Kenaikan BPJS Jadi Beban APBD

Bupati-Supendi-bersama-Kepala-Dinas-Kesehatan-dr-Deden-Boni-Koswara
TANGGUNG BEBAN: Bupati Indramayu Supendi bersama Kepala Dinas Kesehatan dr Deden Boni Koswara saat peresmian RSUD Indramayu, kemarin. Pemda siap menanggung beban anggaran peserta PBI yang dinonaktifkan BPJS Kesehatan. FOTO: UTOYO PRIE ACHDI/RADAR INDRAMAYU

INDRAMAYU – Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dipastikan akan menambah beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Indramayu. Meski demikian, pemerintah daerah Indramayu menyatakan kesiapannya menyambut kenaikan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Indramayu Supendi saat menghadiri HUT RSUD Indramayu, Senin (9/9). Supendi mengakui, naiknya iuran otomatis menambah beban anggaran.

Betapa tidak, pemerintah daerah membayarkan sebagian iuran bagi masyarakat. Sejauh ini ada sekitar 163.000 jiwa penerima bantuan iuran (PBI) di Indramayu. “Sebagian anggaran memang dari kita juga, dan mau tidak mau pemerintah daerah harus siap,” tuturnya.

Dikatakan Supendi, berapa pun anggaran yang dibutuhkan bagi PBI pemerintah daerah siap untuk menanggungnya. Sebab, hal itu sudah menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah. Masyarakat mesti mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak supaya bisa menjalankan hidup sehat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Deden Boni Koswara menambahkan, Dinas Kesehatan sudah merencanakan langkah-langkah antisipasi menanggapi kenaikkan iuran BPJS Kesehatan. Saat ini, PBI di Indramayu ada sekitar 163.000 jiwa dari kuota 200.000 jiwa. Adapun iuran yang mesti dibayarkan pemerintah daerah per jiwanya sebesar Rp 23.000.

Jika dikalkulasikan dalam satu tahun anggaran untuk PBI mencapai Rp 55 miliar. Anggaran tersebut, kata Deden, 40 persennya berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat dan sisanya APBD Indramayu. Kalaupun nanti benar-benar naik, keuangan daerah akan bertambah bebannya. Sebab direncanakan sebelumnya kenaikkan iuran akan menyentuh Rp 42.000.

Saat ini juga sedikitnya 59.213 peserta BPJS dari PBI pemerintah pusat sudah dinonaktifkan. Hal itu menanggapi adanya kebijakan dari pemerintah pusat terkait defisit yang tengah menghinggapi BPJS Kesehatan.

Deden mengatakan, warga yang dinonaktifkan tidak mengetahui dirinya dicoret dari PBI. Soalnya mereka tidak diberi pemberitahuan dan akan menyadarinya tatkala hendak menggunakan layanan BPJS Kesehatan. Deden menambahkan, nantinya para peserta yang dinonaktifkan itu akan dipindahkan ke peserta BPJS mandiri.

Selama dua bulan, Baznas akan membayar iuran BPJS mandiri tersebut. Setelah dua bulan rampung, para peserta BPJS mandiri itu akan segera dipindahkan ke PBI yang dibiayai pemerintah daerah.

Besaran iuran yang baru rencananya akan diterapkan pada awal tahun depan. Dia berharap, 59.213 peserta yang dinonaktifkan tersebut bisa segera masuk ke anggaran pemerintah daerah. “Untuk saat ini kita dalam proses,” jelas Deden. (oet)

Berita Terkait