Sepakat Korya Ibu Kota Inbar

Komisi-1-Sepakat-Kroya-Calon-Ibu-Kota-Kabupaten-Inbar1
SEPAKAT: Komisi 1 saat mendengar ekspose hasil kajian calon lokasi ibu kota Inbar dari Tim LPPM Unpad Bandung oleh tim Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Indramayu, Selasa (16/7). FOTO PPKIB FOR RADAR INDRAMAYU

INDRAMAYU – Kepastian letak calon ibu kota daerah persiapan Kabupaten Indramayu Barat (Inbar) semakin menunjukkan titik terang. Itu setelah, Komisi 1 DPRD Kabupaten Indramayu mendengar ekspose laporan akhir hasil kajian calon lokasi ibu kota daerah persiapan Kabupaten Inbar dari Tim Lembaga Penelitan dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Selasa (16/7).

Hasilnya, Komisi 1 sepakat mengerucutkan satu dari tiga nama yang direkomendasikan yakni Kecamatan Kroya sebagai lokasi pusat pemerintahan calon ibu kota daerah persiapan Kabupaten Inbar. “Kami mendukung seluruh hasil kajian dan sepakat Kecamata Kroya menjadi calon lokasi ibu kota daerah persiapan Kabupaten Inbar,” kata Wakil Ketua Komisi 1 Ibnu Rimansyah.

Bertempat di ruang Komisi 1, pemaparan disampaikan Tim Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Indramayu yang terdiri dari Asisten Pemerintahan (Asda I) Jajang Sudrajat, Kabag Otda Edy Kusnaedi, Kabag Hukum Ali Fikri, serta Kasubag Penataan Daerah.

Hadir pula jajaran pengurus Panitia Pembentukan Kabupaten Indramayu Barat (PPKIB) serta mantan Ketua Panitia Khusus DPRD Kabupaten Indramayu dalam rangka permohonan persetujuan pembentukan calon daerah persiapan Kabupaten Inbar, Muhaemin.

Menurut Ibnu Rimansyah, hasil kajian dari para ahli serta akademisi Unpad Bandung itu telah menjawab keingintahuan Komisi 1 terkait hasil rekomendasi Pansus yang saat ini sudah dibubarkan. Di mana sebelumnya, Pansus merekomendasikan tiga wilayah kecamatan yaitu Kroya, Gabus Wetan dan Haurgeulis sebagai calon lokasi ibu kota daerah persiapan Kabupaten Inbar.

“Karena Pansus sudah bubar, maka hasilnya bisa dilaporkan ke Komisi 1 sebagai salah satu alat kelengkapan dewan. Karena tidak semua angota komisi terlibat di Pansus, makanya kami panggil semuanya yang berkepentingan silahkan ekspos. Hasilnya bagus, detail,” terangnya.

Ibnu juga memberikan apresiasi terhadap hasil kajian yang mengurai pemetaan indikasi pengembangan kawasan di wilayah Inbar. Misalnya wilayah Kecamatan Sukra dapat dikembangkan menjadi kawasan industri lantaran dekat dengan pelabuhan internasional dan PLTU I dan II.

Kecamatan Kandanghaur berpotensi menjadi kawasan sentra perikanan, pertanian, kuliner, dan wisata budaya Pantura. Kecamatan Gabus Wetan pengembangan kawasan pendidikan, Kecamatan Haurgeulis menjadi pusat perdagangan dan jasa.

Sementara, Kecamatan Kroya selain sebagai pusat pemerintahan juga bisa dijadikan kawasan ekonomi penunjang Jawa Barat karena posisinya dekat dengan akses Tol Cipali dan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Majalengka.

Ditambahkan anggota legislatif dari Partai Golkar ini, Komisi 1 akan menyampaikan hasil ekspose kepada pimpinan dewan untuk selanjutnya mengagendakan sidang paripurna penandatangan persetujuan bersama DPRD dan bupati tentang pembentukan calon daerah persiapan Kabupaten Inbar.

Rencananya, sidang paripurna penandatangan persetujuan bersama ini diagendakan pada Senin (22/7) mendatang. “Insya Allah tanggal 22 nanti sidang paripurna penandatanganan persetujuannya,” ungkap Ibnu Rismansyah.

Sementara itu, pengurus PPKIB Iman Budi Santoso didampingi Rd Daniar AS dan Suparto mengaku bersyukur atas keputusan Komisi 1 yang menerima hasil kajian tim LPPM Unpad Bandung.

Perjuangan selanjutnya adalah mendorong terbitnya penandatangan bersama DPRD Kabupaten Indramayu dengan Bupati Indramayu soal pembentukan calon daerah persiapan Kabupaten Inbar. “Mudah-mudahan pada tanggal 22 bulan Juli ini sudah diparipurnakan dan terbit persetujuan bersama DPRD dengan bupati Indramayu,” harapnya.

Setelah persyaratan adminstrasi lengkap, dokumen pembentukan Kabupaten Inbar dikirim ke Pemprov Jawa Barat dengan menindaklanjuti persetujuan bersama DPRD Provinsi Jabar. “PPKIB akan terus mengawal dan memberikan kontribusi untuk proses selanjutnya sampai ke Depdagri,” tegasnya. (kho)

Berita Terkait