Pemkab Majalengka Kecewa bila Embarkasi Haji Berada di Indramayu

Bupati Majalengka Minta Kemenag Lakukan Kajian Lagi, Sudah Siapkan Lahan 10 Hektare

ILUSTRASI

MAJALENGKA-Rencana pembangunan embarkasi haji untuk menunjang keberadaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati mengemuka lagi. Jauh-jauh hari sebenarnya Kabupaten Indramayu menyatakan diri paling siap. Bahkan sudah melewati proses hibah tanah ke pemerintah pusat melalui Kementerian Agama (Kemenag).

Kemarin, Bupati Majalengka Dr H Karna Sobahi MMPd menyatakan kekecewaannya jika akhirnya embarkasi haji jadi dibangun di Indramayu. Menurut Karna, Kemenag perlu melakukan pengkajian lagi terhadap beberapa aspek pembangunan embarkasi.

“Misalnya terkait efisiensi waktu. Kenapa harus dibangun di Indramayu? Kalau ada jamaah haji orang Tasik, masa harus melewati bandara kemudian balik lagi ke Majalengka,” ujar Karna kepada wartawan usai Konfercabsus PDIP di halaman gedung DPC PDIP Majalengka, Selasa (19/2).

Ia berharap Kemenag tidak mencari alasan lain tentang rencana tersebut. Jika sebelumnya ada penolakan atau tidak ada persetujuan dari Pemkab Majalengka, lanjut Karna, mungkin karena belum memiliki kesiapan. “Tetapi itu kan dulu dan saya tidak tahu. Sekarang kan bupatinya baru,” lanjut Karna.

Karna yang pernah menjadi Wabup Majalengka dua periode itu mengaku akan menelusuri kepastian rencana pembangunan tersebut. Ketika Gubernur Jawa Barat dijabat oleh Ahmad Heryawan, sudah disebutkan jika embarkasi haji bakal dibangun di Kabupaten Indramayu dengan anggaran Rp30 miliar. Namun Karna menduga ada alasan lain pembangunan embarkasi di Kabupaten Indramayu.

Kalaupun itu terjadi, lanjut Karna, keberadaan embarkasi di Indramayu sangat tidak efisien. Untuk itu pihaknya akan berupaya mengingatkan Kemenag. Idealnya, kata ia, untuk jamaah dari wilayah timur seperti Semarang, Tegal, Brebes, Banjar,  dan Ciamis, embarkasi harus berada di Majalengka.

“Jadi kalau jamaah itu harus balik lagi dari Indramayu lalu ke Bandara Kertajati, apa efisien? Saya melihatnya soal itu, dan bukan unsur politik. Ketika para jamaah haji datang ke Bandara Kertajati justru diangkut dulu ke Indramayu dan harus balik lagi ke Majalengka,” imbuhnya.

Pemkab Majalengka, sambung Karna, sudah menyiapkan alokasi tanah seluas 10 hektare. Orang nomor satu di Kabupaten Majalengka ini sudah menyampaikan surat permohonan pada Kemenag RI, meski informasinya, Indramayu sudah mengajukan permohonan terlebih dulu.

“Sekarang sudah siap. Didukung dengan Masjid Al Jabar yang lokasinya berdekatan. Sehingga dinilai realistis dan efisien jika dibangun di Babakan, Kecamatan Kertajati, dengan jarak ke bandara hanya sekitar 1 kilometer saja,” ucapnya.

Disebutkan Karna, Kabupaten Indramayu memang telah menawarkan tempat di tiga titik lokasi. Namun pihaknya meyakini pembangunan itu belum final. “Seharusnya pihak berkepentingan itu menyerahkan kepada sistem yang ada,” pungkas Karna.

Penegasan kesiapan Majalengka ini pernah disampaikan Karna saat mendampingi kunjungan Menhub Budi Karya Sumadi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di BIJB Kertajati, Rabu 9 Januari 2019. Waktu itu Karna mengaku siap menghibahkan aset pemkab untuk kebutuhan lahan pembangunan embarkasi.

Embarkasi haji, kata Karna, menjadi peluang tersendiri bagi Kabupaten Majalengka, karena bisa membawa dampak positif bagi kemajuan daerah dan masyarakat di sekitarnya. Embarkasi selain digunakan untuk persinggahan jamaah haji sebelum terbang dan pulang dari Tanah Suci, juga dapat digunakan untuk kegiatan lainnya.

Seperti wisata religi, gedung kegiatan diklat, balai pertemuan, dan lain sebagainya. Sehingga di sekitarnya akan tumbuh aktivitas perekonomian yang mana masyarakat sekitar lokasi akan mendapat manfaatnya.

Saat kunjungan itu, Menhub Budi Karya Sumadi memang  menyarankan agar keberadaan embarkasi nantinya tidak jauh dari lokasi bandara. Menhub sendiri lebih condong agar embarkasi haji didirikan di wilayah Kertajati atau di Cirebon. “Kalau saya pribadi di Kertajati atau di Cirebon. Yang jelas tidak jauh dari sini (dari BIJB Kertajati),” kata Budi.

Terkait pendirian embarkasi, paling tidak dalam lima bulan ke depan sudah siap dibangun. “Saya dan gubernur ini sama-sama arsitek. Kita lihat saja lima bulan lagi. Sebelum musim haji itu sudah berdiri,” ungkap Menhub Budi.

Gubernur Ridwan Kamil mengatakan ada usulan yang masuk dari daerah yang menginginkan agar didirikan embarkasi haji di wilayahnya. Semua itu sedang dalam kajian dan belum diputuskan. Beberapa usulan antara lain di Majalengka atau dekat Kertajati. Ada juga bangunan eks aset Pemprov Jabar yang saat ini dikelola Pemkot Cirebon. Yakni bangunan eks asrama haji atau lebih dikenal sebagai gedung Pusdiklatpri. (ono/azs)