Interupsi Warnai Rapat Paripurna DPRD, Edi Suripno Persoalkan SK DPC

Edi Suripno SIP MSi berbincang-bincang dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon Fitria Pamungkaswati dan anggota DPRD Kota Cirebon lainnya usai rapat paripurna. FOTO:ABDULLAH/RADAR CIREBON
Edi Suripno SIP MSi berbincang-bincang dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon Fitria Pamungkaswati dan anggota DPRD Kota Cirebon lainnya usai rapat paripurna.FOTO:ABDULLAH/RADAR CIREBON

CIREBON-Karir politik Edi Suripno SIP MSi mengalami kemunduran. Pada periode pertama terpilih menjadi anggota DPRD 2004-2009, ia langsung duduk di posisi wakil ketua DPRD. Di periode selanjutnya, ia kokoh memimpin parlemen. Puncaknya di 2014-2019, di mana ia menjadi ketua DPC sekaligus ketua DPRD.

Baru di periode keempatnya sebagai anggota DPRD, Edi tak mendapatkan jabatan apapun. Pilihan DPP jauh kepada Fitria Pamungkaswati sebagai wakil ketua DPRD. Kemudian untuk fraksi, DPC memercayakan kepada Cicip Awaludin.

Atas komposisi ini, Edi untuk pertama kalinya melancarkan perlawanan. Padahal sehari sebelumnya, ia menyatakan akan menghormati keputusan rapat internal DPC. “Saya minta kepada Sekretariat DPRD untuk memverifikasi surat khusus dari Fraksi PDIP, karena seharusnya surat itu mengacu dari surat DPP,” kata Edi, menginterupsi rapat paripurna internal, Senin (9/9).

Protes ini dilancarkan hanya sesaat sebelum Ketua Sementara DPRD, Ruri Tri Lesmana hendak mengetok palu penetapan komposisi fraksi di DPRD. Atas adanya interupsi, Ketua fraksi PAN Dani Mardani SH juga turut melancarkan interupsi. Dia meminta kepada ketua sementara DPRD untuk mengetuk palu terlebih dulu. Setelah itu, Edi Suripno dipersilahkan melanjutkan interupsinya.  “Pimpinan ketok palu dulu. Setelah itu interupsi Pak Edi Suripno silahkan dilanjutkan,” kata Dani.

Begitu menerima saran, Ruri langsung mengetuk palu sebagai penetapan komposisi fraksi. Kemudian Edi dipersilahkan menyampaikan interupsinya. Dalam forum tersebut, Edi mengulang pernyataannya bahwa surat dari DPC PDI Perjuangan tentang komposisi fraksi, harusnya bersandarkan kepada surat dari DPP PDI Perjuangan.

Sepengetahuan dirinya, Surat Keputusan (SK) DPP yang ada baru tentang nama wakil ketua DPRD. Belum ada SK terkait dengan fraksi. “Surat komposisi fraksi harusnya setelah ada SK dari DPP PDI Perjuangan, harusnya menunggu dari DPP,” kata dia.

Kemudian, menurut Edi, harusnya pengumuman komposisi fraksi melalui rapat paripurna internal bukan paripurna terbuka. Dalam agenda itu, memang turut dihadiri walikota dan wakil walikota. Layaknya paripurna terbuka.

Ia melanjutkan, mengacu Peraturan PDI Perjuangan 27/2019 tentang susunan dan kedudukan Fraksi PDI Perjuangan pada pasal 18 ayat 2 secara tegas menyatakan, bahwasannya struktur dan komposisi pimpinan fraksi DPRD kabupaten/Kota disusun dan ditetapkan oleh DPC setelah mendapatkan persetujuan DPP Partai. Dengan demikian sangat jelas harusnya mengacu ke DPP, tapi surat dari DPP sampai saat ini tentang fraksi belum turun.

Interupsi Edi, lantas disambut interupsi lainnya. Anggota Fraksi Partai Demokrat M Handarujati Kalamullah S Sos meminta penetapan hanya dilakukan pada sembilan fraksi yang telah ada, sehubungan permasalahan internal Fraksi PDIP. Berkaitan dengan struktur Fraksi PDIP yang merupakan masalah internal, agar tidak sampai menganggu proses penetapan definitif.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon Fitria Pamungkaswati menjelaskan, komposisi fraksi telah ditetapkan lewat Rapat DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon. Keputusan diambil lewat musyawarah mufakat. Bukan keputusan sepihak. Bahkan sebelum rapat pihaknya sudah berkonsultasi dengan DPD PDI Perjuangan Jawa Barat. “Hasil konsultasi itu makanya malamnya kita rapat. Kita konsultasinya dengan ketua DPD,” kata Fitria.

Soal Peraturan PDI Perjuangan 27/2019, Fitria membenarkan bahwa wakil ketua pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi awalnya memang diatur DPP. Namun setelah mengambil keputusan DPP PDIP ternyata SK yang diterima hanya wakil ketua DPRD. Sedangkan fraksi dikembalikan lagi ke DPC dan itu disampaikan oleh DPP. “Memang tidak ada SK dari DPP tentang komposisi fraksi,” ucapnya.

Terkait susunan fraksi, Fitira mengaku DPC sudah mengusulkan nama enam orang. Tetapi DPP hanya mengirimkan SK wakil ketua DPRD. Atas protes yang dilakukan Edi, Fitria mengaku langsung melaporkan ke DPP dan DPD. Selanjutnya dia menunggu respons DPD dan DPP. “Kalau memang harus diganti ya bisa kita ganti. Hanya saja sementara ini masih berproses  sambil menunggu hasil DPD dan DPP,” tandasnya.

Sementara itu, Cicip Awaludin menganggap interupsi Edi merupakan hal anggota DPRD. Tapi bagi Cicip, surat DPC tentang personalia fraksi sudah masuk dan resmi berdasarkan rapat pleno DPC. “Ini harus dihormati,” ucapnya.

Ia pun tak menduga akan ada interupsi tersebut. Sebab, masalah seperti ini diharapkan bisa selesai di internal partai. (abd)

Berita Terkait