TNI AL Kerahkan 11 Kapal Perang dan Unjuk Kemampuan di Pelabuhan Cirebon

oleh -18 views
TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang dalam Peringatan Hari Nusantara di Pelabuhan Cirebon, Rabu (13/12). Foto: Cecep Nacepi/radarcirebon.com

CIREBON – TNI Angkatan Laut (AL) memusatkan peringatan Hari Nusantara di Pelauhan Muara Jati Cirebon, Rabu (13/12).

Dalam acara yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Ade Supandi dan Gubernur Jawa barat Ahmad Heryawan, TNI AL unjuk kemampuan dengan menyuguhkan berbagai atraksi.

TNI AL juga melibatkan unsur udaranya dengan mengerahkan 2 cassa, 2 helly bell, serta 1 helly BO dari jajaran Penerbangan Angkatan Laut untuk melakukan demonstrasi terjun payung oleh para prajurit dari pasukan elite TNI AL.

Anggota TNI AL melakukan atraksi terjun payung dalam memperingati Hari Nusantara di Pelabuhan Cirebon. Foto: Cecep Nacepi/radarcirebon.com

Bahkan, TNI AL juga mengerahkan sebanyak 11 kapal perang yakni KRI Sidat 851, KRI Tatihu 853, KRI Pari 849, KRI Terapang 648, KRI Teluk Sibolga 536, KRI Teluk Celukan Bawang 532, KRI Celurit 641, KRI Kujang 642, KRI Cakalang 852, KRI Kurau 856, KRI Banjarmasin 592, KAL Cobra, dan Patkamla Gebang.

“Peringatan Hari Nusantara kali ini mengangkat tema Gotong Royong dalam Kebhinekaan di Nusantara Guna Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Dan, anggota AL menunjukkan beberapa kemampuannya,” Kata Kasal Laksamana Ade Supandi, Rabu (13/12).

Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo, Kasal Laksamana Ade Supandi dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan disambut tarian khas Cirebon di Pelabuhan Cirebon. Foto: Cecep/radarcirebon.com

Dikatakna Ade, peringatan Hari Nusantara merupakan Momentum untuk memperingati keberhasilan diplomasi Indonesia agar prinsip negara kepulauan diakui secara internasional melalui instrumen Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982.

Pengakuan ini, lanjut Ada, sebelumnya didahului oleh diumumkannya “Deklarasi Juanda” tanggal 13 Desember 1957, dimana deklarasi tersebut merupakan sebuah keputusan untuk menyatukan Indonesia sebagai negara kepulauan berbeda dengan apa yang termaktub dalam Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939, yang menetapkan batas teritorial Indonesia secara terpisah-pisah. (cecep)