oleh

Soal BPJS, Sekda Sebut Masih Validasi Data 166 Ribu Peserta KIS yang Dinonaktifkan

CIREBON-Untuk kali kedua, rapat koordinasi lintas sektoral penanganan 166 ribu peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dinonaktifkan BPJS Kesehatan belum juga ditemukan solusi dan hasilnya, Kamis (5/9). Rakor masih berkutat kepada rekonsiliasi data yang dimiliki antar sektor.

Sekda Kabupaten Cirebon Drs H Rahmat Sutrisno MSi kepada Radar Cirebon mengatakan, rapat koordinasi kali ini belum juga menemukan hasil atau solusi. “Rapatnya kita masih dalam rangka rekonsiliasi data BPJS, Dinsos, Dinkes dan Disdukcapil, baru sebatas itu,” ujarnya.

Pihaknya memastikan, akan memperjuangan jika memang hasil validasi dan verifikasi ada warga miskin yang dinonaktifkan. “Masih 166 ribu, tapikan kita perlu verifikasi dan validasi, barangkali dari 166 masih ada yang orang miskin dan harus kita perjuangkan untuk dilaporkan ulang ke Kementerian Sosial,” tuturnya.

Begitupun dengan anggaran. Rahmat belum bisa memastikan berapa anggaran yang disiapkan dalam penanganan KIS yang dinonaktifkan BPJS. “(Anggaran, red) nanti dibahas, makanya Bappelitbangda dan BKAD kita undang sehingga nanti dipersiapkan buat anggarannya. Kita akan rapat terus lalu nanti hasilnya apa tergantung pembicaraan teman-teman,” tuturnya.

Kepala BPJS Kabupaten Cirebon Ansharudin mengatakan pihaknya masih dalam tahap rekonsiliasi data. “Kami harus memadankan data antara data PBI APBD kemudian data penerima PKH, dan penerima BPNT. Kemudian kami akan mencoba antara PBI APBD dengan PBI APBN karena masih ada kemungkinan itu ganda,” ungkapnya.

Data ganda antar program sosial dari pemerintah, menurut Andharudin, perlu diluruskan. “Nanti semua akan diiriskan apakah penerima PKH sudah menerima BPJS apa belum, penerima BPNT sudah menerima BPJS apa belum. Apakah itu sudah masuk data BDT apa belum, ini akan kami olah kedepan,” ujarnya.

Dikatakan Anharudin, instansinya pekan depan akan kembali melakukan rapat koordinasi dengan Pemkab Cirebon lebih kepada proses verifikasi dan validasi data. “Minggu depan akan kita lanjutkan rapat lagi. Kalau Minggu depan data lengkap itu akan dibicarakan terkait proses verifikasi dan validasi,” ujarnya.

Dijelaskan Anshorudin , saat ini salah satu kendala penanganan KIS yaitu tidak validnya NIK para peserta KIS dalam BDT.

“Data BDT harus benar-benar valid sehingga tidak salah sasaran. Sekarang masalahnya masih ada yang masuk BDT orang miskin tetapi NIKnya tidak valid, kemungkinan bisa berubah (peserta KIS yang dinonaktifkan, red). Kalau itu ganda maka tadi Pak Sekda minta supaya PBI APBD yang sekarang  298 karena memang itu ganda itu akan didrop,” bebernya. (den)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed