Seperti diungkapkan koordinator pemekaran WTC, Sa’ady. Tokoh masyarakat Kanci, Kecamatan Astanajapura ini menjelaskan, wacana pemekaran WTC menjadi kabupaten baru sebetulnya sudah berlangsung sejak lama. Proses efektifnya sendiri diawali pada pertengahan tahun 2005.

"Saat itu prosesnya sudah berjalan hingga ke Depdagri. Responnya cukup baik. Bahkan pemekaran WTC yang ketika itu menduduki urutan ke-32 akan digabungkan dengan pelaksanaan pemekaran wilayah Bandung Barat," jelasnya kepada Radar baru-baru ini, saat menceritakan kronologis proses pengajuan pemekaran yang dilakukan sejumlah tokoh WTC ketika itu.

Dikatakan, perjuangan untuk mendesak pemekaran dimulai dari bottom up. Sehingga, ketika ditanya Depdagri siapa figur yang disiapkan untuk duduk sebagai bupati jika WTC menjadi kabupaten baru, Sa’ady mengaku belum memprediksi siapa figur yang bakal ditempatkan untuk duduk di kursi E1 itu. "Tapi yang jelas, WTC punya SDM yang mumpuni," imbuhnya menirukan jawaban saat ditanya petugas dari Depdagri tersebut.

Menurut dia, persoalan justru muncul ketika ajuan pemekaran ini disampaikan kepada kepala daerah dalam hal ini bupati Cirebon. Padahal kata Sa’ady, ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H Tasiya Soemadi Al Gotas saat itu secara pribadi telah menyampaikan dukungan terhadap pemekaran wilayah timur.

"Ketika itu Pak Bupati secara diplomatis mengatakan bahwa pemekaran belum layak dengan berbagai pertimbangan, salahsatunya masalah PAD. Pertimbangan-pertimbangan itu sampai sekarang tak pernah selesai. Saya katakan justru di Kabupaten Cirebon ini harus dijadikan sebagai sampel bagi daerah-daerah lain yang telah dimekarkan bahwa kita ini bisa mandiri," ujar pria dengan ciri khas suaranya yang lantang ini.

Minimnya PAD dan rendahnya sumber daya manusia (SDM) yang menjadi alasan pemda untuk tidak "merestui" WTC berdiri sendiri, kata Sa’ady, justru mengindikasikan bahwa kepentingan-kepentingan individu masih mendominasi di Pemkab Cirebon.

"Pemkab seolah keberatan dengan pemekaran ini. Jangan selalu berdalih masalah PAD, tapi bicaralah pada tataran persyaratan dari pemekaran itu sendiri. Sebab, undang-undangnya sudah jelas baik itu menyangkut persyaratan teknis, kewilayahan, maupun persyaratan lainnya. Tinggal lakukan saja uji kelayakan. Biar nanti tim independen yang menilai layak atau tidaknya, bukan orang yang punya kepentingan. Pemekaran merupakan suatu keharusan yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat WTC, "pungkasnya. (dik)