Silpa Rp4 M Belum Terdefinisikan untuk Apa

oleh -3 views

CIREBON– Fraksi PKS menilai realisasi anggaran di 2012 lalu memprihatinkan. Selain itu, dari Rp85 miliar SILPA yang tersisa, Rp4 miliar di antaranya tidak terdefinisikan. Selain itu, fraksi Golkar menilai banyak kebocoran dari retribusi parkir. Hal ini disampaikan saat rapat paripurna pandangan fraksi di Griya Sawala, Senin (24/6).

Fraksi PKS yang dibacakan Azrul Zuniarto mengatakan, realisasi anggaran sangat memprihatinkan. Selain itu, menaikan pajak Rp10 miliar tidak terlalu sulit. Padahal, jika pajak bisa naik, peningkatan PAD diharapkan dapat mendorong sektor lainnya. Dari Rancangan APBD Perubahan 2013, terdapat defisit hingga Rp63,9 miliar dengan Silpa berjalan Rp21 miliar. Total mencapai Rp85 miliar. “Ada uang sebesar Rp4 miliar yang belum terdefinisikan,” ungkapnya.

Fraksi Golkar yang disampaikan Andi Riyanto Lie berpandangan, saldo anggaran tahun sebelumnya, harus dirasakan langsung masyarakat Kota Cirebon. Termasuk dengan menambah ruang ICU dan IICU di RS Gunung Jati. “Banyak yang meninggal karena tidak mendapatkan ICU. Ini harus diperbaiki,” tukasnya. Jalan berlubang yang masih banyak di temukan di Kota Cirebon, menjadi catatan lain partai berlambang pohon beringin itu. Hanya saja, Fraksi Golkar menyoroti kurangnya PAD. Hal ini diduga karena banyaknya kebocoran PAD dari pajak atau retribusi parkir.

Fraksi PAN lebih menyoroti PAD. Melalui Dani Mardani, penetapan PAD belum sesuai dengan potensi di lapangan. Terkait pendapatan sektor PAD, fraksi PAN berpendapat bahwa kemampuan menggali potensi PAD sudah bisa ditingkatkan. Hanya saja, pemerintah perlu melakukan penanganan serius. Padahal, kondisi PAD sebenarnya jauh lebih besar dari yang ditargetkan. “Belanja kegiatan OPD terkesan dipaksakan sesuai pagu anggaran,” cetus Dani Mardani.

Fraksi lain menyoroti berbagai hal. Seperti Demokrat yang menyoroti perkembangan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. PDI Perjuangan menekankan pembenahan infrastrutktur dan kegiatan yang positif. Fraksi Hanura yang meminta pelaksanaan kegiatan tidak hanya seremonial. Tetapi dilaksanakan dengan baik. dan fraksi Gabungan meminta pemerintah memaksimalkan anggaran untuk kegiatan yang nyata bermanfaat bagi masyarakat.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Ano Sutrisno menyadari Silpa tahun 2012 merupakan angka terbesar dalam kurun beberapa tahun terakhir. Ano beralasan, terlambatnya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat, membuat kegiatan banyak yang tertunda. Di samping itu, prinsip kehati-hatian tetap dikedepankan oleh para OPD. “Realisasi APBD 2012 masih rendah. Kami tegaskan kepada seluruh OPD, tahun 2013 tidak boleh lagi ada Silpa seperti tahun 2012,” ucap Ano.

Terkait BPHTB, Ano menjelaskan bahwa Perwali 30 tahun 2013 menjelaskan bahwa BPHTB berdasarkan nilai transaksi objek, bukan pada NJOP. Karena itu, banyaknya pelanggaran yang terjadi membuat aturan validasi diubah menjadi sebelum membayar pajak. Langkah ini, kata Ano, dilakukan untuk optimalisasi peningkatan PAD bagi Pemkot Cirebon. Berbagai pandangan fraksi, dijadikan masukan bagi pemkot. “Terima kasih atas pandangannya. Masukan ini akan kami laksanakan dengan baik,” ujarnya. (ysf)