oleh

Pekerja Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

-Headline, Nasional-6 views

JAKARTA-Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan menuai penolakan dari berbagai pihak. Seperti dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menolak dengan tegas terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena memberatkan masyarakat dan bukan solusi menyelesaikan masalah defisit.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, persoalan defisit BPJS Kesehatan yang terus berulang adalah ketidakmampuan BPJS dalam mengelola penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Oleh karena itu, dalam menyelesaikan masalah defisit bukan membebankan rakyat dengan menaikkan iuran. Namun, usulnya, dengan menambah kepesertaan BPJS Kesehatan dan menaikkan besaran iuran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibayarkan oleh pemerintah.

Lebih lanjut, dikatakan Iqbal, pemerintah juga harus memastikan 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD (sesuai ketentuan yang diatur dalam UU Kesehatan) untuk anggaran kesehatan dialokasikan untuk BPJS Kesehatan.

Cash flow anggaran juga harus diperhatikan. Termasuk sistem INA-CBG’s dan kapitasi perlu dikaji kembali, sebab di situ banyak potensi kebocoran dan penyelewengan,” ujar Iqbal dalam keterangannya, Minggu (1/9).

Sebagai bentuk penolakan, KSPI bersama buruh Indonesia akan melakukan aksi yang diikuti 150 ribu buruh di 10 provinsi, pada 1 Oktober 2019. Aksi tersebut digelar di Bandung Jawa Barat, Jakarta, Semarang Jawa Tegah, Surabaya Jawa Timur, Lampung, Batam Kepulauan Riau, Medan Sumatera Utara, Aceh, Kalimantan Timur, dan Gorontalo.

Khusus di Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di DPR RI bersamaan dengan pelantikan anggota DPR RI yang baru. KSPI juga menegaskan, menolak terhadap revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang merugikan hak-hak buruh. Sebagaimana diketahui, pemerintah menginginkan ada perbaikan iklim investasi dengan cara merevisi beleid yang dianggap terlalu kaku serta tidak ramah investasi ini.

Menurutnya, alih-alih melakukan perbaikan investasi, arah revisi adalah untuk menekan kesejahteraan buruh. Misalnya dengan adanya rencana untuk menurunkan nilai upah minimum, mengurangi pesangon, hingga membebaskan penggunaan outsourcing di semua lini produksi. Oleh karena itu, katanya, alasan para pelaku usaha dan pemerintah mendorong revisi UU Ketenagakerjaan dengan alasan untuk mendongkrak investasi adalah hal yang mengada-ngada.

Sementara, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, rencana kenaikan iuran BPJS bukan solusi tunggal untuk dibebankan kepada konsumen. Sebab masih banyak cara lain, seperti relokasi subsidi energi atau menaikkan cukai rokok.

“Sebagian dari subsidi energi yang masih mencapai Rp157 triliun sebagian bisa direlokasi menjadi subsidi BPJS Kesehatan. Atau yang urgen adalah menaikkan cukai rokok secara signifikan, dan persentase kenaikan cukai rokok itu sebagiannya langsung dialokasikan untuk memasok subsidi ke BPJS Kesehatan,” ujar Tulus kepada Fajar Indonesia Network (FIN).

Namun, kata dia, jika pemerintah tetap ngotot tetap menaikkan iuran BPJS Kesehatan, maka YLKI mendesak pemerintah dan manajemen untuk melakukan reformasi total terhadap pengelolaan BPJS Kesehatan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan membuat kinerja keuangan BPJS Kesehatan semakin sehat. Hitungan dia, bila kenaikan iuran yang diusulkannya diberlakukan, maka kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang selama ini defisit bisa berbalik menjadi surplus sebesar Rp17,2 triliun.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut defisit Rp32,8 triliun pada tahun ini. Namun defsit bisa ditekan hingga menjadi Rp14 triliun jika iuranpeserta PBI naik mulai Agustus 2019. “Nah surplus itu bisa menutup defisit pada 2019. Pada tahun ini prediksi defisitnya Rp14 triliun. Sudah ditutup pun masih surplus,” ucap Sri Mulyani.

Adapun Menteri Sri Mulyani mengusulkan kenaikan kelas mandiri I sebesar 100 persen, dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per bulan. Untuk kelas mandiri II dari Rp51 ribu per bulan menjadi Rp110 ribu. Sementara kelas mandiri III dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per bulan. (din/fin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed