan hasilnya menolak juga. Berkas ini diserahkan ke kecamatan sebagai dasar meminta hearing dengan DPRD, terkait sikap warga Pasaleman,” imbuhnya.

Nono berharap, DPRD sehalauan dengan warga Pasaleman. Mendukung penolakan dan meminta Pemkab Cirebon untuk tidak memaksakan kehendak membuka TPAS di Kecamatan Pasaleman.

“Karena kalau dipaksakan, bisa berbahaya. Bisa ada konflik dan gesekan-gesekan yang justru membuat situasi menjadi tidak kondusif,” jelasnya.

Sementara itu, Aktivis Cirebon Timur, Adang Juhandi menyebut, pihaknya mengapresiasi masyarakat Pasaleman yang sejak awal menolak rencana pembangunan TPAS tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan bukti sistem managemen dan perencanaan yang dilakukan Pemkab Cirebon tidak matang, dan akhirnya menjadi kerugian sendiri bagi Pemkab Cirebon.

“Saya setuju dengan penolakan TPAS. Ini bukti pemkab tidak matang dalam perencanaan. Bagaimana bisa menganggarkan dana yang tidak sedikit, padahal di situ masih ada penolakan. Kan akhirnya tidak terserap anggarannya.

Ini cukup besar sekitar Rp6 miliar. Dan jika tidak terserap, ini kerugian bagi masyarakat Kabupaten Cirebon. Harusnya begitu ada penolakan langsung dialihkan anggarannya untuk kegiatan lain,” ungkapnya. (dri)

Berita Terkait