Sejumlah Organisasi Guru Kecam Polisi Gunduli Tersangka Kasus Susur Sungai Sempor SMPN 1 Turi

oleh -1.121 views
Guru-bukan-begal-tersangka-susur-sungai
Tiga pembina pramuka SMPN 1 Turi yang jadi tersangka tragedi susur Sungai Sempor saat digelandang di Mapolres Sleman, kemarin (25/2). Foto atas, Isfan Yoppy Andrian (IYA) yang mewakili tiga tersangka menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa ini. Foto: ELANG KHARISMA DEWANGGA/RADAR JOGJA

JAKARTA – Polres Sleman menentapkan tiga tersangka kasus susur Sungai Sempor yang mengkibatkan 10 siswa SMPN 1 Turi tewas. Para tersangka dinilai lalai dalam proses kegiatan susur Sungai Sempor di Desa Donokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman tersebut.

Para tersangka susur Sungai Sempor SMPN 1 Turi digunduli saat dihadirkan dalam jumpa pers di hadapan wartawan. Karena perlakuan polisi menggunduli para tersangka yang merupakan para guru dan pembina pramuka tersebut mendapat kecaman sejumlah organisasi guru.

Sebelumnya protes dilayangkan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), yang meminta polisi untuk ikuti SOP. Kini Kecaman keras datang keras dari Ikatan Guru Indonesia (IGI).

“Kami mengkritik perlakuan polisi terhadap guru. Seolah-olah mereka ini pencuri ayam yang harus digunduli dan sebagainya. Yang korupsi triliunan aja nggak dicukur kan. Kasihan ini guru belum-belum digunduli,” kata Ketua Umum IGI, Muhammad Ramli Rahim kepada wartawan, Rabu (26/2).

Ramli menyayangkan perlakuan polisi terhadap guru yang mestinya tidak perlu digunduli. Meskipun, dinilai lalai tapi musibah alam dalam peristiwa susur Sungai Sempor yang dilaksanakan SMPN 1 Turi tidak bisa dihindari.

“Ini lemahnya kompetensi guru kita. Kejadian ini tak perlu terjadi. Harusnya memperhatikan kondisi cuaca dan medan yang dihadapi. Tapi sekali lagi ini kan musibah. Tidak ada unsur kesengajaan,” ujar Ramli.

Ramli menjelaskan, posisi IGI dalam kasus susur sungai Sempor SMPN 1 Turi membela para tersangka untuk diperlakukan dengan baik. Namun, tidak mengabaikan kelalaian yang telah diperbuat.

“Kan bisa jadi orang tua korban juga sudah memaafkan. Mereka sudah pasti dihukum. Dan ini tidak ada unsur kesengajaan. Hanya memang ini mereka membuat kesalahan terjadinya korban, di situ posisinya. Kami organisasi guru pasti membela mereka dalam posisi mereka melaksanakan tugas, hanya kelalaiannya itu memang salah,” jelas Ramli.

“Polisi harusnya memberikan perlakuan yang layak kepada guru. Mereka nggak bisa jadi polisi kalau nggak ada gurunya,” imbuhnya.

Selain IGI, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) juga mengecam perlakuan polisi menggunduli para guru SMPN 1 Turi yang menjadi tersangka kasus susur Sungai Sempor. Perlakuan polisi dinilai berlebihan.

“Pihak kepolisian jangan terlalu berlebihan: menggelandang; memamerkan guru di depan media, digunduli, dan perlakuan selayaknya pelaku kriminalitas berat. Sebab itu berpotensi akan menggiring opini masyarakat bahwa Tersangka Guru adalah pelaku kejahatan berat,” kata Sekjen Heru Purnomo dalam keterangan tertulisnya, dikutip detik, Rabu (26/2).

Selain itu, Heru mengatakan bahwa seharusnya polisi memberikan perlindungan dengan menghormati guru. Karena para tersangka buka pelaku kriminal berat. Menurutnya, polisi tidak perlu sampai mempermalukan tampilan para guru di muka umum.

Lebih lanjut, Heru menegaskan bahwa para pembina pramuka ini merupakan terduga penyebab musibah. Bukan pelaku kriminal seperti pembunuh atau pemakai narkoba.

“Sebab guru serta pengurus Kwartir Pramuka tersebut terduga penyebab musibah, bukan pelaku kriminal laiknya pembunuh, pemakai narkoba, atau begal,” tegas Heru.

Seperti diketahui, tiga tersangka susur sungai SMPN 1 Turi dihadirkan dalam jumpa pers dengan keadaan kepala dibotak di Mapolres Sleman.

