Kebijakan Harga BBM Lebih dari Pencitraan

okri--SPBU-(5)Aktivitas warga melakukan pengisian BBM di SPBU by pass Cirebon.FOTO:OKRI RIYANA/RADAR CIREBON

JAKARTA–Keputusan pemerintah melalui Menteri ESDM Ignasius Jonan menaikkan harga BBM jenis premium, menuai polemik. Pasalnya, keputusan Menteri ESDM itu hanya bertahan satu jam setelah Presiden Joko Widodo kembali menurunkan harga BBM. Kabarnya, Jokowi tidak mengetahui ada laporan kepadanya atas keputusan Menteri ESDM menaikkan harga BBM tersebut.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyayangkan kejadian itu terjadi karena harga BBM sangat krusial dan strategis bagi masyarakat. “Sebenarnya itu tak perlu terjadi. BBM Masalah yang krusial dan sangat strategis,” kata Hasan di Gedung DPR-RI.

Dikatakan Hasan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus strategis dan dikoordinasi dengan seluruh lembaga terkait. Dalam hal ini, menteri dan pimpinannnya. Tujuannya agar tidak terjadi hal seperti yang terjadi saat menteri ESDM menaikkan harga BBM jenis premium dan kemudian diturunkan oleh presiden.

“Jadi tidak perlu. Tidak boleh ada kebijakan yang seperti setrikaan gitu. Diputuskan, dicabut lagi, dicabut lagi, ini kan sangat strategis. Seharusnya ada koordinasi yang sangat serius di antara para menteri dengan presiden,” ujar anggota Komisi I DPR-RI itu.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengakui, dirinya membaca statemen pemerintah lewat Kementerian ESDM sesuai dengan persetujuan presiden. Namun, keputusan kenaikan BBM itu kembali dibatalkan oleh presiden dengan alasan lebih memikirkan rakyat. “Tiba-tiba sejam kemudian dibatalkan. Tetapi kemudian yang diramaikan orang adalah bahwa ini adalah kasih sayang presiden kepada rakyat, kira-kira begitu,” ujar Fahri.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, alasan kasih sayang kepada rakyat tak perlu disampaikan. Karena, yang terjadi dalam tubuh pemerintah adalah mal administrasi. Bahkan, pemerintah telah gagal membuat public policy.

Nggak usah bilang kasih sayang. Ini adalah mal administrasi di dalam pemerintahan dan kegagalan membuat public policy yang baik. Public policy yang baik itu adalah yang dilaksanakan secara mantap dan didukung oleh rakyat,” ucap politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Parahnya, kata Fahri Hamzah, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM beberapa hari kemarin itu belum mendapat reaksi atau tanggapan dari rakyat. Bahkan, Fahri mengklaim, keputusan presiden Jokowi menurunkan harga BBM ini bukan lagi pencitraan, tetapi lebih dari itu.

“Itu belum mendapat reaksi rakyat. Presiden sendiri sudah membatalkan keputusan menaikkan harga BBM. Ini pemerintah rakyat belum beraksi dia sudah mundur duluan. Lalu mengklaim ini adalah kebaikan hati kepada rakyat. Kita nggak usah menyebut ini pencitraan, karena sebenarnya lebih daripada itu,” papar Fahri.

Seperti diketahui, pemerintah lewat Menteri ESDM Ignasius Jonan menaikkan harga BBM jenis premium yang diindikasikan atas arahan dari Presiden Joko Widodo. Namun, kenaikan harga BBM itu hanya bertahan selama satu jam setelah Presiden Joko Widodo kembali menurunkan harga BBM tersebut. (rba/fin)