Jepang Bantu Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Palu

AP18284379815742Dua orang wanita mencari yang bisa diselamatkan dari rumah mereka yang sudah hancur di Balaroa di Palu, Sulawesi Tengah.FOTO: DITA ALANGKARA/AP PHOTO

JAKARTA-Gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Sulawesi Tengah (Sulteng) membawa dampak yang cukup memrihatinkan. Selain rumah warga yang porak-poranda, sejumlah fasilitas umum juga tak bisa difungsikan. Tak terkecuali fasilitas kesehatan. Meski begitu sejak Minggu (7/11) pelayanan kesehatan di seluruh puskesmas dan rumah sakit di wilayah terdampak gempa dan tsunami sudah bisa diakses.

Meski masih ada beberapa fasilitas kesehatan yang rusak, namun pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Terhitung, ada tiga unit puskesmas di Donggala yang rusak berat. Namun, kerusakan itu tak jadi penghalang untuk melayani masyarakat meski hanya dilakukan di tenda darurat.

“Pelayanan kesehatan telah diaktifkan dengan menggunakan tenda, termasuk tenda kesehatan reproduksi. Ini dilakukan di seluruh rumah sakit di tiga wilayah terdampak yakni sembilan rumah sakit (RS) di Palu, satu rumah sakit di Donggala dan dua rumah sakit di Sigi serta rumah sakit bantuan. Semuanya sudah beroperasi dan sudah ada dokter spesialis yang cukup,” jelas Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), drg. Widyawati, MKM kepada Fajar Indonesia Network/FIN (Radar Cirebon Group).

Menurut Widyawati, jumlah pasien yang melakukan pengobatan pascabencana alam jumlahnya justru bertambah. “Jumlah pasien yang datang berobat di fasilitas kesehatan justru lebih banyak dibandingkan sebelum terjadi bencana. Karena itu maka selain fasilitas kesehatan yang ada diaktifkan kembali, ada juga rumah sakit bantuan yakni KRI dr Suharso dan RS Apung Airlangga. Dengan demikian maka total rumah sakit yang berfungsi saat ini sebanyak 14 rumah sakit,” paparnya.

Masih menurut  Widyawati, selain mengaktifkan fungsi fasilitas kesehatan yang ada, tenaga kesehatan juga membantu penataan kesehatan lingkungan dengan merekomendasikan pembuatan sumur bor, MCK komunal dan dapur umum.

“Di samping itu, sejak Senin (8/10) telah dibentuk dapur gizi yang fokusnya untuk Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) dan jumlah dapur gizi saat ini sebanyak lima. Nantinya di dapur gizi itu akan dijadikan standar pembuatan makanan bayi dan anak dan pelakunya adalah ibu-ibu yang saat ini masih ada di pengungsian,” jelasnya.

Tim Kesehatan Lingkungan (Kesling) kata  Widyawati, hingga saat ini masih melaksanakan desinfeksi timbunan sampah di banyak tempat akibat belum ditangani dengan baik. “Tenaga kesehatan juga sudah mengimunisasi para relawan dengan vaksin tetanus. Ini penting karena para relawan itu akan melakukan evakuasi korban bencana. Dan hingga Rabu sore lalu (10/10) sebanyak 2.894 relawan sudah divaksin termasuk Tim SAR, TNI, POLRI, dan relawan lainnya,” tutup Widyawati.

Tingginya resiko bencana gempa tak hanya terjadi di Indonesia.  Jepang juga mengalami hal serupa. Merespons bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Sulawesi Tengah akhir September 2018 lalu, pemerintah Jepang menyampaikan komitmennya untuk mendukung Indonesia dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi Sulawesi Tengah. Ini diawali dengan pemberian technical assistance penyusunan rencana induk (masterplan) rehabilitasi dan rekonstruksi Palu.

Komitmen tersebut dikemukakan dalam pertemuan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii dan Presiden Japan International Cooperation Agency (JICA) Shinichi Kitaoka pada Jumat (12/10) sore, di sela-sela rangkaian acara pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia (IMF-WBG Annual Meetings) Tahun 2018 di Nusa Dua, Bali.

“Pendekatannya adalah build back better, tidak sekadar rebuild. Karenanya diperlukan bantuan teknis untuk membangun Palu yang baru berdasarkan masterplan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Menteri Basuki dalam keterangan Pers yang diterima, Sabtu (13/10).

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi sendiri ditargetkan selesai dalam waktu dua tahun terhitung awal Januari 2019.   Menteri Basuki menjelaskan bahwa penanganan pascabencana Sulteng meliputi tahap tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, di mana untuk tahap tanggap darurat akan dibuatkan hunian sementara (huntara) bagi warga.

“Kita akan buat Huntara karena sebagian rumah hancur dan tidak bisa diperbaiki lagi seperti di Balaroa dan Petobo, sehingga diperlukan relokasi. Kita susun Masterplan untuk pembangunannya. Masterplan inilah yang akan didukung oleh JICA” terangnya. Tim teknis dari JICA rencananya tiba Sabtu (13/10) dan akan bergabung dengan tim Indonesia yang dikoordinir oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Para ahli dari JICA akan bergabung dengan perwakilan lembaga terkait yang terdiri dari Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, BMKG, Kementerian ESDM, pemerintah daerah dan para pakar lainnya. Selepas survey di Sulawesi Tengah, tim tersebut akan merumuskan Masterplan untuk membangun Palu yang lebih tangguh.

Selain membahas penanganan bencana Sulawesi Tengah, dalam pertemuan sore ini juga dibahas perkembangan proyek-proyek kerjasama Kementerian PUPR dan JICA yang sudah tengah berjalan, salah satunya adalah proyek pengelolaan air limbah Jakarta (Jakarta Sewerage Development Project) Zona 6, yang diharapkan dapat dilakukan penandatanganan pinjaman (loan signing) senilai USD281,64 juta juta pada akhir 2018.

Proyek lainnya yang dibahas antara lain Jakarta Sewerage Development Project Zona 1 senilai USD622 juta, studi untuk pembangunan tunnel pada ruas tol Padang-Pekanbaru senilai USD427 juta, dan pembangunan jalan akses pelabuhan Patimban tahap I sepanjang 8,1 Km yang sudah ditandatangani kontrak konstruksinya pada 14 Agustus 2018 dan ditargetkan rampung pada akhir 2019.

Kerja sama antara Indonesia dan Jepang sendiri telah memasuki tahun ke-60. Kerja sama yang terjalin, khususnya dengan Kementerian PUPR, tidak hanya semakin kuat namun juga meluas ke beragam sektor. Pada periode awal, kerjasama lebih banyak pada pembangunan infrastruktur sumber daya air seperti bendungan, namun kini berkembang ke sektor jalan tol, sanitasi dan perumahan.

Kerja sama dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya memberi manfaat pada hadirnya infrastruktur fisik semata namun juga memberikan manfaat bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, alih teknologi, serta pengembangan kelembagaan.(gat/zen/fin)