8-14 Oktober, Pentingkah Annual Meetings Bank Dunia-IMF 2018 di Bali?

Menkeu SMI bersama Menteri Kemaritiman, Gubernur Bank Indonesiadan Managing Director (MD) IMF Lagardeikut berpartisipasi dalam acara Coral Replanting di Taman Terumbu Karang Nusa Dua Bali. (7/10) (foto Kemenkeu)

Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF pada 2018 yang akan diselenggarakan pada 8-14 Oktober 2018 di Nusa Dua, Bali. Seberapa penting perhelatan skala dunia ini bagi Indonesia?

Hubungan Indonesia dan IMF sempat buruk saat Dana Moneter Internasional ini memberikan dana talangan krisis keuangan Asia pada 1998. Namun dengan perhelatan tahunan IMF justru diadakan di Indonesia apakah itu menunjukkan babak baru hubungan IMF dan Indonesia?

Yang pasti, hubungan IMF dan Indonesia itu tidak terkait komitmen utang, jawab juru bicara Tim Persiapan Penyelenggaraan Annual Meetings 2018, Devy Listya.

“Indonesia dipilih karena dipercaya sebagai negara yang ekonominya sustainable, memiliki daya tahan terhadap krisis, berhasil melakukan reformasi, structural reform dan juga dinilai negara yang indah, kaya akan kebudayaan dan juga memiliki stabilitas keamanan dan politik,” papar Devy Listya.

Hal tersebut diafirmasi oleh ekonom BCA David Sumual yang mengatakan bahwa penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah tahun ini adalah sebagai “pengakuan lembaga dunia” untuk stabilitas keamanan, politik dan ekonomi Indonesia.

Pertemuan IMF-WB dilakukan setiap tahun pada awal Oktober di kantor pusat IMF-WB di Washington DC, AS, setiap tahun selama dua tahun berturut-turut. Di tahun ketiga, pertemuan akan dilangsungkan di negara anggota terpilih.

Indonesia dipilih menjadi tuan rumah pertemuan IMF-WB pada Oktober 2015 di Peru yang akan dihadiri delegasi dari 189 negara.

Banyak angka yang beredar mengenai biaya penyelenggaraan pertemuan ini, dilaporkan berkisar dari Rp1 hingga Rp6 triliun.

Namun menurut Devy Listya, anggaran untuk pertemuan ini sebesar sekitar Rp800 miliar dan bisa berhasil ditekan hingga Rp500 miliar. Angka yang masih cukup besar untuk ekonomi Indonesia.

Meski begitu, pemerintah juga optimistis bahwa acara tersebut dapat mendatangkan manfaat ekonomi yang tak kalah banyak untuk Indonesia.

“Dengan asumsi jumlah tamu 18.000 dikali tujuh hari waktu di Bali dikali rata-rata pengeluaran sebesar Rp5 juta saja estimasi belanja wisatawan sudah Rp630 miliar,” ungkap Devy.

Selain itu dikatakan Devy bahwa Indonesia juga akan mendapatkan manfaat jangka menengah lewat seminar atau negosiasi yang terjadi di Bali.

Indonesia juga dapat transfer of knowledge lewat pertemuan itu seperti bagaimana suatu negara berhasil menetapkan pajak di sektor ekonomi digital, yang dapat segera diterapkan di Indonesia.

Pemerintah juga akan menawarkan investasi sebesar US$42 miliar atau sekitar Rp630 triliun selama pertemuan di Bali.

Namun apakah target itu masuk akal mengingat pertemuan IMF bukanlah sebuah pameran perdagangan?

Ekonom David Sumual tak menampik hal itu, namun dia juga menjelaskan bahwa pertemuan itu dapat dijadikan sebagai “ajang perkenalan untuk memperkenalkan bahwa Indonesia memiliki proyek-proyek yang bisa digarap ke depannya.”

“Dan ini kan banyak pebisnis, investor juga yang datang yang mungkin nanti akan tertarik dan melihat kondisi Indonesia sebenarnya,” ujar David.

Di sisi lain, pemerintah berencana untuk menunda pembangunan sebagian proyek infrastruktur untuk menekan defisit transaksi berjalan (current account deficit), sedang infrastruktur adalah pemikat bagi penanaman modal asing (foreign direct investment).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah akan memastikan momentum akan tetap berjalan dengan membangun infrastruktur yang benar-benar penting yang terus mendukung pertumbuhan dan menunda infrastruktur yang bisa ditunda yang tidak akan secara langsung mempengaruhi pertumbuhan.

“Ini respons jangka pendek sambil kita mengelola isu yang sifatnya fundamental seperti daya saing, porduktivitas,” kata Sri Mulyani dalam wawancara eksklusif dengan BBC News Indonesia.

“Dalam hal ini tidak ada kontradiksi, yang ada penyesuaian yang untuk mencari keseimbangan antara menjaga momentum pertumbuhan ekonomi terus berjalan, sustainability dari perjalanan pertumbuhan ekonomi itu sendiri dengan keinginan untuk menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi. Dan itu selalu dilakukan dengan policy mix,” imbuhnya. (*)