Penanganan Banjir, Kota Cirebon Butuh Peta Topografi Skala Besar

oleh -28 views
PETA SALURAN: Sekretaris DPUPR Yudi Wahono DESS (kanan) menerangkan kondisi eksisting saluran air di Kota Cirebon, Senin (12/2). FOTO: MIKE DWI SETIAWATI/RADAR CIREBON

CIREBON – Bencana banjir di Kota Cirebon perlu ditangani secara serius dan menyeluruh. Termasuk kajian daerah resapan air di Kota Cirebon. Ruang terbuka hijau (RTH) sebagai daerah resapan air di Kota Cirebon belum terpenuhi sesuai aturan.

Apalagi lahan-lahan di Kota Cirebon terus berkembang dengan adanya pembangunan. Untuk mengetahui secara pasti, topografi dan karakteristik tanah di Kota Cirebon. Pengamat Pekotaan, Novie Trihastuti menyarankan agar Kota Cirebon segera memiliki kajian Light Detection and Ranging (Lidar).

Menurut Novie, dengan adanya kajian ini, Kota Cirebon punya peta tata ruang dengan skala lebih besar 1:5000. Untuk kota seukuran Cirebon, seharusnya punya peta tata ruang dengan skala tersebut.

“Nanti diatur tuh, dataran tinggi dan rendah untuk kawasan resapan air. Rumah-rumah ada dimana, sesuai dengan peruntukannya,” jelasnya.

Dikatakan dia, sejumlah kota besar sudah memiliki kajian lidar. Sebut saja, Bandung, Surabaya, Pontianak, bahkan Mandalika. Kajian Lidar sendiri sebenarnya tidak hanya bisa mengkaji daerah resapan air. Namun bisa melihat topografi secara menyeluruh.

“Ya, kalau saya bilang terlambat, harusnya dari lima tahun sudah ditata,” ujarnya.

Meski demikan, dengan eksisting Kota Cirebon saat ini, bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Yang terpenting, dari hasil kajian itu Pemerintah Kota Cirebon bisa mengatur ulang sesuai dengan tata ruang wilayah.

“Itu kan satu paket ya ada topografi dan juga foto udara, dari di sana bisa dilihat agar bisa diatur sesuai dengan topografi kita, meskipun saat ini pembangunan sudah berjalan,” jelasnya.

Genangan dan banjir sendiri kerap kali menerjang Kota Cirebon, lantaran banyaknya saluran yang melintasi kota dengan luas yang hanya 37 kilometer persegi. Novie mengatakan, Kota Cirebon sebenarnya bisa meminta Badan Informasi Geospasial untuk diusulkan asistensi pembuatan kajian Lidar.

“Tinggal pemkotnya aja mau atau tidak, tapi harus ada rekom dari pemda. Pusat itu punya prioritas sendiri,” ungkap Konsultan PT Asi Pujiastuti Geo Survey yang pernah membidani kajian lidar di beberapa kota besar di Indonesia itu.

Kajian Lidar sendiri, lanjut dia, punya beberapa keungguluan, karena memakai sinar infra red. Sehingga bisa mengetahui kawasan hingga 2 ribu hektare sekaligus. Teknologinya jauh lebih unggul dari pemetaan dengan konvensional.

“Banyak yang sudah menerapkan, bahkan Pontianak sudah awal-awal banget,” katanya.

Nantinya, kajian ini bisa sangat berguna untuk menentukan daerah resapan air. Termasuk untuk pembuatan saluran dan juga embung yang bisa mengurangi dampak banjir.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D), Arif Kurniawan ST menyebutkan untuk kajian banjir, Kota Cirebon sudah memiliki feasibility study (FS) dan design engineering detail (DED). Tetapi dua kajian ini hanya untuk pembuatan embung di Kelurahan Larangan dan Kalijaga.

“Embung sudah ada FS dan DED, tapi belum terealisasi,” katanya.

Dijelaskan Arif, dalam kajian tata ruang saat ini masih melanjutkan proses pembuatan Rancangan Detil Tata Ruang (RDTR). Dalam RDTR itu, kata Arif, sudah ada peta kawasan melalui citra satelit dari Badan Informasi Geospasial. Hanya saja, skalanya tidak sebesar kajian Lidar.

“RDTR sekarang masih belum, karena harus ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Ini karena ada aturan baru. RTDR ini harus ada KLHS. Jadi masih berproses, ya belum dipastikan bisa selesai kapan, tapi kami ingin secepatnya,” kata Arif lagi.

Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Budi Gunawan termasuk yang mendorong Kota Cirebon segera membuat kajian Lidar. Pemetaan Lidar ini, bisa mengetahui kondisi sebenarnya titik banjir.

Termasuk memetakan antara dataran rendah dan dataran tinggi di Kota Cirebon, serta daerah resapan air. “Kalau ada Lidar, ini jadi lebih mudah antisipasi dan membuat perencanaannya. Sejauh ini kan pemkot belum punya kajiannya,” ujarnya.

Menurut Budi, Lidar dapat mengambarkan topografi dan pemetaan salah satunya untuk memantau pergerakan tanah dan fungsi tanah dan resapan air. Masalahnya, saat ini pemkot tidak punya ahli dalam bidang geodesi sejak 1990-an. Ahli planologi pun terbatas.

“Malah seringnnya ahli planologi, job-nya tidak sesuai disiplin ilmunya dari dulu. Jadi antisipasi perkembangan kota dan efek banjirnya kurang,” jelasnya.

Adanya rencana Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) untuk membuat sodetan dan juga embung pun, kata Budi, sudah seharusnya diawali dengan kajian pemetaan melalui Lidar tersebut. Jangan sampai pembuatan embung ini tidak memiliki efek untuk mengantisipasi banjir.

“Ya tetap saja, pembuatan sodetan atau embung pun, kalau tidak ada kajian pemetaanya tidak akan selesai-selesai. Lakukan dulu pemetaan ulang dan usahakan dengan teknologi Lidar jadi bisa mendeisain ulang dengan baik semuanya termaksud fungsi dan letak embungnya,” jelasnya.

Masalahnya, lanjut Budi, persoalan banjir ini tidak bisa menilai satu titik saja. Akan tetapi harus diurai dan diurut dari awal. “Ini seperti mengurut benang kusut. Sudah banyak pertumbuhan pembangunan, perlu dengan sabar dan dilakukan ahli di bidangnya,” jelasnya. (jml)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *