Penurunan Biaya Haji Disepakati

oleh -6 views

JAKARTA – Pemerintah dan Parlemen akhirnya mencapai kata sepakat terkait penurunan nominal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2010. Setelah melakukan pertemuan lebih dari 20 kali dan terlambat 42 hari dari jadwal, Forum Panitia Kerja (Panja) Haji akhirnya memutuskan BPIH 2010 turun menjadi USD 3.422 atau Rp31,74 Juta (kurs Rp9500 per USD 1). Rata-rata penurunan BPIH adalah sebesar USD 80 plus 100 ribu.
“Alhamdulillah, akhirnya disepakati DPR dan pemerintah BPIH USD 3.342. Bila dibandingkan tahun lalu maka rata-rata turun USD 80 plus Rp100 ribu rupiah,” kata Menteri Agama Suryadharma Ali usai mengikuti Rapat Kerja dengan Panja Haji Komisi VIII kemarin (21/7).
BPIH tahun ini untuk sejumlah embarkasi memang turun cukup signifikan dengan nominal rata-rata bervariasi antara Rp3,5 juta sampai Rp4,3 juta. Setidaknya ada dua faktor yang mempengaruhi yakni penurunan nominal BPIH dalam dolar Amerika dan penurunan standar nilai tukar rupiah yang ditetapkan pemerintah. Jika pada tahun lalu nilai tukar ditetapkan sebesar Rp10.500 per USD 1, maka tahun ini hanya dipatok sebesar Rp9.500.
Embarkasi Surabaya misalnya, pada tahun lalu BPIH ditetapkan USD 3.512 atau sebesar Rp36,8 juta. Sedangkan, tahun ini pemerintah menetapkan BPIH Surabaya senilai USD 3.432 atau dengan kurs baru maka nilainya turun menjadi Rp32,6 juta. Bisa disimpulkan bahwa para tamu Allah diuntungkan karena membayar biaya haji Rp3,8 juta lebih murah dibanding tahun lalu. Hal serupa juga berlaku bagi Embarkasi lain seperti Jakarta yang turun Rp4 juta dari tahun lalu Rp36,1 juta menjadi Rp31,9 juta. Bahkan, jamaah dari embarkasi termahal yakni Makassar juga menikmati penurunan sebesar Rp4,3 juta dari tahun lalu sebesar Rp37,5 juta menjadi hanya Rp33,2 juta.
Dalam keterangannya, Suryadharma Ali menjelaskan bahwa komponen BPIH tahun ini mencakup banyak komponen. Antara lain, penerbangan sebesar USD 1.700, general service fee untuk Kerajaan Arab Saudi sebesar USD 277, pemondokan di Makkah sebesar 2.850 riyal dan di Madinah sebesar 600 riyal, serta living cost sebesar USD 405. “Itu sudah mencakup semuanya. Saya kira ini harga yang terbaik bagi jamaah,” tegasnya dengan mata berbinar-binar.
Dari segi kualitas juga terjadi peningkatan mutu penyelenggaraan ibadah haji. Bila tahun lalu hanya  51 ribu jamaah (27 persen) yang bermukim di Ring I (berjarak 0-2 km dari Masjidilharam) maka tahun ini menjadi 120 ribu orang (63 persen) jamaah yang bertempat tinggal di Ring I.
Sebelumnya, Kemenag memaksakan biaya pemondokan sebesar 3 ribu riyal. Namun, DPR menolaknya dan mengajukan penurunan biaya pemondokan mencapai 2.500 riyal. Setelah melalui kompromi dan pembahasan haji yang berbelit-belit maka DPR melunak dan mengajukan nominal baru yakni 2.800 riyal. Dalam pembahasan kemarin akhirnya diambil jalan tengah dan diputuskan biaya pemondokan sebesar 2.850 riyal.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, sekalipun BPIH belum ditetapkan, tapi sesuai Peraturan Presiden (Perpres), pemerintah telah melengkapi proses persiapan pelaksanaan ibadah haji. Misalnua, tenggat penyewaan pemondokan di Mekkah dan Madinah, transportasi darat di Mekkah, passpor yang akan diterbitkan 1 juli 2010 serta buku-buku pedoman manasik haji yang akan diberikan pada jamah haji.
“Masyarakat tidak usah resah, karena pemerintah telah melakukan kualitas pelayanan dan menjaga siklus ibadah haji agar dapat berjalan sesuai apa yang direncanakan,” tegas orang nomor satu di Kemenag itu
Untuk pembuatan pasport bagi jamaah yang belum memiliki jamaah tidak perlu membayar. Karena, biaya pembuatan paspor sebesar Rp270 ribu tidak dibebankan kepada jamaah haji melainkan bagian dari indirect cost. “Nanti Kemenag yang membayar ke Dirjen Imigrasi secara instansi,” ujarnya.
Lalu bagaimana dengan batas pelunasan BPIH untuk calon jamaah haji? Mantan Menteri Koperasi dan UKM itu mengatakan, kemungkinan tenggat pelunasan akan diumumkan pekan depan. Untuk tahap awal, Suryadharma akan melaporkan hasil kesepakatan DPR Kemenag ke Presiden SBY. Baru setelah itu pihaknya akan menerangkan teknis pelunasan BPIH. “Insya Allah (pekan depan, red),” ujar dia.
Pimpinan sidang Panja Haji Komisi VIII, Radityo Gambiro mengatakan, keputusan BPIH itu sudah melewati persetujuan semua anggota Panja Haji. Radityo merasa bahagia bahwa BPIH tahun ini bisa turun dibanding tahun lalu. “Jamaah juga terbantu dengan banyaknya tempat pemondokan dekat Masjidilharam,” kata dia.
Bantah Uang Pelicin
Munculnya isu uang pelican sebesar Rp25 miliar untuk anggota Panja Haji mulai membuat gerah sebagian anggota DPR. Untuk membuktikan kebenaran isu itu, Komisi VIII siap untuk diperiksa KPK.
“Komisi VIII sangat siap kalau kita diperiksa KPK. Kita siap seribu persen. Kita saja tidak bisa membayangkan jumlah duit sebanyak itu jika diletakkan di atas meja tingginya bisa sampai 6 meter,” ujar anggota Komisi VIII dari Fraksi PDIP, Said Abdullah.
Menurut Said, isu tersebut tidak harus dipercaya. Ia menilai pimpinan-pimpinan di Komisi VIII masih terhormat, dan tidak akan menerima suap. Namun, jika isu itu terbukti benar, Said sepakat jika oknum yang menerima suap itu dihukum dan dikeluarkan dari Komisi VIII dan dicabut keanggotaannya sebagai wakil rakyat. “Ya kita akan minta dia dikeluarkan dari Komisi VIII, tapi sampai saat ini kami masih menunggu infonya apakah itu benar. Kalau benar, itu kejutan sekali,” tuturnya.
Isu suap ini merebak sejak Panja Haji berulang kali gagal menetapkan biaya haji. Panja BPIH dituding meminta uang Rp25 miliar dari Kemenag agar BPIH segera dituntaskan.
Suryadharma sendiri menolak mengomentarinya isu itu lebih lanjut. Menurutnya itu hanya isu yang sama sekali tidak benar dan tidak perlu dibahas. “Jika ada keterangan yang berkaitan dengan rumor tersebut yang keluar dari rapat pimpinan, saya persilakan mengambil data tersebut. Saya sendiri tidak mengerti maksudnya. Saya tidak mengomentari itu,” pungkas Suryadharma. (zul)