Majalengka Terapkan Penghapusan Denda PBB, Hanya Berlaku Dua Bulan Ini

BKAD-MAJALENGKA
Masyarakat tengah mengakses layanan PBB di kantor BKAD Kabupaten Majalengka. Foto: Azis Muhtarom/Radar Majalengka

MAJALENGKA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka menerapkan penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), pasca jatuh tempo 31 Agustus 2019. Program penghapusan denda PBB akan diberlakukan untuk September dan Oktober.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majalengka Lalan Soeherlan menjelaskan, dalam kondisi normal pembayaran PBB yang lewat masa jatuh Tempo bakal dikenakan denda sebesar 2 persen per bulan dari nilai yang dikenakan kepada setiap wajib pajak.

Namun, dengan adanya program ini denda tidak dikenakan kepada wajib pajak. Sehingga wajib pajak hanya cukup membayarkan PBB senilai yang tertera di surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) saja.

“Kalau perpanjangan masa jatuh tempo tidak ada, tetap seperti jadwal semula yakni 31 Agustus. Tapi kita berencana melakukan program penghapusan denda bagi yang ingin membayar kewajiban PBB di waktu sekarang. Jadi bayarnya hanya yang sesuai di SPPT saja, tidak ditambah dengan denda,” kata Lalan.

Menurutnya, pemberlakuan program penghapusan denda PBB ini akan dilakukan selama dua bulan yakni di September dan Oktober. Sehingga, wajib pajak yang membayar PBB di bulan Oktober tidak akan dikenakan denda 4 persen.

Lain halnya jika pembayaran PBB dilakukan lewat dari masa program penghapusan denda. Misalnya, jika pembayaran dilakukan November. Maka wajib pajak dikenakan denda 6 persen sesuai ketentuan yang ada. Sebab, dendanya berlaku kumulatif sejak waktu jatuh Tempo.

Untuk itu pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan masa penghapusan denda ini. Sehingga dapat terhindar dari pengenaan denda karena membayar PBB tahun penagihan 2019 setelah lewat masa jatuh Tempo.

Pihaknya pun terus memantau perkembangan realisasi pengumpulan PBB dari masyarakat. Karena hingga saat ini nilai PBB yang sudah terkumpul dari masyarakat wajib pajak baru berada di kisaran 40 persen. Beberapa wajib pajak besar yang nilai tagihan PBB-nya di atas Rp 1 miliar juga belum masuk seperti dari pengelola bandara dan Pemprov Jabar. (azs)

Berita Terkait