Guru Swasta Goyang Walikota

oleh -17 views
KECEWA PPDB. Ribuan massa dari sejumlah komponen pendidikan swasta memadati ruas Jalan Siliwangi Kota Cirebon, menunjukkan luapan kekecewaan mereka atas proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang penuh dengan siswa titipan.

KECEWA PPDB. Ribuan massa dari sejumlah komponen pendidikan swasta memadati ruas Jalan Siliwangi Kota Cirebon, menunjukkan luapan kekecewaan mereka atas proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang penuh dengan siswa titipan.

CIREBON – Kekecewaan masyarakat pendidikan swasta di Kota Cirebon rupanya sudah tidak bisa dibendung. Senin pagi (26/7) kemarin, seribuan massa yang berasal dari sejumlah komponen pendidikan swasta memadati ruas jalan Siliwangi, persis di depan Balaikota Cirebon dan Kantor DPRD Kota Cirebon.
Mereka menggelar unjukrasa dengan tajuk Silaturahmi Akbar Pendidikan Swasta dan BMPS Menggugat.
Massa yang dimotori Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) Kota Cirebon itu melibatkan para kepala sekolah dari tingkat TK sampai SMA/Madrasah Aliyah. Juga guru-guru swasta yang tergabung dalam Forum Guru Independen Indonesia. Lengkap dengan kehadiran pelajar dan atribut yang sangat menggambarkan luapan kekecewaan mereka.
Spanduk-spanduk itu diantaranya bertuliskan, ’BMPS Menggugat Perwali PPDB’, ’PAUD Yang Tidak Taat Harus Dikenakan Sanksi’, kemudian ’Jangan Sengsarakan Sekolah Swasta dan Penjarakan Mafia Pendidikan’, ’Sekolah Negeri Dibina Sekolah Swasta Dibinasakan’, ’Kemana Lagi Kami Harus Bernaung Jika Para Pemimpin Kami Tidak Amanah’, ’Copot Anggota DPRD yang Terlibat Markus PPDB’,  dan ’Berantas Mafia Pendidikan’.
Massa yang mengambil start di Alun-alun Kejaksan ini, kemudian berjalan kaki menuju Kantor Walikota dan Kantor DPRD. Semula, kendaraan masih diperkenankan melintas di satu ruas oleh aparat kepolisian, namun saking banyaknya massa, akhirnya polisi memutuskan untuk menutup ruas jalan tersebut untuk umum.
”Kita tagih janji walikota dan DPRD. Mengapa kami terus dibohongi. Siswa berkurang, maka jam mengajar guru berkurang, di situlah nasib guru swasta semakin prihatin. Ini yang membuat sekolah swasta dibunuh dan dibinasakan,” ujar Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta (FKKSS) SMP/MTS Kota Cirebon, Agus Sunandar, dengan lantang.
Sedangkan Kepala SMA Taman Siswa Drs Supardan menegaskan, kedatangan massa ini bukan untuk berdemo. Melainkan bersilaturahim dengan para pemangku kebijakan pendidikan di Kota Cirebon. Sehingga pendidikan swasta bisa memberikan keadilan yang sama.
”Kami datang baik-baik wahai walikota dan para wakil rakyat. Pendidikan itu untuk semua, beri kami keadilan yang sama,” tandasnya saat berorasi.
Sementara itu, Kepala SMPK BPK Penabur Kota Cirebon Junikristyadi SPd menilai, pada akhirnya upaya seperti ini penting dilakukan. Sebagai wujud tuntutan terhadap perbaikan pelaksanaan PPDB ke depan. Karena peraturan PPDB selalu dibuat, hanya yang ada justru kolusi. Itulah yang disebut kolusi para pimpinan derah ini. Sudah dua generasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon berubah, mulai dari Dr Wahyo MPd sampai Drs H Dedi Windiagiri MM MPd, buruknya pelaksanaan PPDB tidak pernah ada perubahan.
”Ada sekolah swasta yang semula menerima pendaftaran 132 calon siswa, meski pendaftaran negeri telah ditutup akhirnya yang jadi masuk hanya 80 siswa. Kami selalu dikibulin,” tandasnya.
Menurut dia, pimpinan daerah yang ada sekarang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. ”Mereka harus tahu diri,” ucapnya kepada koran ini.
Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SMA Swasta, Drs Abu Malik MPd mengatakan, sudah 6 tahun penyelenggaraan PPDB, sekolah swasta yang menjadi korban. Banyak hal merugikan selalu diterima para perguruan swasta. Fakta sudah ada, pengakuan para guru di sekolah negeri yang masih memiliki hati nurani sebagai pendidik pun sudah ada, namun tidak banyak yang bisa diperbuat para pemimpin kota ini.