Ketiganya adalah Isvan Yoppy Andrian, Riyanto, dan Danang Subroto. Mereka berperan merancang program, menentukan lokasi sungai.

Tindakan polisi menggundul kepala tersangka sempat diprotes PB PGRI.

“Pak Polisi, kami marah dan geram. Tak sepatutnya para guru-guru kau giring di jalanan dan dibotakin seperti kriminal tak terampuni,” tulis admin dalam akun twitter resmi PB PGRI, @PBPGRI_OFFICIAL pada Selasa, 25 Februari 2020.

“Mereka memang salah, tapi program Pramuka itu legal dan jadi agenda pendidikan. Jangan ulangi lagi! Sebelum semua guru turun,” demikian pernyataan sikap tersebut.

Namun, Selasa malam pukul 22.00 WIB, cuitan itu dihapus oleh admin. Dia menjelaskan hal itu dilakukan demi menjaga tak adanya silang pendapat yang lebih meluas.

“Kami telah sampaikan permohonan maaf menyinggung semua. Tiada sedikitpun brmaksud melukai. Baca tulisan-tulisan kami sebelumnya. Bahkan kami telah datang ke sekolah dan minta maaf terbuka. Rasa pedih kawan-kawan atas proses itulah. Sama-sama hornati proses hukum.” Demikian admin menyampaikan klarifikasi atas penghapusan cuitan tersebut.

Admin PB PGRI kembali menegaskan, tidak ada guru yang berniat mencelakakan muridnya. Namun, meminta polisi untuk menjalankan SOP dalam menangani kasus ini.

“Demi menjaga silang pendapat yang lebih luas, kami hapus cuitan itu. Mohon semua pihak menghormati proses hukum. Tiada seorang gurupun berniat celakakan muridnya. Kami juga amat sedih. Tolong polisi ikuti SOP, semua sama di depan hukum.”

Sementara itu, dalam pernyataan resminya, Ketua Umum PGRI, Prof Dr Unifah Rosyidi mengaku langsung berkoordinasi dengan PGRI Sleman dan DI Jogjakarta yang hadir di Konkernas PGRI di Jakarta.

Kemudian mencari informasi akurat dan mengimbau agar langsung mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait di tempat kejadian di Jogjakarta.

“Yang terasa menyesakkan dada, satu orang guru yang menjalankan tugas sekolah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Unifah dalam pernyataan di website resmi PGRI.

Sebagai bentuk belasungkawa, PB PGRI mengirimkan karangan bunga dan langsung mendatangi lokasi usai kegiatan Konkernas.

“Semua pihak agar menahan diri dari komentar yang kontraproduktif. Kita serahkan kepada pihak berwajib untuk menangani hal ini sebaik mungkin,” kata Unifah.

“PGRI sendiri siap membantu mendampingi proses ini dengan segala kemampuan yang ada dan sesuai koridor hukum,” tegasnya.

Seperti dikutip Radar Jogja, Waka Polres Sleman Kompol M Kasim Akbar Bantilan mengatakan, ketiganya dijerat dengan Pasal 359 dan 360 tentang kelalaian sehingga mengakibatkan korban jiwa dan terluka. Para tersangka diancam hukuman penjara makimal lima tahun serta denda.

Dikatakan, ketiga tersangka ini terbukti sebagai orang yang punya ide untuk menggelar kegiatan susur sungai.

Mereka juga dianggap memiliki sertifikasi Kursus Mahir Dasar (KMD) kepramukaan, namun justru meninggalkan tanggungjawabnya.

Perwira menengah dengan satu melati ini juga menyebut, manajemen risiko para tersangka dalam kegiatan susur sungai terbilang sangat minim. Tidak melihat kondisi alam serta menyiapkan alat penunjang keselamatan bagi para siswa.

Kasatreskrim AKP Rudy Prabowo menambahkan, IYA adalah orang yang mempunyai inisiatif kegiatan susur sungai. Dia pun menyatakan bahwa kegiatan tersebut direncanakan secara mendadak, serta tidak memikirkan aspek keselamatan.

Ada pun izin kegiatan pramuka pada saat itu, juga hanya berdasar pada keputusan pengisi jabatan kepala sekolah lama yang terbit 29 Desember 2019.

“Kegiatan susur sungai merupakan improvasi dari IYA yang hanya disampaikan melelaui WA group pada Kamis malam (20/2). Tanpa memikirkan persiapan dan alat penunjang keselamatan,” ungkapnya. (hsn/yud)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *