Pemkot Siapkan Rp600 Juta untuk Pembangunan Infrastruktur BRT

oleh -14 views
Lima Bus Rapid Transit (BRT) Trans Cirebon terparkir di Kantor Dinas Perhubungan. FOTO:OKRI RIYANA/RADAR CIREBON
Lima Bus Rapid Transit (BRT) Trans Cirebon terparkir di Kantor Dinas Perhubungan. FOTO:OKRI RIYANA/RADAR CIREBON

CIREBON-Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon merencanakan tahun ini infrastruktur Bus Rapit Transit (BRT) segera dibangun. Bahkan bulan depan pengerjaan sarana pendukung sudah masuk agenda lelang.

Kepala Dishub Kota Cirebon Ir H Yoyon Indrayana MT mengungkapkan, pemkot sudah menyiapkan anggaran untuk persiapan pengoperasian BRT. Dari rencananya dianggarkan Rp1 miliar ternyata hanya Rp600 juta yang dapat direalisasikan.

Tujuannya untuk kesiapan operasional BRT sehingga dengan harapan akhir tahun 2019 sudah mulai dioperasikan. “Yang dulu Rp1 miliar ternyata hanya Rp600 juta. Tapi setidaknya ini bisa mendukung kesiapan BRT,” katanya.

Alokasi anggaran tersebut rencananya untuk pengerjaan infrastruktur pendukung utama, mulai selter. Tetapi untuk saat ini, selter dibuat sederhana dulu. Kemudian untuk pelatihan sopir BRT yang memang ada penyesuaian.

Yoyon menjelaskan, BRT sejak diserahkan oleh Pemprov Jabar di akhir tahun 2018 lalu, lima unit Bus Rapid Transit (BRT) yang merupakan bantuan dari Kementerian Perhubungan sampai saat ini masih terparkir di Kantor Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

Hal tersebut diakibatkan tidak sesuainya isi dokumen Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) dengan unit yang diserahkan, di mana dalam Basto tercatat ada sepuluh unit yang harusnya menjadi milik Pemkot Cirebon.

Saat ini, pihaknya tengah mengupayakan penyelesaian perbedaan isi dokumen tersebut, yakni dengan mengajukan surat permohonan perubahan BASTO. Bahkan kementrian perhubungan sudah menjanjikan tambahan lima unit BRT untuk Kota Cirebon, sehingga jumah Bus BRT  nanti sebanyak 10 unit, namun dengan berkas yang berbeda. “Busnya sudah ada di kementerian, janjinya tahun ini. Supaya prosesnya cepat, paling nanti kita intensif bolak-balik ke sana, jadi BRT kita tetap akan dapat 10,” jelasnya.

Lamanya proses perubahan BASTO membuat Dishub harus menyiapkan ulang rencana operasional, mulai dari mengkaji ulang rute, selter hingga uji coba operasionalnya, ditambah lagi perubahan pejabat dishub.

Yoyon membuka kemungkinan mengevaluasi rute,  termasuk untuk angkutan kota. Ada beberapa trayek yang sudah menguntungkan. Misalnya D7 yang armadanya semakin berkurang. Bisa saja nantinya BRT dipakai untuk mengisi trayek kritis ini. (abd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *