Tolong, Cirebon Butuh APD! Harganya Tak Masuk Akal, Kadinkes: Ini NKRI Lagi Berduka

oleh -251 views
ilustrasi-virus-corona
Ilustrasi Covid-19

CIREBON– Anggaran pengadaan alat pelindung diri (APD) medis dari Pemerintah Kota Cirebon sebesar Rp1,5 miliar telah disiapkan. Namun masalah baru muncul. APD menjadi langka di pasaran. Harganya berkali-kali lipat lebih tinggi.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon dr H Edy Sugiarto MKes mengatakan anggaran Rp1,5 miliar diperuntukan bagi 26 institusi selama 90 hari. Di antaranya untuk 22 puskesmas dan 4 UPT, termasuk RSD Gunung Jati Kota Cirebon. “Anggaran besok (hari ini, red) atau lusa cair. Tapi barangnya (APD, red) di lapangan susah dicari,” ujar Edy saat dihubungi Radar Cirebon melalui sambungan telepon selular, Rabu (25/3).

Adapun mengandalkan bantuan APD dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, jauh dari kata cukup. Pemprov, kata Edy, hanya mengirimkan 5 buah masker dan 40 pasang sarung tangan yang saat ini telah diterima pihaknya. “Bukan 5 box masker, tapi 5 pcs. Sayang banget. Jadi kurang banget. Satu-satunya jalan untuk sekarang ini, saatnya untuk berdikari,” terangnya.

Berdikari atau tidak bergantung pada bantuan orang lain, bagi Edy, sudah saatnya dilakukan. Pemerintah daerah, sudah seharusnya menyiapkan diri terhadap segalanya. Seperti bantuan biaya tidak terduga, yang saat ini telah disiapkan Pemkot Cirebon.

APD di puskesmas, masih tersedia dalam waktu 2 minggu. Petugas, imbuh Edy, saat ini sedang mencari ketersediaan masker yang dapat dibeli, baik secara online maupun konvensional. “APD ada, cuma harganya irrasional semua. Kacau nih,” sesalnya.

Edy memohon kepada para spekulan atau vendor untuk membantu keadaan dan bukan mempersulit dengan memanfaatkan situasi yang sedang genting dengan menjual APD medis dengan harga di luar nalar. Kenaikan bahkan mencapai 5-10 kali lipat dari harga semestinya. “Secara ini NKRI lagi berduka, tolong bantu.Harga nggak usah dibikin mahal. Kita beli kok, bukan minta, tapi harga normal,” katanya.

Namun Edy sadar, kelangkaan APD berlaku untuk seluruh daerah. Ia menyesalkan para spekulan yang sedang meraup untung besar dari cara yang menyusahkan orang lain. Edy kembali menyesalkan bantuan rapid test kit yang digembor-gemborkan pemerintah, namun faktanya hingga saat ini belum diterima.

Bantuan itu, kata Edy, baru diterima daerah Bekasi, Karawang, dan Bogor. Dikatakan, informasi pembagian rapid test kit seharusnya diumumkan ketika barang telah didistribusikan ke masing-masing daerah.

“Pak Jokowi 4 hari lalu sudah diumumkan, padahal sampai sekarang masih di awang-awang barangnya. Masih khayalan doang. Jadi masyarakat kasihan, dikasih harapan, tapi barangnya tidak ada. Harusnya kalau menurut saya, pemerintah pusat/provinsi, dropping dulu baru ngomong,” sesalnya.

Edy merasa iba kepada masyarakat yang telah menunggu bantuan tersebut. Ia menginginkan, agar pemerintah pusat berbicara sesuai keadaan dan jangan hanya fokus memberikan bantuan pada daerah-daerah di sekitar ibu kota.

Pada wawancara Senin lalu (23/3), Edy sempat mengatakan puskesmas di Kota Cirebon akan melakukan lockdown jika dalam 2 minggu APD tak terpenuhi. Edy mengatakan APD untuk petugas medis di Kota Cirebon sudah dalam zona merah. Artinya, telah masuk kondisi darurat. Mereka tidak mungkin menangani pasien tanpa APD karena menimbulkan risiko.

Karena terdesak, Edy pun sampai meminjam uang di koperasi Rp51 juta untuk memenuhi APD sementara. “Saya pinjam ke koperasi Rp51 juta, karena anggaran belum turun,” kata Edy kepada Radar Cirebon, Senin (23/3).

Edy mengantisipasi lonjakan pasien Covid-19 jika suatu saat terjadi kondisi darurat. Salah satu opsi yang ditawarkan, membuka RS Budi Luhur di Kecamatan Harjamukti. Dengan jumlah tenaga medis yang ada, imbuh Edy, pihaknya akan meminta bantuan dari tenaga medis di seluruh rumah sakit yang ada di Kota Cirebon. Mengenai kerja sama tersebut, juga telah dilakukan rapat bersama seluruh jajaran rumah sakit se Wilayah 3 Cirebon.

“Di Kota Cirebon ODP ada 41 orang, 5 sudah aman jadi tinggal 36. Kalau (anggaran untuk APD, red) 2 Minggu lagi tidak cair, petugas puskesmas lockdown. Karena tanpa APD, kami tidak bisa menangani,” katanya.

Kewaspadaan itu wajar terjadi. Mengingat Cirebon dijadikan sebagai kota persinggahan atau transit. “Karena Cirebon diserbu oleh pendatang dari mana-mana. Saya izin, untuk orang asing sementara di Kota Cirebon kita lockdown,” bebernya.

Edy mengatakan dengan ODP yang terus bertambah, harusnya sudha masuk zona merah. Namun, Edy mengatakan keputusan itu ada di pimpinan. “Dalam kondisi seperti ini harusnya di Kota Cirebon ini sudah merah. Karena di Kota Cirbon setiap harinya ada 7-8 ribu pendatang. Dari kereta api 5 irbuan orang, penumpang di terminal lima ratusan, dan dari bandara da 50-100 orang. Kemarin contoh kedatangan ODP dari Depok 5 orang, dari Bandung dan Jakarta 3 orang. Jadi infiltrasinya sudah cukup massif,” ujarnya.

Namun, ia kembali menegaskan tetap menyerahkan penetapan status zona merah melalui kepala daerah. Yang jelas, sambungnya, pihak dinkes dan para medis serta unsur terkait lainnya akan mengantisipasi kemungkinan terburuk jika pasien Covid-19 terus meningkat. (ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *