Pemerintah Perlu Antisipasi Dampak Perubahan Iklim

oleh -65 views

JAKARTA – Pemerintah perlu mengantisipasi dampak perubahan iklim saat wabah Covid-19, sehingga akan berpengaruh pada ketersediaan stok beras dan komoditas pangan lainnya. Hal ini disampaikan oleh peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Galuh Octania. Dia mengingatkan, pada tahun 2019, terjadi kemarau ekstrim sehingga berdampak pada penurunan produksi beras sekitar 7,7 persen.

“Kondisi iklim yang tak menentu harus diwaspadai karena dapat berpengaruh pada penyerapan beras pada musim panen kedua tahun 2020, yang diprediksi oleh Bulog akan berlangsung sekitar September-November nanti. Jika melihat dari harga beras melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis nasional, harga beras cenderung berada di kisaran Rp11.900 per kilogram atau stabil tinggi sejak April 2020,” ungkapnya melalui siaran pers yang diterima Kamis (25/6).

Menurut dia, untuk menjaga kestabilan harga beras di semua wilayah di Indonesia, pendistribusian beras oleh Bulog harus dikelola dengan baik agar mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dikatakan, pendistribusian yang merata bertujuan untuk menghindari terjadinya ketimpangan harga antara harga beras di wilayah yang surplus produksi berasnya dan wilayah yang produksinya mengalami defisit.

“Perhitungan pun harus dilakukan secara berkala, dengan mempertimbangkan kejadian-kejadian yang tidak dapat diprediksi. Jangan sampai harga beras nanti terus berada dalam level tinggi atau perlahan naik. Karena jika perhitungan menunjukkan perlunya pengadaan beras dalam jumlah yang lebih banyak, mau tidak mau perhitungan untuk impor juga harus dilakukan jauh-jauh hari untuk menghindari keterlambatan akibat proses panjang impor yang harus dilalui,” ujar Galuh.

Sebelumnya, Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog), Budi Waseso mengklaim, stok beras untuk kebutuhan nasional mencukupi hingga bulan Desember 2020. Untuk itu, Buwas –Panggilannya- menegaskan, tahun ini Indonesia tidak perlu impor beras.

Buwas mengatakan, beras yang sedang dikelola Bulog saat ini mencapai 1,4 juta ton. Volume tersebut dinilai masih terjaga dengan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang harus dikelola Bulog di kisaran 1-1,5 juta ton.

“Sampai hari ini kita masih punya (stok beras) 1,4 juta ton. Ini juga masih berlangsung penyerapan. Jadi, ini yang meyakinkan saya bahwa beras kita cukup untuk kegiatan sampai bulan Desember,” kata Buwas di kantornya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) memperkirakan, stok beras hingga akhir Desember 2020 sebanyak 6,1 juta ton. Volume Ini diyakini bisa memperkuat ketahanan pangan selama masa pandemi. Berdasarkan catatan Kementerian Pertanian (Kementan), stok beras pada akhir Agustus diperkirakan mencapai 8,7 juta ton, sementara perkiraan produksi mencapai 7,3 juta ton.

Perkiraan kebutuhan konsumsi beras hingga Desember mencapai 9-10 juta ton, terdapat surplus atau stok akhir tersisa pada Desember mencapai 6,1 juta ton. Stok akhir Desember ini yang menjadi bekal (carry over) kebutuhan pangan pada tahun berikutnya, menjelang panen pertama pada 2021.

“Stok akhir kita memasuki Desember, masuk ke Februari-Maret (2021) karena musim tanam selanjutnya adalah Februari-Maret, masih tersisa sekitar 6 juta ton,” kata Mentan SYL.

Ada pun sejumlah daerah yang menjadi andalan produksi padi pada musim tanam kedua ini adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatra Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Utara. “Dari kurang lebih 94 dam yang airnya masih maksimal, terdapat 38 dan masih di atas rata-rata. Termasuk di Jatiluhur, Jawa Barat masih penuh air. Kita masih optimistis,” pungkas Mentan. (dal/fin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *