oleh

Tidak Patuh, Progam BPJS Ketenagakerjaan Perusahaan Bisa Sanksi Pidana

-Headline, KomBis-65 views

CIREBON – Dalam menegakan kepatuhan perusahaan, serta sebagai bentuk realisasi kegiatan sinergitas antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, kegiatan Pembinaan Kepatuhan Program BPJS Ketenagakerjaan Perusahaan Belum Daftar dilakukan. Bertempat di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, kegiatan tersebut berlangsung kemarin (11/9).

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cirebon, Multanti mengatakan, pada kegiatan itu, ada 14 perusahaan yang diundang, namun hanya tujuh yang hadir dan mengikuti program pembinaan kepatuhan. Pada kesempatan itu, dilakukan sosialisasi mengenai program BPJS Ketenagakerjaan.

“Forum group discuccion ini kami gelar guna mengetahui keterbukaan masing-masing perusahaan atas kendala apa yang menyebabkan belum mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Dalam pembinaan kepatuhan perusahaan ini, kategori perusahaan yang tidak patuh, yakni antara lain yang mendaftarkan sebagian, seharusnya wajib tapi belum mendaftar, dan menunggak iuran. Untuk perusahaan yang wajib namun belum daftar, secara operasional pihaknya memiliki pemberi kerja dan pekerja, serta ada kegiatan yang jelas tapi belum mendaftarkan.

Dengan adanya perusahaan yang tak patuh ini, pekerja jelas dirugikan dari sisi jaminan hari tua maupun jaminan pensiun. Saat terjadi risiko misalnya, otomatis tidak bisa mendapatkan penyegeraan dalam penanganan. Pihaknya berharap, seluruh perusahaan yang ada di Kota Cirebon bisa patuh.

Karena berbicara perlindungan jaminan sosial, menjadi hak seluruh tenaga kerja. “Kami tentu berharap, jangan sampai mendapatkan sosialisasi dengan pembinaan kepatuhan di Kejaksaan Negeri. Kami berharap dari berbagai sosialisasi yang telah diberikan, para perusahaan sudah turut serta dan mematuhinya,” harapnya.

Sementara itu, Plt Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Alwie SH MH mengungkapkan, dalam upaya meningkatkan kepatuhan semua stakeholder terkait perlu ikut terlibat aktif. Dalam PP No 86 tahun 2013 sendiri, akan diberikan sanksi administratif.

Misalnya, ada perusahaan yang tidak patuh, maka ketika mereka akan mengajukan perpanjangan SIUP akan ditangguhkan, karena proses perlindungan ketenagakerjaan belum tuntas. “Ada sanksi pidana dan administratif,” jelasnya.

Forum Group Discussion yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon kemarin (11/9) pun, menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pengawalan bersama konsep perlindungan seluruh masyarakat dalam konteks perlindungan.

Sehingga, tidak ada lagi tenaga kerja yang tak dalam perlindungan. Melalui Forum Group Discussion tersebut, diharapkan perusahaan dapat melihat BPJS sebagai sebuah kewajiban.

“Saat Forum Group Discussion tidak bisa memberikan efek baik, maka akan ada tindakan hukum yang dilakukan. Tahapannya, setelah sosialisasi ini ada pendaftaran pemungutan iuran. Jika masih ada yang belum mematuhi, maka akan kami tindak. Salah satunya dengan mengunjungi langsung ke lokasi perusahaan,” pungkasnya. (apr/adv)

News Feed