PKS Minta Program Kartu Nikah Sebaiknya Dibatalkan

Nasional
kartu-nikahIlustrasi-Kartu Nikah

JAKARTA–Kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan kartu nikah sebagai pelengkap buku nikah, terus dikritik. Sebagian besar kritik yang dialamatkan ke institusi yang dipimpin Lukman Hakim Saifuddin itu tak lepas dari masalah anggaran. Sebab, kebijakan ini dinilai sebagai langkah pemborosan.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Jazuli Juwaini menyarankan agar Kemenag membatalkan kebijakan pembuatan kartu nikah. Karena, dari sisi kegunaan kartu nikah tak menambah fungsi dan manfaat lebih. “Kartu nikah jelas pemborosan anggaran karena ternyata sifatnya tambahan buku nikah, bukan menggantikan,” kata Jazuli dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Jazuli mempertanyakan langkah Kementerian Agama membuat kartu nikah untuk apa? Jika hanya sebagai bukti seseorang sudah nikah, maka hal tersebut sudah tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selain itu, database administrasi kependudukan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga sudah mencatat yang bersangkutan kawin dengan siapa.

Karena itu, Jazuli menilai kebijakan kartu nikah yang dikeluarkan Kemenag itu tidak menambah manfaat, dan tidak ada penambahan fungsi, karena fungsinya sudah ada di buku nikah, dan KTP atau dokumen administrasi kependudukan (Adminduk). “Saya anggota Panja Undang-Undang Adminduk tahun 2006, semangatnya saat itu adalah terwujudnya single identification number dengan hanya satu kartu saja yang memuat banyak informasi. Bukan banyak kartu untuk jenis informasi yang sama,” ucapnya.

Dikatakan Jazuli, alasannya untuk membangun sistem informasi manajemen pernikahan, pemerintah semestinya menguatkan sistem koordinasi dan pelayanan publik lintas kementerian dalam membangun sistem daring.

Dia menilai, tidak perlu masing-masing kementerian membuat kartu sendiri-sendiri. Karena, itu dilakukan bukan kerja sistem, tapi kerja sendiri-sendiri. Anggota Komisi I DPR RI itu meminta Pemerintah mengambil kebijakan yang efektif dan efisien, terkait kartu-kartu yang bersifat administratif. Tujuannya agar sejalan dengan amanat UU Adminduk.  “Jangan malah menimbulkan pemborosan dan kemubaziran. APBN kita terbatas, sementara program-program prioritas kesejahteraan rakyat masih sangat banyak yang tidak masuk dalam anggaran,” pintanya.

Jazuli menilai, lebih baik Kemenag mengalokasikan anggaran pencetakan kartu nikah untuk kesejahteraan guru-guru agama, di madrasah-madrasah dan pesantren-pesantren, serta untuk kesejahteraan penghulu dan penyuluh agama. Sebelumnya, Kementerian Agama secara resmi meluncurkan kartu nikah sebagai pelengkap buku nikah pada 8 November 2018. Kementerian Agama menargetkan satu juta kartu nikah bisa disebarkan untuk pasangan yang baru menikah pada 2018, dan untuk pasangan yang sudah menikah, suplai kartu nikah dilakukan bertahap.

Peluncuran itu ditandai dengan beroperasinya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) berbasis web dan kartu nikah. Simkah berbasis web merupakan direktori data nikah yang terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri, dan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) Kementerian Keuangan.

Kementerian Agama memastikan, keberadaan Kartu Nikah bukanlah pemborosan atau penghamburan uang negara. Misalnya biaya pencetakan Kartu Nikah tahun 2018 relatif murah, yaitu Rp680 juta untuk satu juta kartu. Kemenag juga menjelaskan bahwa pengadaan Kartu Nikah bukan program dadakan, melainkan sudah melalui mekanisme persetujuan DPR sebelum pagu anggaran tahun 2018 ditetapkan. (rba/fin)