Merasa Bupati Dilangkahi, Disporapar Kritik BTNGC

oleh -105 views
DISKUSI: Kepala Disporapar Kuningan Dr H Toto Toharudin diskusi dengan jajaran BTNGC di kantor BTNGC. FOTO: TATANG ZHARI/RADAR KUNINGAN
DISKUSI: Kepala Disporapar Kuningan Dr H Toto Toharudin diskusi dengan jajaran BTNGC di kantor BTNGC. ----FOTO: TATANG ZHARI/RADAR KUNINGAN

KUNINGAN – Sikap keras Badan Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC) Kuningan, yang mengekang hak rakyat, dipertanyakan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kuningan, Dr H Toto Toharudin. “Seakan di alam kemerdekaan, kita terkekang oleh BTNGC. BTNGC itu wakil pusat yang ada di daerah. Tapi ingat, kami juga bagian dari NKRI. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri,” tandas Toto, di sela diskusi dengan jajaran BTNGC, di kantor BTNGC.

Kuningan hanya ingin ada komunikasi bagus BTNGC. Ketika komunikasi terjalin bagus, hasilnya tentu akan bagus. Dia berterus terang, BTNGC telah membuat gelisah pemerintah daerah. Dia tahu, BTNGC membawa aturan pusat. Tapi kalau diterapkan mutlak tanpa toleransi di lapangan, di daerah, akan menimbulkan gejolak.

Maka, diskusi bersama BTNGC ini, adalah ikhtiar untuk satu persepsi. Sebab, jika dibiarkan berlarut tanpa solusi, tetap dalam egoisme, bisa menjadi jembatan peta konflik. Ada yang pro dan kontra. Ada yang diuntungkan, dan dirugikan. “Kita tidak ingin masyarakat Kuningan pecah,” tandas Toto lagi.

Biarlah Disporapar dan BTNGC yang komunikasi. Dia sendiri mendapat instruksi Bupati Kuningan Acep Purnama untuk membereskan persoalan BTNGC. Jangan ada kesan, bupati merasa dilangkahi dengan berbagai tindakan BTNGC di Kuningan. BTNGC tidak komunikasi sama sekali dengan bupati sebagai penguasa Kuningan. “Semoga tidak terjadi lagi ke depan, di era kita,” harap dia.

Dia mengajak BTNGC membangun chemistry. Dia yakin, BTNGC ke Kuningan demi kepentingan masyarakat. Terutama di tengah isu Taman Hutan Rakyat (Tahura), Kuningan sebenarnya sudah punya formula. Beberapa kali juga sudah dibahas bersama BTNGC, Bappeda dan lain-lain. Naskah demi naskah.

“Yang dituntut sebenarnya, adalah konsistensi kedua belah pihak. Fungsi pengawasan dan isi naskah, komitmen kedua belah pihak,” ujar Toto. (tat/mid)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *