4 WNI Belum Ditemukan

oleh -4 views
JUMPA PERS. Menlu RI Marty M Natalegawa menggelar jumpa pers terkait bencana yang terjadi di Jepang, Minggu (13/3).

JUMPA PERS. Menlu RI Marty M Natalegawa menggelar jumpa pers terkait bencana yang terjadi di Jepang, Minggu (13/3).

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terus merilis update terkait warga Indonesia (WNI) yang menjadi korban gempa dan tsunami di Jepang. Kemarin (13/3), Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo melaporkan bahwa empat WNI yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) dinyatakan hilang ketika gempa dan tsunami menerjang Jepang.
”Berdasar info sementara dari otoritas setempat, mereka bekerja sebagai awak kapal pencari ikan tuna Kumimaru 3 di Sukume,” kata Menlu Marty Natalegawa ketika memberikan keterangan pers di Kemenlu, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, kemarin.
Kemenlu hanya merilis empat ABK itu berinisial S, TS, RH, dan AS. Saat ini pencarian maupun data tentang korban bencana masih belum klir. Karena itu, Kemenlu belum mengontak keluarga ABK tersebut. Namun, kapal tempat empat WNI itu bekerja sudah ditemukan terdampar di Shiogama, Perfektur Miyagi.
Menurut Marty, kapal tersebut ditemukan berada di darat atau sekitar 2,5 km dari pantai. Tapi, nasib ABK asal Indonesia sama sekali belum diketahui. ”Kami terus koordinasi dengan pemerintah setempat untuk mencari mereka,” tuturnya.
Secara terpisah, Duta Besar Indonesia di Jepang Muhammad Lutfi mengatakan bahwa tidak ada WNI yang menjadi korban akibat meledaknya pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Fukushima, Jepang.
”Saat ini KBRI Tokyo fokus me­ng­evakuasi WNI di sekitar Fu­kushima dan membawa mereka ke tempat yang aman. Ada 82 WNI yang tercatat di wilayah Fukushima. Baru dua yang sudah melapor, tapi kami terus proaktif mencari,” kata dia.
Warga Indonesia lainnya di daerah yang terkena tsunami paling parah telah didata. Yakni, di Iwate 140 orang dan di Miyagi 274 orang. KBRI sedang mencari jalan untuk mengeluarkan warga Indonesia dari Fukushima. KBRI mengupayakan agar mereka dievakuasi ke radius aman sejauh 20 kilometer dari reaktor nuklir. ”Saat ini Fukushima masih tertutup dan dijaga tentara,” tutur Lutfi.
Untuk membantu masyarakat Indonesia yang ingin mengetahui kondisi keluarganya di Jepang, KBRI membuka hotline di nomor +819031324994 dan SMS center +818035068612.
Marty telah memastikan bahwa pemerintah akan memulangkan 121 WNI yang bermukim di Kota Sendai, salah satu lokasi terparah yang kena gempa dan tsunami di Jepang. Rencananya, Selasa siang (15/3) mereka akan dievakuasi dari Tokyo ke Jakarta.
Marty menjelaskan, 121 orang itu saat ini sudah berada di enam tempat penampungan yang tersebar di Sendai. ”Sekitar 40 persen di antara mereka adalah perempuan dan sebagian besar mahasiswa,” kata dia.
Mereka akan diangkut dengan bus dari Sendai ke Tokyo dan ditargetkan tiba Tokyo pada Senin sore (14/3) waktu setempat. Namun, Marty mengingatkan bahwa target waktu itu bisa meleset. Sebab, setelah bencana gempa dan tsunami, transportasi darat bisa memakan waktu jauh lebih lama ketimbang di masa normal.
Sebagai perbandingan, perjala­nan darat Tokyo-Sendai yang biasanya makan waktu empat jam harus ditempuh tim evakuasi KBRI hingga 18 jam. Lalu, di Tokyo, mereka akan ditampung di sekolah Indonesia. ”Pemerintah bekerja sama dengan maskapai Garuda Indonesia untuk menerbangkan mereka kembali ke tanah air,” jelas dia.
Marty menuturkan, pemerintah menghargai bila ada warga Indonesia yang memutuskan tetap tinggal di Jepang. Tapi, pemerintah menyarankan mereka kembali ke tanah air. Bagi yang memilih bertahan, akan diberikan bantuan logistik sesuai dengan situasi dan kondisi. ”Tidak ada salahnya mereka konsolidasi di tanah air sebelum kembali,” ujarnya.
Menurut Marty, dari sekitar 24 ribu WNI warga Indonesia di Jepang, 415 di antaranya berada di titik bahaya. Mereka tinggal di wilayah terparah yang kena bencana, seperti Sendai dan Perfektur Miyagi. Marty juga meminta WNI di tanah air dan di Jepang menghubungi Kemenlu dan KBRI jika ada kerabat yang bermasalah atau belum diketahui nasibnya hingga kini. Jadi, pemerintah bisa membantu melacak keberadaan mereka. (zul/dwi)