Status DPO Nurhadi Dinilai Hanya Akal-Akalan KPK

oleh -136 views
ILUSTRASI FOTO KPK

JAKARTA – Dimasukannya eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi ke dalam daftar pencarian orang (DPO) dinilai hanya akal-akalan. Menetapkan Nurhadi DPO agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melakukan pemanggilan atau pemeriksaan, sehingga jika tidak ada info dari masyarakat tak perlu diungkap.

Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengkritik lembaga yang pernah dipimpinnya tersebut lama dalam menangkap Nurhadi.

“Pertama, Februari tahun ini salah seorang lawyer yang biasa menangani kasus-kasus korupsi Saudara Maqdir Ismail itu merilis KPK ini berlebihan kalau pakai anak muda sekarang KPK lebay. Kenapa berlebihan? Mengapa mesti menerapkan DPO? Nurhadi-nya ada di Jakarta,” katanya dalam diskusi daring berjudul “Akhir Pelarian Nurhadi: Apa yang Harus KPK Lakukan?” di Jakarta, Jumat (5/6).

Dengan pernyataan Maqdir, kuasa hukum Nurhadi yang menyebut KPK berlebih menetapkan status DPO, artinya Nurhadi ada di suatu tempat di Jakarta.

“Kira-kira ada pernyataan seperti itu dan sekitar 20 Februari kemudian ada pernyataan sebenarnya Nurhadi ada di suatu tempat tertentu,” kata BW.

Artinya, Nurhadi sebenarnya bergerak di seputaran Jakarta Selatan, yang juga lokasi dari Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Oleh karena itu, mengapa KPK tidak menangkapnya meskipun sudah ada informasi bahwa Nurhadi berada di Jakarta.

“Kalau dia ada di seputaran Jakarta dan KPK yang pada hari ini tidak mampu mengungkap dia, itu ‘kan masalah besar. Bagaimana kalau orangnya keluar Jakarta, di Jakarta saja tidak sanggup. Itu ‘kan pertanyaan dasar seperti itu,” ungkapnya.

Atas hal tersebut, Wakil Ketua KPK periode 2011—2015 ini pun menduga penetapan DPO terhadap Nurhadi hanya “akal-akalan” saja.

“Jadi, pertanyaannya adalah jangan-jangan men-DPO-kan orang itu adalah bagian dari strategi. Kalau sudah DPO ‘kan dia tidak usah dipanggil-panggil lagi. Kalau tidak ada informasi dari publik kita tidak perlu ungkap-ungkap, apalagi menangkap dia,” ujarnya.

Selain itu BW juga mengatakan tertangkapnya Nurhadi bisa dijadikan KPK untuk membuka pintu mafia peradilan. Sebab Nurhadi bisa disebut sebagai dark prince of injustice di lembaga peradilan.

“Dalam sejumlah diskusi, Nurhadi disebut sebagai dark prince of unjustice jadi dalam pasar gelap ketidakadilan, dia (Nurhadi) yang mengatur semuanya, mengelola seluruh transaksi. Dari titik ini artinya kita bisa membongkar kasus lebih dahsyat lagi dibanding kasus saat ini Rp46 miliar, kasus ini bisa di-profile lebih besar lagi,” katanya.

BW mengatakan pimpinan MA yang baru juga dapat menjadikan hal ini sebagai momentum bersih-bersih karena Nurhadi pasti punya jaringan cukup kuat. Apalagi, korupsi tidak mungkin dilakukan sendiri karena Nurhadi punya messenger (pengantar pesan) yang sebagian ada di sistem MA.

“Tidak mungkin di luar, Sekjen MA adalah pintu masuk ke berbagai kekuasaan di negara ini,” katanya.

Menurut BW, jabatan sebagai Sekjen MA potensial untuk berkomunikasi dengan hampir seluruh pencari keadilan di Indonesia.

Sekjen MA diduga punya kepentingan siapa yang lolos sebagai calon hakim agung. Nurhadi tidak bisa dipandang hanya pada kasus Rp46 miliar.

“Kalau ternyata ada kasusnya yang lebih kompleks, saya mengkhawatirkan keselamatan dari Nurhadi karena banyak orang tidak bisa lagi tidur, keringat dingin bila Nurhadi bernyanyi,” ungkapnya.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Direktur Lokantaru Haris Azhar meminta agar KPK membeberkan seluruh kronologi pelarian Nurhadi selama empat bulan.

“KPK harus bongkar terkait rute pelarian ini. Ke mana saja atau saya sebutnya sebagai fasilitas persembunyian paling tidak berupa tempat dan proses perpindahan dari satu tempat ke tempat lain,” katanya.

KPK juga harus menjelaskan seluruh aktivitas Nurhadi selama buron. Termasuk dugaan pemberian pengamanan ketat yang diterima Nurhadi.

“Lalu penyediaan kebutuhan harian pengamanan dan juga yang terakhir setidaknya individu penghubung sebagai komunikator,” ujarnya.

Pihak yang mengamankan Nurhadi harus diusut dan diproses secara hukum. Pastinya dalam pelariannya, Nurhadi ada yang memfasilitasi.

“Mereka kan bukan kunci atau kipas angin yang disembunyikan di lemari tapi manusia. Ada kebutuhan makan. Bahkan penangkapan kemarin juga ada kebutuhan lebih dari Tin Zuraida (Istri Nurhadi) sehingga keluarga ini ketangkap,” ucap Haris.

Sementara Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana jerat semua yang terlibat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Terlebih tersirat kabar ada inisial BG saat Nurhadi mencoba mencari perlindungan.

“Ada dugaan Nurhadi pernah meminta perlindungan dengan orang yang berinisial BG. Pertama siapa orang ini dan bagaimana keterlibatan orang ini bisa diduga melindungi daripada Nurhadi,” katanya.

KPK jangan hanya fokus kasus gratifikasinya saja.

“Firli mengatakan bahwa kita fokus dulu ke kasus utamananya dan setelah kasus utamanya selesai baru kita masuk ke isu obstruction of justice. Ini kan statement yang lagi-lagi keliru,” lanjutnya.

KPK semestinya dapat segera menindak dugaan obstruction of justice tersebut. Sebab KPK mempunyai penyidik yang jumlahnya tidak sedikit.

“Dan tidak ada persyaratan untuk menindak obstruction of justice harus menunggu tindak pidana korupsinya ini selesai,” katanya.

Ia pun mencontohkan kasus mantan Ketua DPR Setya Novanto di mana KPK segera menjerat pengacara Novanto, Friedrich Yunadi dengan pasal perintangan penyidikan.

KPK juga harus segera mengembangkan kasus yang menjerat Nurhadi tersebut. Tidak hanya dengan pasal perintangan penyidikan, tetapi juga pasal pencucian uang.

“Kami berharap KPK tidak terlalu larut dalam euforia penangkapan Nurhadi. karena permainan sebenarnya baru dimulai,” katanya. (gw/fin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *