Soal Penataan PKL di Kota Cirebon, Walikota Azis Hanya Pasrah

oleh -4 views
MENJAMUR: Pedagang kaki lima menggunakan trotoar di depan Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Gunung Jati untuk berjualan, Kamis (30/3). Kawasan ini termasuk lokasi yang akan ditata oleh pemerintah kota. FOTO: OKRI RIYANA/RADAR CIREBON

CIREBON – Keinginan Walikota Cirebon Nasrudin Azis menyelesaikan penataan pedagang kaki lima (PKL) pada Juni 2017 ini, tampaknya sulit terkabul. Melihat kondisi lapangan, Azis hanya pasrah sembari melihat perkembangan secara bertahap.

“Saya berharap SKPD melakukan langkah nyata menata PKL,” ujar Azis, kepada Radar, Kamis (30/3).

Saat meresmikan shelter Alun-alun Kejaksan, walikota menargetkan persoalan PKL selesai pada Juni tahun ini. Termasuk pula area relokasinya. Saat itu, direncanakan dibangun tiga shelter di Jl Cipto Mangunkusumo, Taman Krucuk dan kawasan Stadion Bima.

PKL yang berada di sekitar area itu akan direlokasi ke shelter terdekat. Tapi, keinginan itu sepertinya tinggal angan-angan, karena Azis mengaku mulai berpikir lebih realistis.

“Kita tata PKL secara bertahap. Lahan yang ada cukup banyak. Bisa kita gunakan relokasi,” ucapnya.

Lahan di Jalan Cipto, kata dia, dapat digunakan untuk relokasi. Hanya saja, sampai saat ini belum selesai prosesnya. Termasuk pula kawasan Bima. Menjadi tempat strategis untuk relokasi. Karena PKL akan berkumpul dengan keramaian.

Dengan keterbatasan lahan yang ada, diharapkan ada langkah strategis dengan pemilik lahan lain di Kota Cirebon dari unsur pemerintahan. Seperti lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pusat yang tidak terpakai sama sekali.

Dengan harapan, lahan tersebut dapat digunakan untuk relokasi atau bahkan pembuatan shelter bagi PKL di Kota Cirebon.

Sementara itu, Kepala Bidang Koperasi UKM Disdagkop Kota Cirebon Drs Saefudin Jupri mengaku, terkendala lahan untuk membangun shelter. Tetapi, secara prinsip pihaknya siap melakukan penataan.

“Mencari lahan itu yang susah. Kita sendiri juga bingung bagaimana mulai menata PKL kalau lahan tidak ada,” jelasnya.

Shelter atau sejenisnya, kata pria yang akrab disapa Jupri ini, dapat dibuat dengan mudah menggunakan anggaran pemerintah. Tapi, untuk membangun shelter, dibutuhkan lahan yang cukup luas.

Sementara lahan yang ada untuk penataan PKL seperti di Jalan Cipto, Taman Krucuk hingga kawasan Bima, belum kunjung selesai prosesnya. Pilihan yang paling mungkin adalah melibatkan pihak swasta, tetapi belum ada gambaran siapa yang akan terlibat.

“Kami akan melibatkan swasta. Harusnya mereka berperan,” lugasnya. (ysf)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *