Penertiban PKL Terkendala Dana, Trotoar Alun-alun Arjawinangun Semrawut

Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) berjualan di trotoar Alun-alun Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Kondisi ini dikeluhkan para pejalan kaki. FOTO:ADE GUSTIANA/RADAR CIREBON
Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) berjualan di trotoar Alun-alun Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Kondisi ini dikeluhkan para pejalan kaki.FOTO:ADE GUSTIANA/RADAR CIREBON

CIREBON-Keberadaan trotoar di Alun-alun Arjawinangun Kabupaten Cirebon kondisinya semrawut. Walaupun dipaksakan, sulit bagi pejalan kaki mendapatkan haknya. Pasalnya, lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) menguasai sepanjang trotoar bunderan Alun-alun tersebut.

Pantauan Radar Cirebon, lokasi Alun-alun berada di pusat keramaian. Sekelilingnya, merupakan pusat pendidikan anak-anak usia dini hingga sekolah menengah pertama. Beberapa meter dari lokasi, terdapat pasar Desa Junjang yang setiap harinya ramai dikunjungi.

Tempatnya yang strategis, membuat PKL semakin menjamur mendiami tempat yang bukan peruntukkannya. Beberapa kendaraan yang melintas, seringkali tersendat akibat jejeran kendaraan yang diparkirkan masyarakat di bahu jalan, ketika membeli jajanan di PKL sekitar alun-alun.

Saat dikonfirmasi masalah kesemrawutan PKL di desanya, Kepala Desa Arjawinangun Abdullah mengatakan, rencana penertiban terkendala oleh dana. Pihaknya, baru akan menertibkan para pedagang, menunggu anggaran. “Alun-alun hanya mengurus kebersihannya saja di BUMDes. Pengennya sih ditertibkan, cuma belum ada dana, nunggu anggaran,” paparnya kepada Radar Cirebon.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Duloh itu mengatakan, akar masalah dari semrawutnya Alun-alun Arjawinangun, adalah karena kurang pedulinya pedagang terhadap dampak di sekitarnya. Dirinya merasa bimbang dan bingung, karena jika penertiban secara paksa dilakukan, maka akan terjadi benturan antara pedagang dan pemerintah desa.

“Berantakan, orang jualannya semaunya sendiri. Dibenahin juga susah. Bingung, kalau itu (ditertibkan, red) ya benturan saya tuh. Itu juga pernah dirapihkan semua, pada saat ada acara. Selesai acara, pada masang lagi, jadi ya susah,” keluhnya.

Abdullah memaparkan, sebisa mungkin akan menghindari permasalahan dengan pedagang. “Keinginan pemerintah desa sih seperti itu (dirapihkan, red). Cuma terkadang salah paham di pedagang karena saking banyaknya dan bertumpukan,” jelasnya.

Diakuinya, usai sebagian alun-alun selesai ditata, namun pedagangnya langsung protes. “Masa setiap hari harus berselisih paham terus sama pedagang,” katanya.

Salah satu warga, Hendi mengaku, haknya sebagai pengendara atau ketika berjalan kaki di sekitar alun-alun, merasa dirampas dengan keberadaan PKL yang tidak memperhatikan tempat. Hendri berharap keseriusan dan ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan susuai undang-undang yang berlaku.

“Sesuai aturan saja harusnya bagaimana. Kalau seperti itu kan jelas merugikan pejalan kaki dan juga pengendara yang lewat karena seringkali banyak motor berjejer yang parkir di bahu jalan. Kita mengharapkan ketegasan dan keseriusan pemerintah daerah dalam menegakkan aturan yang berlaku,” tukasnya. (ade)