oleh

Rebut Jabatan, Edi dan Fitria Sama-sama Lapor DPP PDIP

-Kota Cirebon-104 views

CIREBON-Edi Suripno sepertinya tak rela. Satu-satunya peluang mendapatkan kedudukan di lembaga legislatif, berusaha dimaksimalkan. Ia berusaha merebut posisi ketua fraksi, karena gagal mendapat kepercayaan DPP sebagai wakil ketua DPRD.

Kalau ini gagal juga. Periode ini, bakal jadi kali perdana Edi menjadi anggota dewan biasa. Mengingat sejak awal kiprahnya di parlemen, ia tak pernah keluar dari komposisi pimpinan DPRD. Sampai Selasa (10/9), Edi bersikukuh tetap meminta Sekretariat DPRD melakukan validasi Surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tentang komposisi Fraksi PDI Perjuangan.

Surat nomor 004/EKS/DPC/IX/2019 tertanggal 8 September 2019 tersebut ditengarai menyalahi aturan partai. “SK DPP belum terbit. Yang terbit itu baru SK mengenai wakil ketua DPRD,” ujar Edi, kepada Radar, Selasa (10/9).

Menurutnya, rapat pleno DPC PDIP tanggal 8 September 2019 tidak bisa dijadikan dasar untuk menentukan komposisi personalia Fraksi PDIP masa bakti 2019-2024. Sebab, acuannya tetap ke SK DPP. Aturan yang dimaksud Edi ialah Peraturan PDI Perjuangan 27/2019 pasal 18 ayat 2. “Sekretariat saya minta validasi ulang. Ini Terkait aturan partai yang tidak diindahkan DPC,” tegasnya.

Dikatakan dia, usulan fraksi yang disampaikan ke DPP se-Indonesia. Sehingga butuh waktu yang tidak sebentar. Atas persoalan ini, Edi mengaku akan menyampaikannya ke DPP.  Di lain pihak, Sekretaris DPC PDIP, Imam Yahya mengakui untuk penentuan fraksi memang kewenangan DPP. Tapi saat turun surat penetapan DPRD, ternyata tidak dibarengi surat penetapan fraksinya. Inilah yang menjadi alasan mengapa DPC membuat rapat menentukan formasi fraksi. “Jadi masalah ini tergantung DPP, bisa tetap atau bisa berubah, karena itu murni kewenangan DPP,” kata Imam.

Terkait terpilihnya Cicip, Imam menyebut, keputusan itu didasari hasil rapat pleno. Dalam pembahasan berkembang meski sebelumnya ketua DPC memprioritaskan personalia fraksi juga berasal dari unsur ketua, sekretaris dan bendahara (KSB). “Nama Cicip ini muncul karena dinamika rapat yang berkembang malam itu,” kata Imam.

Tidak munculnya nama Edi Suripno, kata dia, juga karena diskusi rapat itu berkembang. Konsepnya, pengurus DPC memberikan tanggapan terkait komposisi fraksi ini.

Sebelumnya, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon, Fitria Pamungkaswati menjelaskan, komposisi fraksi telah ditetapkan lewat Rapat DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon. Keputusan diambil lewat musyawarah mufakat. Bukan keputusan sepihak. Bahkan sebelum rapat pihaknya sudah berkonsultasi dengan DPD PDI Perjuangan Jawa Barat. “Hasil konsultasi itu makanya malamnya kita rapat. Kita konsultasinya dengan ketua DPD,” kata Fitria.

Soal Peraturan PDI Perjuangan 27/2019, Fitria membenarkan bahwa wakil ketua pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi awalnya memang diatur DPP. Namun setelah mengambil keputusan DPP PDIP ternyata SK yang diterima hanya wakil ketua DPRD. Sedangkan fraksi dikembalikan lagi ke DPC dan itu disampaikan oleh DPP. “Memang tidak ada SK dari DPP tentang komposisi fraksi,” ucapnya.

Terkait susunan fraksi, Fitira mengaku DPC sudah mengusulkan nama enam orang. Tetapi DPP hanya mengirimkan SK wakil ketua DPRD.

Atas protes yang dilakukan Edi, Fitria mengaku langsung melaporkan ke DPP dan DPD. Selanjutnya dia menunggu respons DPD dan DPP. “Kalau memang harus diganti ya bisa kita ganti. Hanya saja sementara ini masih berproses  sambil menunggu hasil DPD dan DPP,” tandasnya. (abd)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed