Belanja Pemerintah Pusat Tahun Depan Rp 1.634,3 T

oleh -8 views
Sri-Mulyani1
Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Foto: Jawa Pos

JAKARTA- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja pemerintah pusat pada tahun 2019 akan mencapai Rp 1.634,3 triliun.

“Tahun depan kita akan membelanjakan sebesar Rp 2.461,1 triliun yang dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat Rp 1.634,3 triliun dan untuk pemerintah daerah sebesar Rp 855,45 triliun,” kata Sri Mulyani saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2019 di Istana Negara Jakarta, Selasa (11/12).

Sri menyebutkan, belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.634,3 triliun itu terdiri dari belanja yang dialokasikan melalui kementerian atau lembaga sebesar Rp 855,4 triliun dan belanja nonkementerian atau lembaga sebesar Rp 778,9 triliun.

“Keduanya diarahkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan. Alokasi anggaran itu berdasar UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN 2019,” ujarnya.

Mengenai realisasi APBN 2018, Menkeu menyebutkan, hingga akhir November, posisi APBN 2018 sangat sehat. “Defisit tercatat 1,95 persen dari PDB dibandingkan tahun lalu pada posisi November 2017 sebesar 2,59 persen dari PDB. Ini adalah yang terendah sejak tahun anggaran 2014,” jelasnya.

Menurut Menkeu, posisi APBN 2018 yang baik merupakan bekal yang cukup positif untuk memasuki pelaksanaan APBN 2019. “Asumsi makro APBN 2019 untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen, suku bunga 5,3 persen, nilai tukar rupiah Rp 15.000 per USD dan harga minyak USD 70 ber barel,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk pendapatan negara dalam APBN 2019 ditetapkan sebesar Rp 2.165,1 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 1.786 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp 378,3 triliun.

Dia menyebutkan, fokus pada tahun 2019 adalah peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur, peningkatan efektivitas program perlindungan sosial dan pelaksanaan agenda demokrasi, penguatan birokrasi yang efisien dan efektif serta penanggulangan dan mitigasi bencana.

“Dana anggaran bantuan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia yang sudah mencapai terendah dalam sejarah Indonesia namun masih di atas sembilan persen, maka alokasi dana PKH tahun 2019 dinaikkan dua kali lipat,” tukasnya.

Kenaikan anggaran PKH adalah dari Rp 19,3 triliun pada 2018 menjadi Rp 34,4 triliun atau dua kali lipat untuk 10 juta warga miskin. (ant/fin)