Sastra Postcolonial II

Oleh: Fathan Mubarak

FATHAN-MUBARAK-BRO

Thomas Babington Macaulay. Lahir pada tahun 1800 dari orang tua yang aktivis anti-perdagangan budak Inggris di Hindia Barat, Lord Macaulay—demikian ia kelak lebih akrab disapa dalam perbincangan sejarah pergerakan di India, dikenal awas dan cerdas. Ia telah mulai menulis puisi di usia delapan tahun sebelum akhirnya menjadi pengacara dan sejarawan.

Buku 4 jilidnya tentang sejarah Inggris konon terjual lebih dari 26.000 copy dalam waktu kurang dari sepuluh minggu. Buku tersebut telah juga diterjemahkan ke hampir seluruh bahasa-bahasa di benua Eropa. Namun namanya sebagai satu penanda jaman, memang lahir dari karir politik yang cemerlang (setidaknya bagi publik Inggris dan beberapa imperial Eropa lainnya).

Antara tahun 1834 hingga 1838, Macaulay tinggal di Calcutta sebagai Supreme Council for India (setara wakil Gubernur Jenderal dalam sistem pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia). Ia memerintah dengan kebijakan Minute on Education-nya yang oleh dunia diakui sebagai penghubung peradaban Barat dan Timur di India. Dalam rentang itu, ia sekali waktu memberi pernyataan penting di hadapan parlemen Inggris. Berikut kutipan yang saya terjemahkan dengan agak serampangan:

            “Kita harus membentuk satu kelas yang dapat menjembatani kita dengan jutaan orang di tanah jajahan. Kita harus membentuk satu kelas di mana mereka India dalam darah dan warna, namun Inggris dalam rasa, pendapat, moral, dan kecerdasan.”

Lepas dari kepentingan politik Inggris atas koloninya, Macaulay menganggap Minute on Education sebagai misi moral dan peradaban. Ia menyatakannya pada 2 Februari tahun 1835. Tahun di mana di sini, pemerintah kolonial Belanda justru tengah bersemangat menghabisi kaum Paderi setelah beberapa saat sebelumnya berhasil melumpuhkan pembangkangan sipil Diponegoro di Jawa. Bangsa Indonesia masih harus menunggu enam puluh empat tahun lagi bagi kemunculan T. Ch. van Deventer dan politik etis yang dirintisnya.

Tapi di negara independen India yang njebrol dari rahim paruh kedua abad ke-20 itu, nama Macaulay telah menjadi lambang bagi penyakit kolonialisme. Ia, beserta sistem pendidikan Inggris yang dibawanya, menjadi keliru karena telah memproduksi generasi India yang tidak ngindiani.

Sastra India klasik sendiri tergusur oleh para penulis yang menyebut dirinya sebagai generasi Uniquely Indian Eurocentrism—serupa nalar angkatan dan pembabakan dalam sejarah sastra Indonesia. Kebijakan Minute on Education pun, ini juga persis seperti yang terjadi di Hindia Belanda sejak pencanangan politik etis pada tahun 1899, telah melahirkan problem identitas.

Patut dicatat, biner yang membagi dunia menjadi Barat dan Timur secara stabil dan senantiasa bersitegang sebagaimana dalam Orientalisme Edward Said, misalnya, yang kemudian turut menguatkan basis epistemologi Hasan Hanafi dalam menyusun oksidentalisme, sudah tidak lagi memadai. Sebab, telah ada ruang “antara” yang sebenarnya justru menjadi corak pokok masyarakat postcolonial.

Homi K. Bhabha selaku arsitek gagasan ini menyebutnya sebagai third space. Di sana, di ruang ketiga yang terus bergejolak dan penuh benturan-gesekan itu, atmosfer kebudayaan dipenuhi oleh semangat mimikri.

Dalam studi postcolonial, mimikri memiliki pengertian yang tak ajek. Ia senantiasa merujuk pada satu konsep yang furu’iyah. Jacques Lacan, lewat esai The Line and The Lightyang ditulis pada tahun 1964, menganggap mimikri serupa yang “exactly like the technique of camouflage practised in human warfare”.

Berbeda dari Lacan dengan teknik kamuflasenya, Frantz Fanon, empu kritik kolonial modern yang juga seorang psikiater, penulis drama dan pejuang kemerdekaan Aljazair, mengindentifikasi mimikri sebagai hasil kolonisasi yang mengasingkan kaum terjajah dari tradisi/identitasnya dan memaksa mereka beradaptasi dengan budaya dan perilaku penjajahnya.

Fanon lebih lantang. Namun saya agak keberatan dengan istilah “memaksa” yang dipakainya. Sebab mimikri, dengan merujuk pada “teks-teks” yang diproduksi ruang antara, tidak hanya melanda kalangan yang menjadi bagian dari mesin kolonial dan terlumat sistem, melainkan semua pikiran-pikiran inklusif yang percaya bahwa kebajikan bisa datang dari mana saja. Konsep hegemoni gramsci agaknya lebih masuk akal: selain keterpaksaan, adaptasi-adaptasi dilakukan juga dengan penuh sukarela.

Tapi kata adaptasi selalu mengandaikan keadaan yang tak presisi. Adaptasi adalah adaptasi. Akan selamanya bukan berupa kloning dan fotokopi. Karenanya, third space telah muncul menjadi entitas budaya tersendiri yang penuh dengan ambiguitas dan ambivalensi.

Subyek-subyek di sana menjadi pelintas batas secara ontologis dan epistemologis di hadapan “yang lama” dan “yang baru”, “yang dalam” dan “yang luar”, yang “akrab” dan “asing”, dengan garis batas yang tak pernah jelas. Di ruang ketiga tersebut, berlangsunglah proses penulisan ulang identitas para terjajah dengan menjadi hibrida. “White, but not quite”, kata Bhabba.

Dan Marah Rusli adalah “pribumi asli” dari wilayah third space yang konfliktual tersebut. Roman Siti Nurbaya yang populer juga di Malaysia itu pun banyak mengetengahkan ambiguitas dan ambivalensi—satu keadaan yang dalam eksplorasi kemudian, membuat pendapat Prof. Faruk tampak meragukan. (*)

*Direktur RK Press, tinggal di Rumah Kertas