Lusa Putusan Sengketa Pilwalkot Cirebon, Semua Pihak Siap Terima Hasilnya

Kota Cirebon
mkIlustrasi

Sedangkan binding, lanjutnya, adalah putusan mengikat. Artinya putusan MK itu tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semua itu diatur dalam UU MK yakni, UU Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 10 ayat 1. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final. Salah satunya memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. “Jadi dengan putusan MK nanti tidak ada istilah siap menang dan siap kalah. Yang ada semuanya harus tunduk dan patuh pada putusan MK,” jelasnya kepada Radar, kemarin.

Seperti diberitakan, Pilkada Kota Cirebon berproses di MK setelah paslon Bamunas Setiawan Boediman-Effendi Edo (Oke) melayangkan gugatan. Proses sidang sudah masuk tahap saksi-saksi yang digelar pada Rabu (29/8). Perdebatan masih pada seputar kotak suara yang dibuka dan perolehan hasil suara.

Gugatan lain yang diajukan Bamunas-Edo adalah mengadukan KPU, Panwaslu (saat ini Bawaslu) Kota Cirebon, dan Bawaslu Jawa Barat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP sudah bersidang dan mengeluarkan keputusan pada Rabu (29/8). Putusan itu, yakni sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Kota Cirebon Emirzal Hamdani, dan mantan Ketua Panwaslu Kota Cirebon Susilo Waluyo. Sementara sanksi peringatan dijatuhkan kepada para anggota KPU Kota Cirebon. Yakni  Dita Hudayani, Iwan Setiawan, Sanusi, dan Moh Arief.

Sanksi peringatan juga diberikan kepada teradu Wasikin selaku ketua Bawaslu Jabar. DKPP juga memutuskan bahwa Suhartoni, Ani, Budiman Siswanto, Jazuli Rahmat, Nurjaman selaku ketua PPS dan KPPS tak memenuhi syarat menjadi penyelenggara pemilu di masa yang akan datang. (abd/gus)

Halaman: 1 2 3 4