Warga Kurang Mampu Perlu Dapat Perhatian

oleh -26 views
Ilustrasi. Foto: Lombok Post/radarcirebon.com

CIREBON – Wabah virus Corona (covid-19) berdampak luas di tengah aktivitas masyarakat. Tak hanya pelayanan pemerintah, pendidikan, atau sepinya pusat-pusat perbelanjaan. Perlu penanganan komprehensif yang dilakukan dalam penanganan wabah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Cirebon pun harus memikirkan dampak lainnya. Yang mengkhawatirkan justru masalah ekonomi yang dialami keluarga tidak mampu.

Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon, KH Aziz Hakim Syaerozi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Cirebon harus komprehensif dalam penanganan virus Corona. Tidak hanya fokus pada penanganan Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Dalam Pemantauan (ODP), dan lainnya yang secara langsung berkaitan dengan Corona. Menurutnya, ada dampak tidak langsung yang diakibatkan makin maraknya peredaran Covid-19, salah satunya warga miskin yang makin susah memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Warga kurang mampu itu, menggantungkan hidupnya dari sumber pencaharian serabutan dan buruh kasar. Makin repot karena susah mendapatkan job dan penghasilan. Belum lagi, kebijakan instruksional yang meminta masyarakat untuk berdiam diri di rumah, makin membuat mereka kelimpungan,” kata pria yang akrab disapa kang Aziz itu, kemarin (25/3).

Dia menjelaskan, upaya Pemerintah Kabupaten Cirebon membentuk Gugus Tugas Penanganan Virus Corona memang sudah bagus. Namun, pemerintah daerah juga harus membentuk Gugus Tugas Penanggulangan Dampak Corona.

“Lembaga taktis itu bisa diarahkan untuk menginventarisasi solusi dan eksekusi bagi dampak Corona yang prioritas untuk ditangani. Salah satunya mencari skema bantuan bagi warga miskin selama masa inkubasi,” jelasnya.

Lembaga tersebut, kata Aziz, bisa diisi sejumlah instansi teknis yang ada di Kabupaten Cirebon dan menggandeng Forum Corporate Social Responsibility (F-CSR), institusi donor, hingga lembaga filantropi.

“Penanganan masalah ini juga sangat penting agar tidak terjadi kelaparan atau kesengsaraan yang dialami mereka yang masuk dalam kategori ekonomi lemah,” tuturnya.

Dia menambahkan, bila perlu Pemerintah Kabupaten Cirebon menyiapkan anggaran khusus untuk mereka dari APBD. Jika tidak memungkinkan karena sudah dikunci anggarannya, maka bisa mencari dana talangan yang nantinya dimasukan dalam APBD Perubahan 2020. (sam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *