Open Bidding Belum Jelas, BKPPD Sodorkan Calon dari Eselon II dan III

oleh -32 views
ilustrasi
Ilustrasi

CIREBON-Pengajuan open bidding (lelang jabatan terbuka) untuk mengisi kekosongan jabatan kepala dinas yang ditinggal pensiun, belum mendapat jawaban dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Imbasnya, rencana menunjuk pejabat definitif jadi berantakan. Padahal, hampir satu bulan berselang pengajuan dari pemkot disampaikan.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Drs H Anwar Sanusi MSi menyampaikan, belum adanya persetujuan dari Pemprov Jabar dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), membuat Pemkot Cirebon kembali memilih opsi penunjukan pelaksana tugas (plt). Khususnya untuk mengisi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) yang bakal ditinggalkan oleh Ir H Budi Rahardjo MBA mulai 1 Mei. “Belum ada jawaban dari provinsi dan kemendagri. Kita belum bisa tentukan, kan mereka yang menentukan. Tapi kan sudah diajukan,” ungkap Anwar, kepada RadarCirebon.

Padahal pengajuan lelang jabatan dilakukan sejak awal April saat Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (DKOKP) ditinggal Drs Dana Kartiman. Untuk pengganti Dana, sementara ini aman karena sudah ditunjuk plt dari Staf Ahli Walikota  R Henda SH MH.

Menurut Anwar, pihaknya saat ini sudah menyiapkan penunjukan plt kepala DPUPR. Dia punya mengaku sudah secara lisan melaporkan hal ini kepada Pejabat Walikota Cirebon, Dr H Dedi Taufik MSi. “Sudah kita sampaikan secara lisan ke pak wali, bahwa ada kepala DPUPR bakal pensiun per 1 Mei,” sebutnya.

Mantan kepala dinas pendidikan itu pun mengaku sudah menyodorkan nama-nama pejabat yang bakal ditunjuk untuk menjabat pelaksana tugas Kepala DPUPR. Mulai dari pejabat eselon II dan eselon III. Namun dirinya belum menyebut nama-nama pejabat yang diajukan tersebut. Hanya saja, sudah ada kabar terdapat tiga pejabat yang berpotensi menjabat plt kepala DPUPR.

Dari eselon III ada kandidat dari internal DPUPR, yakni Sekretaris DPUPR Yudi Wahono. Kemudian muncul dua nama kandidat dari eselon II. Yakni Kepala BP4D Arief Kurniawan ST dan juga Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Ir H Yoyon Indrayana MT. “Yang pasti sudah kita usulkan ada dari eselon III dan II. Semua nantikan tergantung keputusan pak wali,” ucapnya.

Hanya saja, lanjut Anwar, dari pembicaraan dengan Pj Walikota Dedi Taufik, sudah sepakat bahwa plt kepala DPUPR ini harus memiliki kapasitas dan kompetensi yang khusus. Sehingga tidak sembarangan dalam menentukan penggantinya.

Masih menurut Anwar, penetapan pelaksana tugas untuk kepala DPUPR sendiri bakal ditetapkan setelah pejabat yang ada saat ini pensiun per 1 Mei. Padahal di internal DPUPR sendiri menginginkan agar penetapan plt sudah ada ssbelum 1 Mei, karena khawatir bakal berpengaruh dalam penggajian pegawai.

Namun, Anwar menepis kekhawatiran ini. Menurut dia, hal ini tidak berpengaruh untuk penggajian. Sebab gaji pegawai bulan Mei biasanya sudah ditandatangani April. Sehingga masih bisa ditandatangani oleh Kepala DPUPR Budi Rahardjo yang pensiun per 1 Mei. “Jadi Pak Budi masih bisa menandatangani itu. Sebelum jam 23.59 pada tanggal 30 April, dia masih menjabat kepala DPUPR,” ungkapnya.

Meskipun penetapan plt tidak dilakukan sebelum masa pensiun tak akan berpengaruh. Justru penetapan plt ini yang akan penting untuk kegiatan di bulan Juni. Sehingga pemkot menetapkan plt nya setelah yang bersangkutan pensiun. “Setelah itu nggak boleh. Jadi untuk penggajian Juni itu nanti sama plt. Penetapan ya nanti setelah pejabatnya pensiun,” tandasnya.

Sebelumnya, Sekretaris DPUPR Ir Yudi Wahono DESS menyampaikan permintaan agar penetapan Kepala DPUPR sudah ada sebelum pejabat pensiun. Karena hal ini berpengaruh terhadap penggajian pegawai. Sebab untuk penggajian pegawai harus ditandatangani langsung oleh Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini kepala dinas. “Ya kalau belum juga ditetapkan bisa berpengaruh untuk penggajian, kita inginnya sudah ada plt ketika pejabat pensiun. Jangan berlama-lama,” tukasnya. (jml)