Mutasi PNS di Tengah Pandemi, Bupati: Tak Usah Pisah Sambut

oleh -182 views
mutasi-majalengk
MUTAIS PEGAWAI: Bupati Majalengka, Karna Sobahi melantik pegawai dalam mutasi, Jumat (29/5).

MAJALENGKA- Bupati Majalengka DR H Karna Sobahi MMPd melantik dan mengambil sumpah jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Pemkab Majalengka bertempat di lapangan tenis Setda Majalengka, Jumat (29/5).

Adapun pejabat yang dilantik di antaranya Hj Ropedah SPd MM sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dr Hj Lilis Yuliasih Spd MPd menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kemudian Ikin Asikin SIP menjadi Camat Jatitujuh, Jojo Zakaria SSos menjadi Camat Talaga menggantikan Drs Ucu Sumarna yang dilantiik menjadi Staf Ahli Bupati. Selanjutnya,Nono Heryano SIP menjadi Camat Cingambul dan Rony Setiawan SIP menjadi Camat Jatiwangi menggantikan H Iding Solehudin Ssos MP yang dilantik menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Selanjutnya, Dudang kini menjadi Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Eti Hermawati SPd MPd menjadi Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika. Sedangkan Hj Siti Mawe SH Msi kini menjadi Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menggantikan Eti Hermawati.

Bupati Karna Sobahi menegaskan agar para pejabat yang terkena mutasi tidak perlu melakukan acara pisah sambut di tengah wabah Covid- 19. Para pejabat diminta segera bertugas di tempat yang baru paling tidak Senin atau Selasa mendatang. Disebutkan Karna ada 5 pejabat eselon II yang penetapannya dilakukan melalui proses open bidding. Namun baru 4 yang dilantik. Satu pejabat lainnya baru akan dilantik pada 1 Juli mengingat posisi yang akan ditempat baru kosong pada Juli.

“Jabatan itu trust atau kepercayaan serta amanah yang harus dipertanggung jawabkan dengan komitmen kinerja, komitmen loyalitas tunggal kepada pimpinan dan komitmen politik,” tegasnya.

Ditegaskan Karna, pada awal kepemimpinannya bersama Wabup Tarsono D Mardiana dirinya berani untuk memberikan tunjangan kinerja (tukin) sebesar Rp 114 milyar demi peningkatan kinerja. Namun dia, melihat tukin ini belum berefek pada peningkatan kinerja birokrasi. Bahkan ia prihatin ada pucuk pimpinan yang jarang masuk kantor. (ara)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *