Warga Patimban Datangi Kantor Staf Presiden, Bahas Masalah Megaproyek Pelabuhan

oleh -9 views
SERAH DOKUMEN: Sejumlah warga Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, menyambangi Kantor Staf Presiden menyerahkan dokumen terkait megaproyek pelabuhan, Kamis (7/12) pekan kemarin. Foto: Istimewa

JAKARTA – Warga Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, mendatangi Kantor Staf Presiden (KSP) Kamis (7/12) pekan kemarin. Kedatangan warga yang tergabung dalam Paguyuban Tani Berkah Jaya (TBJ) itu menyampaikan aspirasi terkait masalah pembebasan lahan megaproyek Pelabuhan Patimban.

Warga Patimban menolak harga pembebasan lahan murah. Mereka menuntut harga pergantian lahan dengan layak; memertimbangkan banyak aspek dan berprinsip pada rasa keadilan.

Upaya-upaya warga dialog serta meminta pendapat para pakar sudah ditempuh. Karena pada dasarnya, warga yang mayoritas menggantungkan hidupnya dari sawah dan tambak udang maupun ikan, tak ingin nasibnya tergerus ketika megaproyek Patimban berlangsung.

(Baca: Megaproyek Pelabuhan Patimban Harus Pertimbangkan Aspek Ini)

Ketua Paguyuban TBJ, Arim Suhaerim mengatakan, kedatangannya ke KSP untuk menyampaikan aspirasi warga patimban. Termasuk tuntutan agar penetapan harga lahan berdasarkan banyak aspek.

Menurutnya, pembebasan lahan warga harus mendapat harga yang layak. Sehingga masa depan hidup warga terjamin.

“Saya hanya mengingatkan, mayoritas warga kami hidup dari lahan yang akan dipakai Proyek Patimban. Kalau tidak sesuai (pengantiannya), bagaimanan nasib anak-anak mereka?,” kata Arim dalam keterangan tertulisnya yang dilansir JawaPos.com (radarcirebon.com group).

“Di KSP, kami juga meminta mereka menjembatani aspirasi warga kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti Bupati, Gubernur, hingga Presiden. Kalau bisa hadir ke Patimban, supaya tahu kondisi riil di sana,” sambung alumnus Institut Pertanian Bogor tersebut.

Dalam kesempatan itu, Arim juga menyerahkan dokumen seputar kondisi masyarakat Patimban, serta hasil penelitian Tim PSP3 IPB. Dokumen terakhir, kata Arim, sangat penting sebagai second opinion bagi pemerintah sebelum menetapkan harga lahan.

“PSP3 IPB sudah mengkaji dari berbagai segi. Berapa harga yang layak bagi warga. Layak di sini untuk keberlangsungan ke depannya. Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan dan rujukan bagi pihak terkait,” jelas Arim.

Terakhir, Arim juga mengajak siapapun agar datang ke Patimban. Melihat dari dekat bagaimana kehidupan masyarakatnya.”Silakan para pejabat turun langsung. Tentu akan lebih baik ketimbang hanya menerima laporan,” tutup dia. (mam/JPC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *