Jokowi Blak-blakan, Kinerja Menterinya Tidak Ada Kemajuan Signifikan

oleh -76 views
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas yang membahas mengenai percepatan penanganan dampak pandemik Covid-19 dengan jajaran terkait yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta Senin (29/6). Presiden Jokowi menginstruksikan kepada jajaran terkait untuk menyiapkan terobosan baru yang dapat mempercepat penanganan pandemi di tengah masyarakat. FOTO: LUKAS/SETPRES

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah besar terhadap para menterinya. Kemarahan Jokowi tersebut dikemukakan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada Kamis (18/6).

Pernyatan Jokowi itu lalu diunggah melalui sebuah video yang dipublikasikan Sekretariat Kepresidenan, Minggu (28/6). Dalam pernyataannya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu geram karena jajarannya tidak sigap dalam menghadapi situasi krisis.

Bahkan, Jokowi blak-blakan menyebut kinerja para pembantunya tidak ada kemajuan yang signifikan. ”Jangan biasa-biasa saja. Jangan linear. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali,” katanya dengan nada tinggi.

Jokowi bahkan menyinggung langsung kinerja sejumlah kementerian terkait berbagai kebijakan untuk menangani Covid-19. Mulai dari kebijakan bansos, pemberian insentif, hingga kinerja Kementerian Kesehatan akibat penggunaan anggaran yang tak maksimal. Dari anggaran Rp 75 triliun, Kementerian Kesehatan baru menggunakan 1,53 persen.

Mantan Wali Kota Solo ini memerintahkan Menkes Terawan Agus Putranto agar anggaran kesehatan segera dikeluarkan dengan penggunaan tepat sasaran. Seperti membayar tunjangan dokter, dokter spesialis, dan tenaga medis lainnya.

“Tindakan-tindakan kita, keputusan kita, kebijakan kita, suasananya harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini. Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini harus extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya. Nggak ada progres yang signifikan, nggak ada,” tegasnya.

Jokowi kemudian melontarkan ancaman reshuffle kepada menteri yang dianggap masih bekerja begitu-begitu saja dalam situasi krisis. Padahal, Jokowi menginginkan para menteri bekerja extraordinary.

“Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Saya membuka yang namanya langkah politik, langkah pemerintah, akan saya buka. Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Saya sudah kepikiran ke mana-mana ini. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan,” paparnya. (hsn/rh/fin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *