Transkrip Lengkap Debat Capres-Cawapres Pilpres 2019 Segmen Lima

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah selesai menggelar debat perdana calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019) pukul 20.00 WIB.

Debat ini diikuti oleh pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma’ruf Amin dan pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Pada debat perdana kali ini merupakan satu dari lima rangkaian debat yang akan dilaksanakan sesuai dengan amanat UU No 7/2017 tentang pemilu. Debat dengan durasi 90 menit ini terbagi dalam enam segmen yang dipandu oleh moderator Ira Koesno dan Imam Priyono.

Berikut transkrip lengkap Debat Capres-Cawapres Pilpres 2019 segmen lima:

Saling Bertanya Antarkandidat
Tema: Korupsi dan Nepotisme

Prabowo Bertanya, Jokowi Menjawab

Pertanyaan Prabowo: Kita mengetahui bersama bahwa masalah korupsi dan konflik kepentingan ini sangat erat hubungannya. Saya ingin bertanya bagaimana pandangan bapak tentang konflik kepentingan ini.

Apakah bapak bisa meyakini dan menjamin bahwa pejabat-pejabat yang bekerja untuk bapak benar-benar tidak memiliki kepentingan pribadi atau kelompok atau bisnis dalam kebijakan-kebijakan yang diambil terutama dalam impor-impor beras gula dan komoditas komoditas yang sangat dirasakan merugikan petani- petani kita?

Jawaban Jokowi: Pertama, saya akan mulai dari saya, Pak Prabowo. Saya ini tidak memiliki beban-beban masa lalu, sehingga enak dalam memberikan perintah-perintah, tidak ada kepentingan-kepentingan pejabat yang kami angkat. Kalau memang ada dan bapak memiliki bukti-bukti yang kuat, dilaporkan saja pak polisi, laporkan saja ke KPK, laporkan saja ke Kejaksaan, kalau memang ada buktinya.

Tetapi bahwa pemerintah kami ingin, ingin semuanya sederhana, semuanya mudah, seperti yang telah kita bangun yaitu online single submission sebagai contoh. Dengan online single submission ini yang dulunya kalau orang ingin mencari izin sampai bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan, bertahun-tahun, izin sekarang, bapak sebagai pengusaha, coba ke online single submission, coba bapak datang.

Bapak tunggu dua jam, bisa langsung memulai usaha. Inilah yang kita lakukan yaitu memperbaiki sistem sehingga peluang untuk terjadinya korupsi tidak ada, ada transparansi di situ, ada keterbukaan di situ, ada manajemen pengawasan yang ketat, management control, kalau bapak memiliki bukti-bukti kuat, silakan dilaporkan.

Tanggapan Prabowo: Pak Jokowi yang saya hormati, yang membingungkan kami adalah, di antara menteri-menteri bapak itu berseberangan, ada yang mengatakan produksi persediaan beras cukup, tapi ada lagi yang mau impor beras, jadi ini yang membingungkan kami, jadi kami bertanya kepada bapak.

Jadi bagaimana pejabat yang bapak angkat, termasuk, Dirut Bulog, Pak Buwas [Budi Waseso] mengatakan bahwa cukup, kemudian Menteri Pertanian Bapak mengatakan cukup, tapi Menteri Perdagangan Bapak mengizinkan impor komoditas pangan yang begitu banyak, ini yang membingungkan rakyat dan kami.

Ini masalah pemerintahan Bapak sendiri di antara pejabat-pejabat yang Bapak angkat, karena itu kami tanya kepada Bapak, apakah Bapak benar-benar yakin tentang tidak ada konflik kepentingan. Itu saja, Pak.


Tanggapan Jokowi: Ya, kalau ada perbedaan-perbedaan itu saya kira dalam dinamika, sebuah apa, di rapat-rapat menteri-menteri itu saling debat saya persilakan, saya dengarkan, ada yang mau impor ada yang mau tidak impor, tetapi kalau sudah diputuskan bahwa kalau menteri sama semuanya, menurut saya, malah enggak, tidak ada saling kontrol, tidak ada saling ngecek, tidak ada saling mengawasi, penting sekali sekarang ini.

Tidak usah semua menteri itu sama semuanya, berbeda enggak apa-apa, debat di rapat enggak apa-apa kok, enggak ada masalah. Nanti kalau sudah rampung debatnya barusan saya putuskan, impor atau tidak kita putuskan, saya rasa biasa menteri-menteri saya dengan situasi situasi seperti itu, buat saya bukan sesuatu yang tidak baik, malah baik karena ada saling kontrol dan masyarakat juga tahu.

Jokowi Bertanya, Prabowo Menjawab

Pertanyaan Jokowi: Kita tahu korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, bahkan Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah stadium empat, meskipun ini saya enggak setuju. Tapi menurut ICW, partai yang Bapak pimpin termasuk yang terbanyak mencalonkan mantan koruptor atau mantan napi korupsi. Yang saya tahu caleg itu yang tanda tangan adalah ketua umumnya, berarti Pak Prabowo yang tanda tangan. Bagaimana Bapak menjelaskan mengenai hal ini?

Jawaban Prabowo: Baik, itu mungkin ICW, tapi saya sendiri belum dapat laporan itu, dan benar-benar itu sangat subjektif. Ya saya tidak, saya tidak setuju itu. Saya seleksi caleg-caleg tersebut. Kalau ada bukti juga, silakan laporkan kepada kami.

Begini Pak, ada juga kadang-kadang tuduhan-tuduhan korupsi yang korupsinya ya menerima THR seluruh DPRD-nya semuanya lintas partai, Pak. Kalau kita sekarang cek di Kejaksaan, boleh kita bandingkan, berapa orang sekarang yang sudah menunggu masuk KPK atau masuk penjara, kita bisa cek, janganlah kita saling menuduh soal partai kita masing-masing.

Saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya, kalau ada anggota Partai Gerindra ada yang korupsi maka saya yang akan masukin ke penjara sendiri. Pokoknya kita anti-korupsi.

Tanggapan Jokowi: Mohon maaf Pak Prabowo, jadi yang saya maksud tadi adalah mantan koruptor atau mantan napi korupsi, yang Bapak calonkan sebagai caleg, itu ada. ICW memberikan data itu jelas kali, ada enam yang Bapak calonkan, dan yang tanda tangan dalam pencalegan itu adalah ketua umumnya dan sekjen, artinya Bapak tanda tangan.

Ira Koesno (menyahut): Apakah waktunya sudah selesai untuk bertanya untuk memberikan tanggapan?

Jokowi melanjutkan tanggapan: Jadi mohon maaf Pak Prabowo, saya tidak, saya tidak menuduh partai Bapak korupsi, enggak, ini mantan koruptor, mantan napi korupsi yang sudah dihukum.

Tanggapan Prabowo: Jadi mantan korupsi, saya kira, pelajari, ini demokrasi, Pak. Kita umumkan ke rakyat. Kalau rakyat memilih ya, enggak akan dipilih, yang jelas, Pak, kalau kasus itu sudah melalui proses, dia sudah dihukum.

Kalau memang hukum mengizinkan kalau dia masih dianggap, masih bisa, dan rakyat menghendaki dia karena dia punya kelebihan-kelebihan lain, mungkin korupsinya juga enggak seberapa. Mungkin dia karena, begini, kalau curi ayam benar itu salah, kalau merugikan rakyat triliunan, itu yang saya kira harus kita habiskan di Indonesia saat ini.

Tanggapan Prabowo: Pak Jokowi yang saya hormati, yang membingungkan kami adalah, di antara menteri-menteri bapak itu berseberangan, ada yang mengatakan produksi persediaan beras cukup, tapi ada lagi yang mau impor beras, jadi ini yang membingungkan kami, jadi kami bertanya kepada bapak.

Jadi bagaimana pejabat yang bapak angkat, termasuk, Dirut Bulog, Pak Buwas [Budi Waseso] mengatakan bahwa cukup, kemudian Menteri Pertanian bapak mengatakan cukup, tapi menteri perdagangan bapak mengizinkan impor komoditas pangan yang begitu banyak, ini yang membingungkan rakyat dan kami.

Ini masalah pemerintahan bapak sendiri di antara pejabat-pejabat yang bapak angkat, karena itu kami tanya kepada bapak, apakah Bapak benar-benar yakin tentang tidak ada konflik kepentingan. Itu saja pak.

Tanggapan Jokowi: Ya kalau ada perbedaan-perbedaan itu saya kira dalam dinamika, sebuah apa, di rapat-rapat menteri-menteri itu saling debat saya persilakan, saya dengarkan, ada yang mau impor ada yang mau tidak impor, tetapi kalau sudah diputuskan bahwa kalau menteri sama semuanya menurut saya malah enggak, tidak ada saling kontrol, tidak ada saling ngecek, tidak ada saling mengawasi, penting sekali sekarang ini.

Tidak usah semua menteri itu sama semuanya, berbeda nggak apa-apa, debat di rapat enggak apa-apa kok, enggak ada masalah. Nanti kalau sudah rampung debatnya barusan saya putuskan, impor atau tidak kita putuskan, saya rasa biasa menteri-menteri saya dengan situasi situasi seperti itu, buat saya bukan sesuatu yang tidak baik malah baik karena ada saling kontrol dan masyarakat juga tahu.

Jokowi Bertanya, Prabowo Menjawab

Pertanyaan Jokowi: Kita tahu korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, bahkan Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah stadium empat, meskipun ini saya nggak setuju. Tapi menurut ICW, partai yang bapak pimpin termasuk yang terbanyak mencalonkan mantan koruptor atau mantan napi korupsi. Yang saya tahu caleg itu yang tanda tangan adalah ketua umumnya, berarti Pak Prabowo yang tanda tangan. Bagaimana bapak menjelaskan mengenai ini?

Jawaban Prabowo: Baik, itu mungkin ICW, tapi saya sendiri belum dapat laporan itu, dan benar-benar itu sangat subjektif. Ya saya tidak, saya tidak setuju itu. Saya seleksi caleg-caleg tersebut. Kalau ada bukti juga, silakan laporkan kepada kami.

Begini pak, ada juga kadang-kadang tuduhan-tuduhan korupsi yang korupsinya ya menerima THR seluruh DPRD-nya semuanya lintas partai, Pak. Kalau kita sekarang cek di Kejaksaan, boleh kita bandingkan, berapa orang sekarang yang sudah menunggu masuk KPK atau masuk penjara, kita bisa cek, janganlah kita saling menuduh soal partai kita masing-masing.

Saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya, kalau ada anggota Partai Gerindra ada yang korupsi maka saya yang akan masukin ke penjara sendiri. Pokoknya kita anti korupsi.

Tanggapan Jokowi: Mohon maaf Pak Prabowo, jadi yang saya maksud tadi adalah mantan koruptor atau mantan napi korupsi, yang Bapak calonkan sebagai caleg, itu ada. ICW memberikan data itu jelas kali, ada enam yang bapak calonkan, dan yang tanda tangan dalam Pencalegan itu adalah ketua umumnya dan sekjen, artinya bapak tanda tangan.

Ira Koesno (menyahut): Apakah waktunya sudah selesai untuk bertanya untuk memberikan tanggapan?

Jokowi Melanjutkan Tanggapan: Jadi mohon maaf Pak Prabowo, saya tidak menuduh partai Bapak korupsi, enggak. Ini mantan koruptor, mantan napi korupsi yang sudah dihukum.

Tanggapan Prabowo: Jadi mantan korupsi, saya kira, pelajari, ini demokrasi, Pak. Kita umumkan ke rakyat. Kalau rakyat memilih ya, nggak akan dipilih. Yang jelas, Pak, kalau kasus itu sudah melalui proses, dia sudah dihukum.

Kalau memang hukum mengizinkan kalau dia masih dianggap masih bisa, dan rakyat menghendaki dia karena dia punya kelebihan-kelebihan lain, mungkin korupsinya juga enggak seberapa. Mungkin dia karena, begini, kalau curi ayam benar itu salah, kalau merugikan rakyat triliunan, itu yang saya kira harus kita habiskan di Indonesia saat ini.

Yuk! Baca Juga, Berita Terkaitnya

Terkini Lainnya