Menjauhkan Sepak Bola Jabar dari Politik

703
Oleh: Abdul Hamid.

JIKA popularitas dianggap salah satu variabel terpenting dalam politik, maka sepak bola sebagai permainan paling populer di muka bumi akan selalu menjadi seksi untuk dijadikan sekutu. Banyak contoh orang yang menjadikan sepak bola sebagai aset untuk mencapai tujuan politik, dari mulai pemilik klub, petinggi organisasi hingga pembina kelompok suporter.

Perilaku seperti ini bukannya tanpa cela dan kritik. FIFA sendiri memiliki prinsip yang secara populer bisa diartikan sebagai sikap untuk menjauhkan sepak bola dari politik. Jangankan politik praktis, kehadiran pesan-pesan dengan tendensi politis dalam sepak bola pun dilarang keras dan bisa berujung sanksi tegas dari otoritas sepak bola.

Dalam konteks dalam negeri, kehadiran orang-orang politik pun dianggap bermasalah, karena rentan menyeret sepak bola ke ranah buruk. Sebut saja korupsi pos hibah dan bansos saat klub sepak bola masih didanai APBD melalui dua pos tersebut. Secara etika pun politik praktis sangat mengganggu persepsi publik terhadap sepak bola.

Paradigma Baru

Sepak Bola Indonesia sejatinya telah memasuki era profesional. Regulasi dari federasi serta pemerintah yang tak menghendaki klub sepak bola profesional untuk mendapat bantuan dari APBD layak untuk diapresiasi. Dan, ternyata sepak bola Indonesia dapat berjalan tanpa menggerogoti uang rakyat.

Kemandirian klub adalah suatu keniscayaan dalam industri sepak bola. Namun era profesional tak semerta-merta membuat sepak bola lepas secara keseluruhan dari negara. Selain perizinan dan hukum administrasi lain, maka sesungguhnya pemerintah masih memiliki tanggung jawab dalam sepak bola, walau secara terbatas.

Sepak bola yang menjadi tanggung jawab pemerintah adalah sepak bola dalam konteks amatir. Utamanya terkait dengan pembinaan. Ini selaras dengan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang mengamanatkan pemerintah untuk mendukung pengembangan serta kemajuan olah raga di tingkat pusat maupun daerah (tentunya termasuk sepak bola).

Akan tetapi semangat dan spirit global yang berorientasi kepada sepak bola mandiri tentu harus diterapkan juga dalam konteks pengembangan dan pembinaan. Sehingga walau mendapat dukungan dari pemerintah (berupa dana, infrastruktur dsb), namun bukan berarti sepak bola di segmen ini hanya mengandalkan itu saja untuk tetap hidup. Terobosan-terobosan harus tetap diupayakan agar pembinaan dan kompetisi amatir bisa tetap eksis dan berguna bagi rakyat.

Urgensi Figur Profesional

Sudah menjadi rahasia umum bahwa selama ini induk atau organisasi olah raga selalu mendompleng atau menyertakan orang “berpengaruh” dalam struktur mereka. Tujuan utamanya sebenarnya bisa ditebak, agar mereka bisa “menjebol” dana APBD dan uang non-swasta lain untuk membiayai organisasi. Sehingga yang “dijual” adalah pengaruh politis, birokrat, bahkan militer yang melekat pada sosok-sosok tertentu, bukan program atau konsep yang menarik yang berkaitan dengan olah raga yang berhubungan dengan organisasi.

Sepak Bola sebagai olah raga populer seharusnya menjadi pembeda. Karena berbeda dengan olah raga lain. Sepak bola sangat diminati pihak-pihak swasta. Sponsor bisa timbul simbiosis yang menguntungkan.

Dana atau bantuan dari pemerintah yang terbatas tak lantas dijadikan alasan untuk menjadikan sepak bola amatir menjadi begitu-begitu saja. Karena potensi dan segmennya bisa dipertemukan jika sepak bola diurus orang-orang yang profesional.

PSSI Jabar akan segera melakukan pemilihan ketua, sebagai sosok paling strategis dan paling berpengaruh dalam otoritas sepak bola lokal. Tentunya ketua baru nanti harus bisa mengimplementasikan spirit profesional dalam konteks sepak bola matir.

PSSI Jabar harus membuat terobosan, jangan sampai cara-cara lama dan usang kembali terulang. Karena kita tahu sepak bola Jabar sangat mungkin untuk berkembang melebihi apa yang sudah dicapai saat ini.

Pilihlah figur yang profesional, jangan membuat sepak bola dan politik menjadi tumpang tindih. Biarlah amatir hanya menjadi istilah terkait pembinaan, namun pengelolaan harus tetap profesional.

Menariknya, dalam Kongres PSSI Jabar nanti ada lebih dari satu bakal calon Ketua dengan latar belakang dan teori pencalonan yang beragam, juga dengan niat dan iktikad masing-masing. Ada yang memang berniat mengubah sistem secara menyeluruh dengan menganggap PSSI Jabar adalah kantor pekerja sepak bola mandiri dan profesional.

Terus ada yang diusung berdasarkan narasi politis yang tentunya akan membuat nyaman pengurus dalam menjalankan organisasi. Karena dalam pelaksanaaannya sang ketua ketika terpilih akan sibuk dengan dunianya masing-masing. Soal PSSI Jabar anggap saja selingan weekend menyenangkan ibarat variety show.

Satu hal penting bumbu dari setiap pemilihan adalah beragamnya pula niat dan iktikad dari setiap voter PSSI Jabar. Ada yang seperti terkesan pragmatis dan alamiah manusia, bahwa bagaimana kita mendapatkan angpau pada hari pemilihan itu, dan “kumaha engke” (bagaimana nanti saja) untuk urusan ke depannya.

Sisi lainnya ada yang mengharapkan memang sebuah perubahan tata kelola. Bila perlu yang digaris bawahi adalah kompetisi jangan terlalu memberatkan apa pun ke klub. Karena sebuah kemandirian bukan hanya harus disematkan kepada klub peserta kompetisi, tapi berlaku juga untuk kepengelolaannya dalam hal ini PSSI Jabar.

Selamat bertanding calon dan voter PSSI Jabar dengan sakinah, mawaddah dan warrahmah. Karena sejatinya, PSSI Jabar sebuah rumah tangga sepa kbola di Jawa Barat. (*)

*) Penulis adalah Redaktur Olahraga Radar Cirebon