”Jumlah siswa di setiap kelas sekolah negeri selalu bertambah. Sudah 6 tahun kita dibohongi,” terangnya kepada wartawan mencontohkan sekolah dimaksud di antaranya SMAN 3 Kota Cirebon.
Abu mengaku, Perwali memiliki tujuan baik. Dengan catatan oknum eksekutif dan legislatif pun mengikuti aturan tersebut. Bukan justru melibatkan diri dalam berbagai pelanggaran yang terjadi. Terlebih telah tersebar informasi adanya oknum anggota DPRD yang menitipkan siswanya sampai 300 orang. ”Karena itu, kami mendesak kepada DPRD untuk membuat tim investigasi mengusut pelanggaran ini,” paparnya.
Bagi Kepala SMA Islam Al Azhar ini, bukan pada tempatnya kebenaran untuk dinegosiasikan. Janji-janji para wakil rakyat untuk mengawal serius pelaksanaan PPDB harus dibuktikan. Biarkan masyarakat luas tahu hasil evaluasi PPDB tahun ini, bukan ditutup-tutupi dengan rapat tertutup.
”Anak-anakku, anda hadir di sini bukan untuk ketidakbenaran. Ini juga bagian dari pendidikan kewarganegaraan, untuk mempelajari apa itu demokrasi. Melatih dan membiasakan berbuat benar,” ungkapnya disambut teriakan takbir oleh massa.
Dirinya juga menyinggung tentang fenomena pendidikan swasta yang sepertinya terus dilemahkan di seluruh Indonesia. ”Wahai SBY, apakah memang ada program anda yang ingin menghilangkan sekolah swasta,” ucapnya.
Ika Maemunah, siswi kelas 13 SMA Widya Utama mengatakan dirinya secara sadar mengikuti aksi itu karena ingin memberikan dukungan kepada pendidik mereka. Memberikan penghargaan terhadap arti sebuah kejujuran sejak dini. ”Buat apa memaksakan masuk negeri kalau ternyata otaknya pas-pasan. Sama aja bohong,” kata siswi berkerudung ini.
Membacakan tuntutannya, Ketua BMPS Kota Cirebon, H Halim Faletehan menyebut terdapat 8 tuntutan yang ingin disampaikan. Pertama, hapuskan politisasi pendidikan. Kedua, batasi kuota dan rombel pada sekolah negeri. Ketiga, lakukan on-line pada pelaksanaan PPDB tahun selanjutnya. Keempat, masukkan sekolah swasta pada BOS kota. Kelima, batasi pendirian PAUD dengan memperhatikan jumlah TK yang ada.
Keenam, lanjut dia, bentuk tim investigasi yang langsung ke sekolah-sekolah negeri, untuk PPDB tahun ajaran 2010-2011. Ketujuh, hapuskan pembatasan 10 persen untuk luar kota dan 90 persen untuk dalam kota pada Perwali. Terakhir, libatkan sekolah swasta dalam revisi Perwali PPDB.
Sementara itu, Aktivis Forum Guru Independen Indonesia, Dede Permana menyampaikan, aksi yang ditunjukkan sangat relevan dengan nasib guru swasta. Secara jelas dan nyata, jumlah siswa di setiap kelas sekolah negeri telah melanggar peraturan pemerintah terkait batas maksimal jumlah siswa setiap kelas, juga Permendiknas 41 tahun 2007. ”Rasio maksimal saja tidak diperhatikan, apalagi batas minimalnya. Akhirnya berdampak pada kesejahteraan guru,” tandasnya.
Aksi yang berlangsung selama sekitar 2 jam tersebut juga diisi dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Diakhiri dengan doa bersama untuk kemajuan pendidikan serta perguruan swasta yang lebih baik, dipimpin oleh Ahmad Turmudi.
Tampak Ketua DPRD Drs H Nasrudin Azis SH, Wakil Ketua DPRD Edi Suripno, Ketua Komisi C N Djoko Poerwanto, Wakil Ketua Komisi C H Sumardi, anggota Komisi C Agus Talik bersiap menanggapi aksi yang ditunjukkan massa. Tapi rupanya kesempatan itu tidak diberikan, sampai akhirnya gelombang massa pun membubarkan diri dengan tertib.
Terlihat juga sejumlah pejabat Pemkot seperti staf ahli walikota bidang ekonomi dan pembangunan Drs Sutisna, Kepala Bagian Perlengkapan Sopandi. Sementara, baik Walikota Cirebon Subardi SPd, Wakil Walikota H Sunaryo HW SIP MM, maupun Sekda Kota Cirebon Drs H Hasanudin Manap, tidak seorangpun yang menampakkan diri ke hadapan massa. (hen)

Komentar ditutup.