Dinsos Siapkan Rp15 M Untuk 10.000 Warga

oleh -427 views
dri - kunjunagn dewan ke Dinsos
BAHAS BANTUAN: Rombongan anggota DPRD Jawa Barat dari Dapil Jabar XII bertemu dengan Kadinsos membahas kesiapan penyaluran distribusi bantuan dari Pemprov, kemarin (8/4). FOTO: ANDRI WIGUNA/RADAR CIREBON

CIREBON – Rombongan Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat datang ke Dinsos Kabupaten Cirebon untuk melihat pelaksanaan pendataan dan verval data warga miskin baru di luar keluarga penerima manfaat (KPM), yang sudah ada dan bersumber dari bantuan Pemprov Jabar.

Sekitar pukul 13.00 WIB, tim dari DPRD Provinsi Jabar tiba di Dinsos Kabupaten Cirebon. Terlihat beberapa anggota DPRD dari Dapil Jabar XII seperti Bambang Mujiarto ST, Hj Yuningsih MM dan H Anwar Yasin datang ditemani stafnya, dan menggelar pertemuan langsung dengan Kadinsos Dadang Suhendra dan Sekdis dr Hj Neneng Hasanah.

Ditemui usai rapat, politisi PKB Hj Yuningsih MM menyebut, kedatangan rombongan anggota DPRD Jabar tersebut untuk melihat kesiapan Dinsos Kabupaten Cirebon untuk penyaluran bantuan Pemprov Jabar untuk warga yang belum masuk jaring pengaman sosial dampak pandemi corona.

“Pemprov mengalokasikan untuk penerima bantuan 1,6 juta KK di Jawa Barat. Kabupaten Cirebon nanti bakal menerima sekitar 123.413 KK. Jumlah ini di luar keluarga penerima manfaat yang sudah ada,” ujarnya.

Menurut Yuningsih, data penerima bantuan tersebut sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK). Tugas Dinsos sendiri akan melakukan verval kepada penerima bantuan dan mengawasi pendistribusiannya.

“Masalahnya data yang kita gunakan itu data tahun 2015. Tentu akan ada perubahan. Ada yang sudah meninggal dan ada yang mungkin sudah pindah. Makanya di sini diperlukan verval oleh Dinsos,” imbuhnya.

Sementara itu, Bambang Mujiarto ST mendesak data yang digunakan Pemprov tidak otomatis atau serta merta menggunakan data lama. Hal tersebut dikhawatirkan tidak mengcover ODP dan PDP yang secara langsung terdampak baik ekonomi, sosial dan kesehatan karena pandemi tersebut.

“Kalau pakai datanya hanya DTSK, otomatis ada yang tidak tercover karena ODP dan PDP tidak semuanya masuk data DTSK. Kita mendesak agar ODP dan PDP otomatis mendapat manfaat dari program ini dan masuk sebagai penerima manfaat,” jelasnya.

Terpisah, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, dr Hj Neneng Hasanah kepada Radar Cirebon mengatakan, jika saat ini Dinsos telah melakukan input data dari DTSK. Saat ini, yang sudah dimasukan baru sebanyak 96.000 KK penerima bantuan.

“Sisanya sekitar 27 ribu masih kita lakukan input data dan targetnya selesai hari ini juga (kemari, red),” ungkapnya.

Diakuinya, jumlah penerima bantuan dari Pemprov tersebut tidak otomatis mengcover seluruh warga miskin terdampak pandemi corona. Oleh karena itu, Dinsos mengalokasikan sekitar Rp15 miliar untuk sekitar 10.000 penerima bantuan di luar DTSK.

“Kita juga alokasikan anggaran, jumlahnya sekitar 15 miliar. Semuanya sedang kita proses, mudah-mudahan bisa selesai sesuai dengan target,” bebernya.

Di lain tempat, Plt Ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) Rachmat Hidayat cukup kesulitan menjelaskan kepada masyarakat yang ada di desa-desa saat ini. Menurutnya, setiap bantuan yang sampai ke desa dampak psikologisnya sangat kuat bagi pemerintah desa, sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

“Tadi kita ketemu dengan Kadinsos. Kami meminta nomenklatur dan aturan yang menentukan kategori penerima bantuan sehingga desa tidak disalahkan oleh masyarakat yang tidak dapat bantuan. Karena kalau ada bantuan yang datang ke desa, dampak psikologisnya sangat besar. Kami selalu disalahkan oleh masyarakat yang tidak dapat bantuan,” pungkasnya. (dri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *